LP2LH Bakal Pertanyakan Izin Lingkungan 2 Puskesmas di Rimbo

Advertisement

LP2LH Bakal Pertanyakan Izin Lingkungan 2 Puskesmas di Rimbo

Selasa, 19 Februari 2019


Hary : Pengelolaan Limbah B3 Harus Sesuai RTRW

PORTALTEBO.id - Ketua DPD Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Kabupaten Tebo, Hary Irawan menegaskan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasalnya, kata dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun (B3). Pada bagian definisi arti dari pengelolaan limbah B3 adalah Kegiatan yang meliputi, pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan.

“Dari definisi yang dikeluarkan undang-undang tersebut tentu sudah sangat jelas. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan segala hal tersebut di kategorikan pengelolaan Limbah B3, “tegas Hary,  Selasa (19/02/2019).

Dijelaskannya, sesuai dengan Perda Tata Ruang Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013-2033, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terdapat Di Kawasan Industri yakni, Kecamatan Serai Serumpun, Tengah Ilir dan Kecamatan Muara Tabir.

Sementara, kata dia, mengutip pernyataan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo beberapa waktu lalu, Dinkes mulai merencanakan pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah medis di fasilitas kesehatan di kabupaten Tebo.

Hal tersebut menurut dia, akan menimbulkan dilema dikarenakan TPS yang akan dibuat adalah tempat penampungan sementara Limbah medis yang mengandung B3 dengan kategori 1 dan tergolong Infeksius.

Belum lagi lanjut dia, ada beberapa Puskesmas yang masih belum memiliki izin lingkungan maupun dokumen lingkungan, walaupun ada sedikit kelonggaran untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dibidang pemerintahan untuk yang belum memiliki dokumen lingkungan diwajibkan memiliki Dokumen pemantau Lingkungan Hidup (DPLH), karena dari dokumen ini lah pemerintah mengeluarkan izin lingkungan kepada usaha dibidang pemerintahan.

DPLH kata dia, tidak serta merta dinilai begitu saja oleh pihak terkait, pengeluaran rekom DPLH harus sesuai ketentuan yang berlaku, harus sesuai dengan S.541/MENLHK/SETJEN/PLA./4/12/2016. Yang salah satu kriteria di nilainya DPLH juga mengikuti tata ruang daerah (Perda RTRW).

Hal ini akan menjadi aneh dan diduga melanggar prosedur pengeluaran izin lingkungan, dan akan jadi dilema juga bila DPLH dijadikan solusi untuk kegiatan yang  sudah berjalan sedangkan lokasi TPS Limbah Medis tidak sesuai dengan RTRW.

“Kita ketahui bahwa fasilitas kesehatan tentu mempunyai kegiatan pengelolaan limbah B3, antara lain adalah kegiatan Pengurangan, Pemilahan, Penyimpanan dan Pengumpulan,”jelas dia.

Berdasarkan RT-RW Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013. Pasal 23 ayat 4 menjelaskan bahwa, pengelolaan limbah B3 terdapat di kawasan industri yakni Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Serai Serumpun dan Kecamatan Tengah Ilir.

“Tentu pemerintah juga tidak ingin bermasalah terkait pemeriksaan DPLH yang tidak sesuai dengan Tata Ruang.
Karena sanksi yang dihadapi tidak tangung tangung, untuk pejabat yang mengeluarkan izin, untuk badan publik yang tidak mempublikasikan, untuk yang melanggar tata ruang nya sendiri. Semua itu ada sanksinya, “kata Hary.

Yang bakal menjadi polemik baru bagi fasilitas kesehatan yang ada di Tebo, beber Hary menjelaskan, pertama sesuai arahan RTRW mereka harus membuat TPS Limbah medis, diarea Industri karena berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 termasuk dalam kategori Pengelolaan Limbah B3.

Kedua, Pemeriksaan Dokumen Pemantau Lingkungan Hidup (DPLH) kriteria juga harus berdasarkan tata ruang berdasarkan S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016.

Selanjutnya, DPLH adalah dokumen lingkungan penganti UPL-UKL untuk usaha yang telah berjalan atau dokumen lingkungan yang dimiliki sebelumnya ada kesalahan, sedangan untuk pembahasan dokumen lingkungan sekelas UPL-UKL itu di atur oleh PP no27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan. Pada pasal 14 ayat 2 dan 3, Yang menyatakan untuk dokumen lingkungan Upl UKL wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan bila tidak sesuai dengan tata ruang tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan ke pramakarsa.

Terakhir kata dia, bagi pejabat pemberi izin tanpa dilengkapi izin lingkungan, ancamannya tertuang di UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup. Pasal 111 ayat 2 dengan ancaman Pidana hingga 3 tahun penjara dan denda 3 milyar.

“Ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menanggapi permasalahan lingkungan, dan sudah seharusnya juga didukung dengan aturan pemerintah daerah yang turut mensuport dan menindak tegas segala pelanggaran yang terjadi terkait lingkungan ini,”ujarnya.

Kembali ke pernyataan Kepala Dinkes Tebo yang mengatakan bahwa, dua puskesmas yakni Pukesmas Rimbo Bujang II dan Puskesmas IX Rimbo Ulu serta beberapa pihak swasta yang telah memiliki DPLH, dalam waktu dekat pihaknya akan mempertanyakan soal proses atau prosedur penerbitan izin lingkungan (DPLH) tersebut. “Dalam waktu dekat akan kita surati dinas atau intansi terkait soal penerbitan izin lingkungan di dua Puskesmas itu, “tutup Hary. (red)