google-site-verification=dwhumxho11lF8qf4pJiXSK3sIBkhfcmSWtJ8AJGJ7x4 Tujuh Fraksi Sepakat Terima RAPBD Tebo TA 2019

Advertisement

Tujuh Fraksi Sepakat Terima RAPBD Tebo TA 2019

Jumat, 30 November 2018


PORTALTEBO.id - Sebanyak tujuh fraksi yang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tebo di aula utama kantor DPRD Tebo, menerima Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 menjadi APBD 2019, Jumat (30/11).

Tujuh fraksi tersebut yakni, PKS, Nasional Demokrat, PAN, Gerindra, Demokrat, PDIP dan fraksi Golkar sepakat menerima RAPBD 2019 Kabupaten Tebo yang mencapai nilai Rp 1 triliun lebih.

"Kami menerima RAPBD 2019 dan setuju menjadi APBD Tebo 2019," kata perwakilan fraksi Golkar, Mazlan saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Nuryanto. Mewakili jawaban fraksi, politisi partai berlambang kepala banteng itu juga menerima RAPBD 2019 menjadi APBD 2019.

“Fraksi PDI Perjuangan menerima RAPBD 2019, semoga bisa membawa pembangunan Tebo lebih baik," ujarnya saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Diketahui, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Tebo Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tebo, Agus Rubyanto yang didampingi oleh Wakil Ketua I Wartono Triyan Kusumo, Wakil Katua II Syamsu Rizal, Bupati Tebo, Sukandar dan Wakil Bupati Tebo, Syahlan Arfan.

Sebelumnya, Minus Fraksi Golkar, enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo yakni PKS, Nasional Demokrat, PAN, Gerindra, Demokrat, dan fraksi PDIP, menolak hering RAPBD tahun anggaran 2019. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Tebo dari Fraksi PKS, Supeno, di kantor DPRD Tebo, Senin lalu (22/10/2018).

Supeno menyebutkan, berdasarkan hasil rapat enam fraksi, ada beberapa poin kesepakatan yang bakal disampaikan ke Ketua DPRD Tebo. Diantaranya menolak diadakannya hearing komisi sampai adanya perbaikan isi buku RAPBD Tahun 2019.

Minta dilakukan pra anggaran untuk melakukan perubahan isi buku RAPBD Tahun 2019. Apabila permintaan pra anggaran tidak disetujui, maka enam fraksi akan mengadakan konsultasi ke Pemerintahan Provinsi, Dirjen Keuangan Kemendagri dan KPK RI.

Ditambahkannya, hasil konsultasi itu akan dirapatkan kembali untuk menentukan pembahasan RAPBD akan dilanjutkan atau tidak.

“Alasan enam fraksi melakukan langkah-langkah tersebut dikarenakan isi buku RAPBD yang kami terima tidak mencerminkan asas keadilan dan pemerataan. APBD itu hanya mengakomodir kepentingan partai penguasa yaitu Partai Golkar,” kata Supeno dan diamimi oleh beberapa fraksi lainnya.

“Kami enam fraksi sepakat tidak akan bernegosiasi dalam bentuk apapun sebelum dilakukan perubahan isi buku RAPBD TA 2019 yang mencerminkan keadilan dan pemerataan,” kata dia lagi.

Sebagai langkah konkrit dari butir-butir kesepakatan tersebut, enam fraksi sepakat mengembalikan buku RAPBD TA 2019 untuk dilakukan perubahan secara menyeluruh dengan mengakomodir kepentingan masyarakat yang berasaskan pemerataan dan keadilan. (p01)