LHP Keuangan Desa Tambun Arang Rp 140 Juta, Sekda: Akan Kita Laporkan ke Bupati

Advertisement

LHP Keuangan Desa Tambun Arang Rp 140 Juta, Sekda: Akan Kita Laporkan ke Bupati

Kamis, 23 Agustus 2018

PORTALTEBO.id - Selain status perkawinan yang dianggap melanggar dan diduga tidak sah, rekomendasi penonaktifan Mardiana Kades Tambun Arang, Kecamatan Sumay, dikarenakan adanya kebocoran dana desa yang dikelola Kades sebesar Rp 140 juta. Hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar, Plt Sekda Tebo.

“Selain fakta dugaan pelanggaran perkawinan antara Mardiana Kades Tambun Arang dan Suherman Kades Muaro Sekalo, tim Inspektorat telah melaporkan hasil auditnya bahwa selama kepemimpinan Kades Tambun Arang Mardiana ada temuan keuangan negara yang di kelola desa sebesar Rp.140 juta "ucap Plt.Sekda, Kamis (23/08/2018).

Hasil audit Inspektorat tersebut, Sekda, akan dilaporkan ke Bupati Tebo, “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan desa Tambun Arang ini, akan kita serahkan kepada Bupati Tebo bersamaan rekomendasi penonaktifan kedua kades tersebut, "tegasnya.

Oleh karena itu, Plt Sekda minta kepada warga desa Tambun Arang dan desa Muaro Sekalo untuk bersabar, karena surat rekomendasi penonaktifan kedua Kades tersebut harus ditandatangani oleh Sukandar.

Diberikan sebelum, hasil rapat Tim Pemberi Penghargaan dan Sangsi (TPPS) yang dipimpin Abu Bakar Sekda Tebo dan dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat dan Kepala Satuan (Kasat) Pol PP, memutuskan untuk merekomendasikan dua kades yakni, Kades Tambun Arang Mardiana dan Kades Muaro Sekalo Suherman di nonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan kedua Kades ini karena pernikahan keduanya yang dinilai tidak sah.

Keduanya dinilai melanggar PP Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian pegawai, dan  PP 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan Perceraian serta UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang ketentuan pemerintahan desa.

"Sementara melihat berdasar laporan masyarakat dan kita telaah dan yang telah kita tindaklanjuti, kita indikasikan melanggar Undang-Undang ini," kata Abu Bakar Sekda Tebo Ketua TPPS, Kamis (23/08/2018).

Dijelaskannya hal ini berdasarkan pertimbangan tim yang telah ditelaah terkait kasus ini. “Saya pikir bupati akan lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait keduanya," kata Sekda.

Tim juga akan memanggil pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, terkait pernikahan yang bersangkutan.

"Karena yang bersangkutan (kades) sudah diperingatkan maka tahapannya yang ini, yakni terkait pemberhentian sementara," kata Sekda.

Di hadapan perwakilan warga Tabun Arang, Sekda meminta bersabar terkait penyelesaian kasus ini.

"Kami berharap kawan-kawan bersabar dan tidak ada yang bertentangan dan kita tak mau nanti masalah ini kita selesaikan tapi muncul masalah baru," kata Sekda.

" Biarkan proses ini berjalan dan nanti ada keputusan terbaik yang diambil bupati," tutup Sekda. (p01)