Ketua DPRD Tebo Pimpin Rapat Paripurna Tentang APBD 2019

Advertisement

Ketua DPRD Tebo Pimpin Rapat Paripurna Tentang APBD 2019

Portal
Rabu, 28 November 2018


PORTALTEBO.id - Ketua DPRD Tebo, Agus Rubyanto memimpin sekaligus membuka rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah Kab Tebo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Rapat Paripurna yang digelar pada hari Rabu (28/11/2018) di gedung Aula DPRD Tebo tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD Tebo, anggota DPRD Tebo, Sekda Tebo, Staf Ahli Bupati, Unsur Forkompinda Tebo,  Para kepala intansi vertikal, kepala OPD, para camat, kades dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubyanto usai membuka rapat langsung mempersilahkan masing-masing Fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya terkait nota pengantar rancangan peraturan daerah Kab Tebo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Semua fraksi DPRD Tebo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo karena sudah tercapainya pembangunan daerah dan mempertajam penganggaran untuk tahun selanjutnya. Namun, masing-masing fraksi juga memberikan masukan dan kritikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan dan sumber daya manusia.

Fraksi Golkar memberikan masukan agar pendapatan asli daerah dikelolah dengan baik. Mengingat potensi untuk PAD di Kabupaten Tebo sangat banyak.  

Fraksi PDIP memberikan masukan agar dalam penyusunan RAPBD harus mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa dan Kecamatan. Karena F. PDIP memandang jalan penghubung tersebut dalam kondisi kritis dan perlu perhatian pemerintah.

Fraksi Demokrat mengkritik agar dalam pekerjaan proyek fisik benar-benar diawasi. Pasalnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait ketidak transparannya seperti tidak ada papan pada pekerjaan tersebut.

Fraksi Gerinda memberikan masukan agar dinas Dukcapil dalam pencetakan Akte, KTP dan sebagainya harus serius. Karena masih banyak laporan masyarakat bahwa Akte maupun KTP yang mereka terima baik itu nama, tanggal dan tahun lahirnya tidak sesuai.

Fraksi PAN meminta penjelasan kepada Bupati agar dalam RAPBD tahun 2019 tidak terdapat pemerataan dan keadilan pembangunan disetiap wilayah dan masih ada penumpukan pembangunan di wilayah tertentu.

Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa menyoroti pengeluaran keuangan daerah harus lebih memprioritaskan pembangunan daerah.

Sementara, Fraksi Nurani Sejahtera menyoroti dinas PUPR tentang pembangunan islamic center yang belum selesai hingga dipenghujung tahun. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dinas Dikbud terkait banyaknya sekolah yang rusak belum mendapat perbaikan. (adv)