PT LAJ dan Wanamukti Wisesa Bantah Gusur Warga Pemayungan di Tebo

Advertisement

PT LAJ dan Wanamukti Wisesa Bantah Gusur Warga Pemayungan di Tebo

Jumat, 31 Agustus 2018

PORTALTEBO.id – Manajemen PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ), membantah telah melakukan penggusuran atau perampasan lahan warga Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi. Selain PT LAJ, PT Wanamukti Wisesa (PT WW) juga membantah telah melakukan hal tersebut.

Menurut Sustainability General Manajer PT LAJ, Yasmine Sagita, Jumat 30 Agustus 2018, melalui Hak Jawab atas pemberitaan Inilahjambi pada 29 Agustus 2018, yang berjudul “Warga Pemayungan Resah Digusur Paksa Tiga Perusahaan” mengatakan, perusahaan, selalu berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi peraturan dan perundangan nasional yang berlaku, standar operasional perusahaan (SOP) dan mengedepankan pemberian informasi yang transparan dan dialog terbuka dengan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Persetujuan Informasi Diawal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

“PT. LAJ dan PT. WW sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sah atas area berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yang berlaku,” tulisnya dikutip dari inilahjambi.com.

Sementara itu, terkait luasan areal PT LAJ saat ini, dinilai sudah sesuai dengan Kepmenhut no 32/Kpts-II/2003. Kepmenhut yang diterbitkan tahun 2003 ini sekaligus membatalkan Kepmenhut 101/kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman pasal 4 ayat 1 poin e yang menyebutkan, bahwa luasan maksimal hanya 50.000 hektar.

“PT. LAJ dan PT. WW telah melakukan identifikasi sesuai peraturan, diskusi dan sosialisasi terlebih dahulu mengenai rencana pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada masyarakat, termasuk di Pemayungan, dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Adat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum memberikan surat himbauan kepada masyarakat terkait pengembalian lahan,” katanya.

Dari kegiatan tersebut, lanjutnya, menghasilkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama.

Dalam proses pengembalian lahan yang diklaim dan/atau digarap tanpa izin, dikatakan Yasmine, perusahaan telah melalui proses dialog dan kesepakatan bersama dan dituangkan secara resmi ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan saksi perwakilan dari pemerintah Desa/Kecamatan setempat yang sah.

“Mengenai keberadaan Suku Anak Dalam (Orang Rimba) PT. LAJ dan PT. WW memiliki komitmen untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat yang berada di areal kerja kami dengan melakukan dialog yang terbuka secara berkesinambungan dan beberapa program dukungan bagi mereka,” katanya.

Bahkan PT. LAJ dan PT. WW bersama Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah membentuk Tim Resolusi Konflik yang bersifat independen dan multipihak sebagai upaya penanganan konflik dan mencari solusi terbaik atas berbagai potensi konflik yang ada di areal kerja. (red)