Baru 12 Dewan Yang Lapor Harta Kekayaan

Advertisement

Baru 12 Dewan Yang Lapor Harta Kekayaan

Portal
Kamis, 04 Oktober 2018

Faizal Riza Ketua DPRD Tanjab Barat. FOHO/Serujambi.com

PORTALTEBO.id – Himbauan KPK pada para pejabat dan anggota DPRD untuk melaporkan harta kekayaannya, ternyata dipandang sebelah mata oleh anggota DPRD Tanjab Barat. Terbukti dari data masuk ke KPK, baru 12 orang anggota dewan yang melapor. Sementara 23 orang lainnya belum juga melaporkan.

Dikutip dari SeruJambi.com (Media partner PORTALTEBO.id), Ben Hardy Saragih, Ketua Tim Pendaftaran E-LHKPN KPK RI, mengakui bahwa memang baru 12 orang saja yang melaporkan harta kekayaannya. Karenanya tim mereka datang untuk melakukan sosialisasi peraturan kpk no 7 tahun 2016 dan bimbingan teknis terkait tata cara pelaporan atau penggunaan aplikasi E-LHKPN kepada anggota DPRD tanjab Barat.

Kehadirannya pun atas undangan sekretariat DPRD Tanjab Barat. Selain memang karena aplikasi untuk mendaftar masih dalam proses atau masa transisi perbaikan dari LHKPN sebelumnya.

“Untuk saat ini memang yang melaporkan ke LHKPN dari 35 ada 12 yang menyerahkan lhkpn kepada kami,” sebutnya.

Kendati demikian, menurut Ben Hardy, ketua DPRD sudah menyampaikan komitmen bersama para anggota DPRD yang lain, untuk segera melakukan pelaporan.

“Pak ketua tadi sudah menyampaikan komitmen bersama para anggota DPRD yang lain, untuk mengirimkan laporannya kepada kami,” jelasnya.

Dia pun menegaskan, kepada anggota DPRD yang belum melaporkan harta kekayaannya, untuk secepatnya melaporkan. Jika dari 23 orang yang belum melapor itu tidak segera melapor, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif sesuai dengan amanat undang-undang.

Sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Sementara KPK mendorong pimpinan tersebut untuk memberikan sanksi tersebut.

“LHKPN ini ranahnya adalah untuk pencegahan, transparansi dari keterbukaan masing-masing penyelenggara negara,” tegasnya.

Terpisah, Faizal Riza, Ketua DPRD Tanjab Barat, mengatakan, kalau kehadiran KPK memang atas undangan DPRD. Sebab ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang belum tejawab.

“Sosialisasi ini diadakan atas undangan DPRD kepada KPK untuk memperjelas pertanyaan dari anggota yang tidak bisa dijawab secara tuntas oleh staf sekretariat,” terangnya.

Ia pun menyatakan, akan menghimbau seluruh anggota dewan, untuk segera melengkapi dan melaporkan harta kekayaan mereka.

“Kami yakin anggota dprd ini akan patuh dan mulai melaksanakan laporan LHKPN nya,” tandasnya. (red)