Kunjungi Petani di Tebo, Begini Pesan Staf Pesiden Soal Konflik Lahan

Advertisement

Kunjungi Petani di Tebo, Begini Pesan Staf Pesiden Soal Konflik Lahan

Rabu, 20 Februari 2019


PORTALTEBO.id - Peraturan Presiden (Perpres) No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA) sudah di tanda-tangani Presiden Joko Widodo pada September lalu. Hal itu sebagai wujud komitmen untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta panduan dalam menyelesaikan konflik agraria.

Demikian disampaikan Usep Setiawan, Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) dalam sambutannya saat menghadiri acara panen raya bersama petani di desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, Rabu siang (19/2).

Menurutnya, panen raya petani hari ini disini sudah sampai ke KSP sebagai kisah sukses petani yang memanfaatkan tanah hingga menghasilkan dan berproduksi.  

ini adalah hal penting untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti bagaimana penataan produksi bisa terus menghasilkan pangan, karena salah satu tujuan reforma agraria adalah mewujudkan ketahanan pangan supaya masyarakat tidak lagi membeli dan petani bisa menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri.

“Kami mengapresiasi Serikat Tani Tebo (STT) yang melakukan panen hari ini dan dalam kesempatan ini kami berharap bagaimana masyarakat tetap terkonsolidasi dan keberadaan STT terus diperkuat sebagai wadah organisasi yang mengusulkan reforma agraria di wilayah ini,”ujarnya.

Kemudian, kepada Bupati Tebo dan jajaran yang hadir untuk segera menyiapkan gugus tugas reforma agraria di tingkat kabupaten agar secara kelembagaan kegiatan reforma agraria bisa berjalan mulai dari kabupaten hingga provinsi sampai dengan pusat. Baik itu upaya-upaya untuk fasilitasi penyelesaian konflik hingga upaya-upaya meredistribusi dan legalisasi tanah.

“Mudah-mudahan, setelah panen ini kita bukan hanya menghasilkan kebutuhan pangan tapi juga menghasilkan gugus tugas di tingkat kabupaten ya bapak ibu” ucap Usep yang di amini ratusan orang yang hadir.

Sebagai kenang-kenangan untuk Pemkab Tebo, Usep kemudian menyerahkan dua buah buku kepada Bupati Tebo, Sukandar, yang diterbitkan oleh KSP.

Buku pertama judulnya pelaksanaan reforma agraria arahan dari KSP sebagai prioritas nasional mengenai reforma agraria kemudian buku pedoman identifikasi verifikasi dan penetapan objek reforma agraria di tingkat kabupaten.

“Perlu diketahui, Reforma agraria itu sudah masuk rencana kerja pemerintah sejak tahun 2017 dan masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2018 dan 2019. Nah, Substansi RKP itu ada di dalam buku ini,’ ujarnya kemudian menyerahkan buku tersebut kepada tangan Sukandar, Bupati Kab. Tebo.


Konflik Lahan Serikat Tani Tebo

Ratusan keluarga yang selama ini berkonflik di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri - PT. Wira Karya Sakti, Diketahui berdampak cukup serius terhadap sosial, ekonomi hingga dengan pendidikan anak-anak.

Hal demikian diungkap oleh Nyai Jus, seorang sosok perempuan Dusun Sungai Landai saat menyampaikan pendapat di acara panen raya yang dihadiri Staf Presiden dan Bupati Tebo tersebut.

“Tanah kami ini dirampas pak, Siang malam tanaman kami digusur alat berat. Tak ada izin dari kami, Tak ada ganti rugi, Tak ada jual beli, Anak-anak disini banyak yang putus sekolah. Kami ingin tanah kami kembali dikasih atau tidak kami tetap ambil,”ujarnya tampak terbawa emosi.

Sosok perempuan lainnya, Nyai Suin, juga turut menyampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh mereka disini butuh bantuan untuk diselesaikan.

“Kami minta kepada bapak-bapak persoalan disini dibantu,”ujarnya singkat.

Kedua tokoh perempuan tersebut, Nyai Jus dan Nyai Suin, merupakan ketua dari masing-masing kelompok tani (koptan) Mandiri Satu dan Dua yang tergabung dalam Serikat Tani Tebo (STT).

Untuk menyiasati bagaimana anak-anak mereka tetap sekolah warga akhirnya secara swadaya mendirikan sekolah jauh di lokasi konflik untuk belajar pendidikan dasar 90 anak umur sekolah.  

Frans Dodi, selaku Ketua STT menyampaikan bahwa STT sudah berdiri sejak tahun 2015 yang terdiri lima kelompok tani. Anggotanya yaitu koptan Sekato Jayo, Alam Lestari, Mandiri Satu, Mandiri Dua dan Koptan Purna Karya.

Warga atau petani yang tergabung di STT menurutnya, sudah lebih 900 KK yang berasal dari empat dusun yakni dusun Tanjung Beringin, Kelapa Kembar, Pelayang Tebat dan dusun Sungai Landai, Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah ilir, Kab. Tebo, Jambi.

“Cakupan luasan empat dusun itu berkisar 3.400an hektar dan itu yang diharapkan warga di dorong penyelesaiannya melalui reforma agraria. Sejauh ini kita terus mengawal melalui rapat kampung, pendataan, pemetaan, komunikasi dan kordinasi dengan para pihak,” ujar Dodi.

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan bahwa KPA sendri sudah tersebar di 27 provinsi dan STT salah satu dari 157 anggotanya yang kurang lebih menghadapi masalah yang sama yaitu ketimpangan penguasan agraria terutama tanah sebagai alat produksi petani.

Menurutnya, Masalah konflik seperti ini masih kita hadapi bersama dan desa Lubuk Mandarsah kemudian menjadi salah satu desa prioritas yang sudah diusulkan ke KSP, ke Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan ke Badan Pertanahan Nasional. Hingga kini masih terus berjuang bagaimana hak atas tanah segera direalisasikan.

“Hari ini adalah puncak bapak ibu sekalian yang selama ini berjuang, menjaga, merawat, menggarap tanah supaya lebih subur lebih terjaga dan lebih aman sehingga bisa memanen jerih payah dari kerja keras bertahun-tahun memperjuangkan tanah di lubuk mandarsah ini,”ujarnya.

Perpres No.86/2018 tentang reforma agraria ini, lanjutnya, September kemarin sudah ditanda tangani oleh Presiden dan Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan reforma agraria seperti  mengurai ketimpangan lahan agar lebih berkeadilan dan menyelesaikan konflik agraria baik di kawasan hutan maupun di kawasan non hutan.

Hari ini kita membuktikan kepada sluruh petani di indonesia khususnya memiliki masalah yang sama bahwa meskipun tanah kita belum diakui sepenuhnya oleh pemerintah tapi kita tidak berhenti untuk menggarap sehingga menghasilkan panen seperti hari ini.

“Kita sebarkan bahwa tanah-tanah di tangan petani bisa lebih produktif dan bisa lebih terjaga ketimbang oleh perusahaan,”tegasnya.

Untuk itu menurut Dewi, Data sangatlah penting, Objek maupun subyek harus akurat. Pemetaan sampai persil dan harus tetap optimis, kompak dan gotong royong, Sebab reforma agraria harus terus dikawal baik di tingkat provinsi dan kabupaten karena pemerintah itu harus ditagih terus (wil/red)