Ralat, KPK Bakal Supervisi Kasus LPJU di Kabupaten Tebo

Advertisement

Ralat, KPK Bakal Supervisi Kasus LPJU di Kabupaten Tebo

Portal
Jumat, 25 Januari 2019


PORTALTEBO.id - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bakal supervisi penanganan kasus dugaan mark up anggaran pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari dana desa (DD) tahun 2017. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo, Teguh Suhendro, Jumat (25/01/2019).

“Kasus LPJU ini di supervisi oleh KPK, bukan diambil alih KPK, “tegas Teguh Suhendro mengklarifikasi berita portaltebo.id sebelumnya.

Supervisi, jelas Kajari, itu biasanya pihak KPK mempertanyakan hambatan-hambantan yang dihadapi dalam penanganan perkara sekaligus mereka memberi solusi atas hambatan tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk penuntasan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“KPK mengecek sejauh penanganan kasusnya. Dimana kendalanya, apa hambatannya nanti dibantu oleh KPK,”kata Kajari.

Dikatakan Kajari, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jambi. Pasalnya dari hasil pemeriksaan BPKP itu, pihaknya baru bisa mengetahui berapa kerugian negara. “Kalau sudah keluar hasil perhitungan BPKP, baru kita bisa mengembangkan kasus ini lebih jauh lagi, “kata dia.

Diakui Kajari, permohonan penghitungan kerugian negara pada kasus LPJU ini sudah dilayangkan sejak akhir Agustus 2018 kemarin. Namun menurut dia, keterbatasan tenaga dan banyaknya permohonan yang sama membuat hasil perhitungan kerugian negara pada kasus LPJU Tebo sedikit lamban. “Tunggu saja perkembangannya, “tutup Kajari.

Diketahui, pada kasus dugaan mark up dana pengadaan LPJU tahun 2017 ini, lebih dari 300 orang saksi dari perangkat desa, Camat, pegawai dan staf Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tebo serta saksi lainnya, telah diperiksa oleh tim penyidik Kejari Tebo. Termasuk didalamnya adalah salah seorang tenaga ahli komisi X DPR RI.

Untuk penanganan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2018 lalu. Kemudian pada Juli 2018 status kasus ini ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. (red)