GMPK Tebo: Tanpa Melakukan Usaha Sebenarnya BUMD Sudah Mendapatkan Keuntungan

Advertisement

GMPK Tebo: Tanpa Melakukan Usaha Sebenarnya BUMD Sudah Mendapatkan Keuntungan

Portal
Jumat, 30 November 2018

PHOTO : Ketua DPD GMPK Tebo Tomson Purba bersama Ketua DPR RI Bambamg Soesatyo

PORTALTEBO.id - Ketua DPD GMPK Tebo, Tomson Purba, STP, SH menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh BUMD (PD. THC) sebesar Rp 800 juta menjadi tanggung jawab bersama. Menurut dia, seharusnya Pemda Tebo lebih aktif menyelesaikan persoalan ini.

“Seharusnya tidak ada kerugian, karena modal usaha BUMD adalah dari persentase keuntungan saham Pemda Tebo di PT Tebo Multi Agro (TMA), yakni perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri,”kata Tomson, Jumat (30/11/2018).

Menurut dia, tanpa bergerak atau melakukan usaha sebenarnya BUMD Tebo sudah mendapatkan keuntungan. “Naif sekali jika BUMD mengalami kerugian hingga 800 juta, artinya uang atau hasil dari PT TMA yang diserahkan kepada BUMD yang digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha, ternyata BUMD tidak bisa mengelolabya sehingga terlihat mengalami kerugian,”kata Tomson lagi.

Menurut dia lagi, masalah BUMD bukanlah menjadi persoalan serius, tapi kebijakan Pemkab Tebo dalam hal ini Bupati yang harus segera memberhentikan seluruh pengurus BUMD yang tidak bisa mendapatkan profit bagi Kabupaten Tebo.

“Solusinya adalah ganti manajemen BUMD, direktur dan pengurus-pepengurusnya. Ganti dengan orang-orang yang mengerti manajerial usaha sehingga profit bertambah dan BUMD bisa memberikan PAD, “kata dia.

“Sebagai Ketua DPD GMPK, kami siap bermitra dengan Pemda melalui BUMD PD.THC untuk meningkatkan PAD Tebo,”tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, dua fraksi DPRD Tebo menyorot kinerja Perusahaan Daerah Tebo Holding Company (PD.THC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Tebo.

Dua fraksi yakni Demokrat dan PDIP menyoalkan tentang kinerja PD. THC dalam menjalankan usaha daerah selalu mengalami kerugian. “Hasil audit akutan tahun 2017 THC mengalami kerugian hingga Rp 800 juta. Saya minta ini di audit kembali, “ujar perwakilan fraksi Demokrat, Pahlepi saat menyampaikan pandangan Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Tebo Terhadap Jawaban Pemerintah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, di aula utama kantor DPRD Tebo, Jumat (30/11).

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Perwakilan dari fraksi PDIP, Nuryanto. Dia minta kepada Bupati Tebo, Sukandar dan jajaran untuk mengevaluasi kinerja jajaran PD. THC, “Kita minta Bupati dan jajaran segera mengevaluasi kenerja jajaran PD. THC, “kata Nuryanto saat menyampaikan pendapat akhir fraksi PDIP.

Menanggapi hal ini, Bupati Tebo Sukandar mengaku jika dirinya sudah mengintruksikan Wakil Bupati dan Sekda Tebo agar segera melakukan rapat khusus terhadap persoalan PD. THC. “Ini sesegera mungkin harus diselesaikan, “kata dia.

Jika memang harus dibutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaian persoalan ini, kata Sukandar, darinya siap mengundang pihak ketiga tersebut. “Kalau dimungkinkan pihak ketiga seperti BPKP dan lainya untuk menjadi konsultan kita dalam menyelesaikan persoalan ini, kita siap mengundang mereka. Ini akan kita lakukan, “tutup Sukandar.

Diketahui, beberapa waktu lalu Kantor Kemenag Tebo menyebutkan bahwa biro travel Umrah dan Haji Tebo Holding Company milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tebo belum mengantongi izin. sampai saat ini belum satupun surat perizinan yang masuk kepada Kemenag Tebo.
Kepala kemenag Tebo melalui Kasi penyelenggara Haji dan Umrah Lukman mengatakan, pihaknya belum ada mengeluarkan rekomendasi terkait izin travel haji dan umrah. Namun demikian, BUMD di bawah naungan PT. Tebo Mulia Indah (TMI) sebelumnya pernah memberangkatkan belasan jemaah asal Tebo ke tanah suci untuk melaksanakan umrah.

Menurut Lukman, beberapa waktu lalu pihak THC pernah bertanya soal mekanisme biro haji dan umrah, namun sampai sekarang ini belum memasukan persyaratan kepada Kemenag Tebo. Meskipun Tebo hanya sebagai distributor, menurut dia, THC tetap saja harus melapor.

“Memang sampai saat ini, belum ada jamaah atau masyarakat yang dirugikan dari travel haji dan umrah tersebut. Jika ada silahkan laporkan kepada pihak berwajib “kata Lukman beberapa waktu lalu.

Direktur Umum THC Tebo Hamdi Lasepa mengakui selama ini biro jasa travel haji dan umroh THC Tebo belum mengantongi izin dari Kemenag. Namun dirinya berkilah jika travel yang di kelola oleh THC adalah kerjasama dengan biro travel sebelumnya yang terlebih dulu telah mengantongi izin yaitu Travel PT. Albayt Wisata Universal. “Kita gandeng dengan travel Albayt,” katanya. (red)