Banyak Faskes Diduga Melanggar Perda RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013 - 2033

Advertisement

Banyak Faskes Diduga Melanggar Perda RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013 - 2033

Portal
Selasa, 12 Februari 2019


Mengutip dari laman kompasiana.com (06/02/2019), dengan judul “Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3 Terancam Sanksi” semua pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus melengkapi administrasi agar mendapatkan rekomendasi untuk perizinan pengelolaan lingkungan.

Tidak hanya puskesmas saja, lembaga medis, hingga praktek dokter dan bidan juga dihimbau memgikuti aturan yang berlaku ini. Selanjutnya mempersiapkan tempat penampungan sementara (TPS) limbah medis dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tebo, Jambi menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Tebo selama ini hanya mengawasi lembaga yang sudah memiliki izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH). Untuk TPS memang belum ada yang menyiapkannya.

Sementara, menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Lingkungan Hidup DLH Tebo, Deriansyah menyatakan puskesmas rawat inap wajib mengantongi DPLH, sementara dari sebelas puskesmas rawat inap baru Pukesmas Rimbo Bujang II dan Puskesmas IX Rimbo Ulu yang memiliki DPLH ini.

" Bagi puskesmas rawat inap, diwajibkan mengantongi DPLH. Terhadap yang belum, saat ini masih didata oleh pihak dinas kesehatan. Selain itu, bagi puskesmas non rawat inap yang kegiatannya sudah jalan tapi izin lingkungannya belum ada, harus membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan," kata Deri, Rabu (6/2/2019).

Dikatakan Deri, berdasarkan PP 101 tahun 2014 tersebut. Tanpa terkecuali, seharusnya seluruh puskesmas dan lembaga swasta lain yang baru dibangun tapi belum ada dokumen UKL UPL, dan tidak memiliki TPS limbah B3 diwajibkan menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut perizinan itu.

" Sementara ini, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan SPPL untuk sebahagian puskesmas sudah ada. Bagi yang belum ada sama sekali izin untuk segera di urus izin UKL - UPLnya," katanya.

Beberapa pihak swasta yang telah memiliki DPLH, diantaranya Klinik Gandi Medika, klinik Permata Medika dan klinik Laras medika di Muara Tabir. Dua rumah sakit umum swasta Rimbo Medika center dan RSU Setia budi sudah memiliki TPS B3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

" Sejak tahun 2018 lalu, terhadap lembaga medis yang sudah memiliki DPLH, dokumen UKL UPL dan SPPL terus diawasi komitmen pengelolaan lingkungannya. Jika ditemukan pelanggaran terhadap mereka bisa diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh bupati. Sambil pemerintah mempelajari secara hukum yuridis formalnya, pelanggaran apa yang terjadi," katanya.

Merunut dari berita diatas, sesuai PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

Sementara, sesuai Perda No.06 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013 - 2033 pada pasal 23 ayat (4) sistim pengelolaan air limbah sebagaimama dijelaskan pada butir (d) Pengelolaan Limbah B3 terdapat di kawasan industri Kecamatan Muara Tabir, Kecaman Serai Serumpun dan Kecamatan Tengah Ilir.

Artinya semua fasilitas kesehatan (Faskes) se Kabupaten Tebo, baik itu rumah sakit, Puskesmas, praktek dokter, bidan, klinik kesehatan dan sebagainya, harus memiliki TPS Limbah B3 di kawasan industri yakni Kecamatan Muara Tabir, Kecaman Serai Serumpun dan Kecamatan Tengah Ilir.

Dan bila fasilitas kesehatan yang memiliki TPS di luar kawasan industri meski telah memiliki izin lingkungan, secara otomatis diduga melanggar Perda No.06 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013 - 2033. (*)

Penulis : Syahrial, Pimpinan Umum PORTALTEBO.id