Eksekutif dan Legeslatif Sepakat Bawa Masalah RAPBD Ke Gubermur dan Mendagri

Advertisement

Eksekutif dan Legeslatif Sepakat Bawa Masalah RAPBD Ke Gubermur dan Mendagri

Senin, 05 November 2018


PORTALTEBO.id -  Anggota dewan dari 6 fraksi yang kemarin menolak disahkannya RAPBD 2019 bersama Pemkab Pemkab Tebo Senin (5/11) sepakat jalin komunikasi untuk mencari formulasi yang tepat terkait RAPBD 2019.

Hasil pertemuan pada rapat yang digelar diruang Bangar yang dihadiri langsung oleh Wakil Bpati Syahlan dan TAPD Pemkab Tebo, menghasilkan dua kesepakatan.

Dua kesepakan tersebut yakni melakukan konsultasi pembahasan RAPBD 2019 secara bersama baik 23 anggota dewan, wabup dan TAPD ke Pemprov Jambi dan Mendagri.

Selanjutnya hasil konsultasi tersebut bakal dirapatkan kembali untuk menghasilkan Formulasi yang Tepat seperti apa hasil realisasi RAPBD 2019 mendatang.

Wakil Bupati Tebo Syahlan Arpan yang diundang untuk membahas masalah RAPBD tahun anggaran 2019 diruang Banggar menyampaikan pada prinsipnya Pemda siap melakukan komunikasi dengan dewan. Wabup juga mempersilahkan akan seperti apa solusi yang tepat untuk pembahasan RAPBD agar kedepan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan. Pasalnya permasalahan RAPBD Tebo tahun anggaran 2019 ini meruncing diduga tidak lagi berazaskan keadilan dan pemerataan.

"Silahkan pada prinsipnya Pemkab siap diajak komunikasi bahas RAPBD apakah mmau dirubah ataupun digeser selagi tidak menyalahi aturan. Pemda tidak ingin mencari siapa yg salah dan benar. Yang jelas asal untuk kepentingan masyarakat Tebo silahkan dicaridicari solusinya," beber Syahlan didepan 23 anggota dewan dari fraksi pro rakyat.

Syahlan tidak menampik jika solusi untuk mencari jalan keluar teterkait RAPBD baik dengan eksekutif maupun legeslatif adalah komunikasi melalui mekanisme yang sudah sesuai aturan. Ini dikatakan dia jalan terbaik dan satu sarunya agar hubungan pihak legeslatif dan esksekutif kembali harmonis.
"Saya apresiasi atas perjuangan teman teman dilegeslatif tentu ini untuk kemajuan dan kebaikan mayarakat tebo. Mari kita samakan persepsi dulu," ajak Syahlan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Tebo Wartono Trian Kusumo dalam kesempatannya menyambut baik adanya etikad positif yang ditunjukan oleh Pemkab Tebo. Pada dasarnya Teman teman dari 6 fraksi sudah sejak sepekan lalu ini ingin minta difasilitasi oleh Pemkab Tebo terkait pembahasan RAPBD ini. "Syukurlah Pemkab dan TAPD bisa hadir dan meau mendengarkan keluhan Teman teman disini," kata Wartono.

Terkait rapat dengan Wabup dan TAPD hampir seluruh anggota dewan yang hadir menyampaikan keluhan dan kekecewaannya terhadap Pemkab Tebo. Pasalnya belum adanya pemerataan yang dirasakan masyarakat Tebo yang berada di Kecamatan Tebo Ilir tahun 2019 memperoleh fasilitas dan perbaikan jalan. Hal ini seperti diungkapkan anggota dewan dapil Tebo Ilir Rusalan. Dia mengatakan sejengkal pun tidak ada anggaran yang mengalir ke Tebo Ilir. Padahal kata dia masih banyak akses jalan di Tebo Ilir yang butuh perhatian.

"Sayo liat di buku RAPBD Tebo Ilir tidak ada sejengkalpun anggaran untuk jalan," katanya protes.

Sementara menyikapi masalah RAPBD yang waktunya sudah mepet Syamsurizal Wakil Ketua DPR Daerah Tebo menyarankan kepada Teman teman agar pada pertemuan kali ini pembahasan difokuskan kepada formulasi apa yang nanti dibahas. "Kita fokus dulu pada hasil pembahasan pada pertemuan ini. Seperti apa formulasi yang tepat ini yang nanti kita konsultasikan bersama wabup dan TAPD. jadi jangan mengedepankan ego sektor dulu lah," pinta Iday biasa disapa terhadap rekan rekan DPRD.

Untuk itu Iday dan teman teman bakal membawa masalah ini ke Pemprov dan Kemendagri untuk melakukan konsultasi pembahasan RAPBD Tebo TA 2019 mendatang. "Jadi kesepakatannya ada dua yakni konsultasi dan menindaklanjuti hasil konsultasi dengan menggelar rapat kembali" pungkas Iday. (red)