Tolak Rapat Banmus, 6 Fraksi Beberkan Isi RAPBD TA 2019

Advertisement

Tolak Rapat Banmus, 6 Fraksi Beberkan Isi RAPBD TA 2019

Kamis, 01 November 2018


PORTALTEBO.id – Kesepakatan 6 fraksi DPRD Tebo yakni fraksi PDIP, Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra dan PKS, untuk tidak membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tebo Tahun Anggaran (TA) 2019 semakin bulat.

Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang dihadiri oleh 23 orang anggota DPRD Tebo yang dipimpin oleh dua orang Wakil Ketua DPRD Tebo, Wartono Triankusumo dan Syamsu Rizal usai melaksanakan rapat tertutup 6 fraksi DPRD Tebo.

Kepada sejumlah wartawan Syamsu Rizal menjelaskan, sebelumnya 6 fraksi ini sudah memberikan tenggang waktu selama 10 hari kepada Pemkab Tebo untuk merubah semua isi buku RAPBD TA 2019 yang tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan yang hanya mengakomodir kepentingan partai penguasa yaitu Partai Golkar.

“Kami sebanyak 23 orang dari 6 Fraksi ini melihat tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, oleh karena itu kami memutuskan menolak jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebelum ada perbaikan isi buku RAPBD TA 2019, karena di dalam buku tersebut hanya mementingkan fraksi Golkar,” tegasnya kepada awak media yang hadir.

Pria yang akrab disapa Iday ini juga membeberkan isi buku RAPBD yang diduga banyak kegiatan dikelolah oleh fraksi Golkar, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Dapil 1 yaitu Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar, dapil II yaitu Tebo Ilir, Tabir dan Tengah Ilir Rp16 miliar, dapil III yaitu Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir Rp. 50,980 miliar sedangkan dapil IV Tebo Ulu, Serai Serumpun dan VII Koto Rp 23,700 miliar dengan total keseluruhan senilai Rp 95,180 miliar.

“Itu baru satu OPD yaitu Dinas PUPR saja, belum dinas-dinas lainnya, Tebo Ilir tidak ada dianggarkan sama sekali untuk pembangunan jalan,” lanjutnya lagi.

Hal senada juga disampaikan Waka 1 DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, dirinya sangat menyayangkan kepada pemkab Tebo bahwa isi buka RAPBD TA 2019 sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan pemerataan, maka pihaknya melayangkan surat kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperbaiki isi buku RAPBD TA 2019 tersebut.

“Ini bukannya ditanggapi malah tahapan pembahasan RAPBD jalan terus, termasuk pembahasan hearing ditingkat provinsi. Ini ada apa, kok memaksakan kehendak, kalau ada masukan ditanggapi, ini malah memaksakan kehendak,” tutur Wartono.

Ditegaskannya, bahwa pada tahun 2014 silam fraksi Golkar juga melakukan hal ini.
“Surat penolakan sudah kita layangkan kembali kepimpnan DPRD Tebo, dengan tembusan yang sama dengan surat sebelumnya, dulu juga pernah dilakukan, nah sekarang mau dilakukan lagi. Emang Tebo punya mereka (Golkar-red),” pungkasnya.

Sebelumnya, minus Fraksi Golkar, 6 fraksi yang ada di DPRD Tebo menolak untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo tahun anggaran (TA) 2019 yang diajukan oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) Tebo pada Senin (22/10/2018). Alasannya, pada RAPBD tersebut hanya mementingkan kepentingan partai penguasa yakni Golkar. Enam fraksi ini pun minta dilakukan perubahan terhadap RAPBD tersebut.

Bupati Tebo, Sukandar dengan tegas menolak permintaan dari 6 fraksi di DPRD Tebo tersebut untukmerubah buku RAPBD TA 2019. “Kalau kami pemerintah diminta untuk merubah RAPBD yang diajukan namanya itu proses berjalan mundur, dan kami menolaknya, karena kita dikejar deadline,” tegas Sukandar beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, Proses penganggaran itu dimulai dari tingkat paling bawah, Musrenbang desa dan kelurahan, naik hingga kecamatan dan baru ditingkat Kabupaten yang kemudian dirangkum dalam RAPBD dan diusulkan ke DPRD Tebo. “Kalau merubah dokumen, berarti kami harus merubah semua dokumen yang dari bawah, dan itu tidak mungkin karena kita dikejar deadline. Jika ada perubahan yang mendasar terhadap RAPBD yang diajukan yang berhak melakukannya Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Tebo, dan itu bisa diberita acarakan dan dipertanggungjawabkan,” tutup Sukandar. (red)