Gerakan Masyarakat Peduli Tebo Demo Kantor BPN

Advertisement

Gerakan Masyarakat Peduli Tebo Demo Kantor BPN

Portal
Rabu, 16 Januari 2019

Massa GMPT saat mendatangi kantor BPN Tebo. (Ilyas)

PORTALTEBO.id - Massa Gerakan Masyarakat Peduli Tebo, Rabu siang (16/01) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi untuk menyorot kinerja pegawai kantor tersebut.

Massa menuding dalam hal pembuatan sertipikat masyarakat merasakan biaya yang mahal dan prosesnya sangat  lamban, hingga indikasi pungutan liar yang dilakukan dari dalam BPN sendiri.
Selain dalam hal pelayanan pembuatan sertifikat yang dikeluhkan. Massa juga mempertanyakan anggaran pembangunan mess yang tidak dianggarkan dalam anggaran DIPA  BPN sendiri. Dan meminta BPN membuka blokir 296 sertipikat masyarakat desa Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo.

" Ada 296 sertifikat masyarakat desa Pinang Belai yang diblokir BPN, sehingga tidak dapat dijadikan agunan oleh masyarakat. Bahkan untuk biaya pembuatan sertipikat, tidak ada tarif biaya yang ditampilkan oleh BPN," kata koordinator aksi, Iwan Perdana.

Menurut Iwan, selama ini tidak ada komunikasi yang baik dari pihak kantor pertanahan dengan Pers dan LSM di Kabupaten Tebo. Akibatnya teman-teman media ataupun LSM dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses informasi.

“Adanya indikasi pungli dari 'dalam' yang dilakukan pegawai BPN, kami meminta tidak lagi melakukan pungli dan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat,”kata Iwan lagi.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Tebo, Muslim, MD mengakui bahwa tugas BPN sekarang sangat berat. Namun pelayanan terhadap masyarakat harus mudah dan cepat.

Dia melihat keluhan atas lambannya penyelesaian sertipikat oleh banyak kendala. Menurutnya, keterlambatan bisa saja dipengaruhi terbatasnya pegawai BPN, apalagi volume kerja yang banyak karena dibebani tugas program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) yang mesti selesai tempat waktu.

Dikatakan Muslim, kalau biaya yang mahal dan lamban mungkin masyarakat berurusan dengan calo. Menyangkut Standar Operasional Prosedur yang dijalankan di BPN semua pelayanan harus dimulai dari loket dan tidak diperbolehkan masyarakat berurusan kedalam.

Mungkin, kata dia, keterlambatan yang dirasakan salah satunya kurangnya persyaratan. Kemudian dijanjikan pengukuran tetapi terjadi saling tunggu dilapangan, dan pihak batas tanah bersangkutan tidak ditempat.
"SOP sudah tertuang diloket baik persyaratan maupun cara pembayaran. Petugas loket tidak diperkenankan menerima pembayaran tunai. Masyarakat yang berurusan setor sendiri di bank, kami hanya menerima bukti pembayaran dan memprosesnya," kata Muslim.

Dia menekankan bahwa secara individual tadi, tidak boleh masuk kedalam kantor. “Saya baru tiga bulan menjabat Kepala BPN di Tebo. Jadi, tidak tahu adanya calo 'didalam' dari pegawai disini. Apalagi tudingan adanya pungutan liar seperti yang disampaikan tadi,”kata dia.

Terkait pemblokiran 296 sertipikat masyarakat, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan beberapa unsur termasuk Bupati Tebo dan masyarakat terkait. Persoalan itu sebenarnya sudah mengerucut, namun soal keputusannya, itu adalah kebijakannya pihak Kanwil BPN Propinsi Jambi.

Selain itu pertanyaan soal pembangunan Mess dikantor yang sudah dibangun sekarang ini. Dikatakan Muslim bahwa mess dibangun untuk kebutuhan pegawai BPN yang tidak menetap diwilayah lokasi kantor. “Untuk mendukung penyelesaian tugas karena waktu kerja yang panjang. Maka saya berkeinginan membuat pondokan dengan cara urungan, dengan pegawai. Tidak ada sepeserpun merugikan keuangan negara. Bangunan itu akan dihibahkan dengan masyarakat Tebo,”tutupnya. (red)