Pengelolaan Limbah Medis Tidak Sesuai Aturan Terancam Pidana

Advertisement

Pengelolaan Limbah Medis Tidak Sesuai Aturan Terancam Pidana

Sabtu, 16 Februari 2019

Cold Storage Medis. (Sumber Permen LHK No. 56 Tahun 2015)
Oleh: Koko Hadiwana

Sesuai dengan aturan PP 101 tahun 2014, tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu regulasi hukum dalam hal pengelolaan limbah B3. Sedangkan kalo kita berbicara tentang fasilitas kesehatan terkait aturan pengelolaan limbah B3 ini, dijelaskan kembali lebih substansial pada Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas kesehatan.

Peraturan ini lebih detail menjelaskan tentang bagaimana tata cara pengelolaan limbah B3 dari fasilitas kesehatan.

Dikarenakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014, pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.

Jadi bila sebuah badan usaha atau kegiatan mempunyai salah satu kegiatan tersebut dapat dinyatakan bahwa, hal yang dilakukan termasuk kategori pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.

Contohnya sebuah kegiatan medis yang menggunakan zat kimia yang sisa hasil dari kegiatan tersebut meninggalkan residu yang dapat mencemari lingkungan, karena karakteristik residu itu berupa zat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Maka secara otomatis mereka termasuk kategori penghasil limbah yang definisi penghasil limbah pun dituangkan dalam  PP 101 Tahun 2014, dan kegiatan itu harus melakukan pengelolaan limbah B3, untuk kegiatan penyimpanan, pengurangan atau pemilahan sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan.

Semua kegiatan yang menghasilkan B3 wajib untuk melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut, akan tetapi rangkaian dan jenis usahanya yang membedakan sejauh mana pengelolaan itu berlanjut.

Karena rangkaian pengelolaan limbah B3 berbeda-beda syarat dan teknis berdasarkan kegiatan nya, berbeda pula izinnya.

Seorang penghasil limbah
wajib memiliki izin penyimpanan sementara, sebelum diserahkan ke pihak yang memiliki izin pengangkutan dan izin pengolahan serta pemanfaatan dan penimbunan.

Dalam hal kegiatan medis  penyimpanan sementara pun harus sesuai dengan peraturan dan standar teknis berdasarkan permen LHK No 56 Tahun 2015 dari fasilitas kesehatan.

Dan untuk rekayasa teknologinya pun harus sesuai aturan, tidak bisa kita menerjemahkan isi undang-undang berdasarkan kalimat yang tidak di bidangnya.

Rekayasa teknologinya pun harus memiliki dokumen yang jelas, izin yang jelas serta tata ruang yang jelas. Ini bertujuan agar pengelolaan limbah B3 dapat terakomodir dengan baik, dalam hal ini penghasil limbah B3 yang tidak memiliki rekayasa teknologi tersebut dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan B3. Misalnya penghasil limbah tidak memiliki rekayasa teknologi penyimpanan sesuai standar, penghasil limbah bisa bekerjasama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut selama sesuai dengan teknis dan standar yang sesuai dengan aturan.

Sedangkan untuk keberlanjutan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan.

Ini dilakukan oleh sebuah badan usaha yang kegiatan utamanya memang dibidang pengelolaan di bidang tersebut. Dan berbeda pula izin yang mereka dapatkan. Inipun diatur sesuai PP 101 Tahun 2014.

Contoh sebuah perusahaan A bergerak di bidang usaha penimbunan B3. Maka perusahaan tersebut wajib mengurus izin pengelolaan B3 untuk kegiatan penyimpanan dan penimbunan limbah B3. Dan belum tentu memiliki izin pengolahan dan pengangkutan karena jenis usahanya yang membedakan hal tersebut.

Begitu pula bila sebuah perusahaan dibidang pengangkutan, belum tentu perusahaan tersebut memiliki izin pengolahan karena jenis usahanya yang membedakan itu.

Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bila sebuah badan usaha memiliki semua izin terkait pengelolaan limbah B3. Dengan catatan untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan merupakan kegiatan utama dari badan usaha tersebut.

Jadi aturan yang telah ditetapkan negara terkait pengelolaan limbah ini diperkuat dengan sanksi hukum dengan ketentuan pidana dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup.

Sehingga bila terjadi pelanggaran dalam salah satu rangkaian pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan aturan dan teknis yang telah ditentukan oleh PP 101 2014 dan Permen LKH No 56 Tahun 2015, berarti bila ada penghasil limbah yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara, sesungguhnya sedang berhadapan dengan Negara dan secara hukum tetap harus diproses hingga kepastian hukumnya berlanjut.

Karena dasar hukum ini lah setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan tertib sesuai aturan karena tindakan pencemaran lingkungan di dalam ranah pengaduan masyarakat sehingga siapapun yang terbukti melakukan kegiatan yang mencemari lingkungan dapat di dihukum pidana setidaknya 1 tahun penjara dan denda Rp.5 milyar.

Sesuai dengan UU 32 tahun 2009, tentu pengaduan masyarakat diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak.

Berbeda dengan HAK GUGAT Organisasi Lingkungan Hidup.
Organisasi ini mempunyai hak gugat kepada setiap kegiatan yang mencemari lingkungan ya tentunya harus berbadan hukum dan minimal telah 2 tahun melakukan kegiatan yang bergerak dalam hal pencemaran lingkungan.

Terkait organisasi lingkungan hidup harus memiliki standar baku dan standar operasional serta peralatan yang menunjang kinerja dalam hal pembuktian kegiatan pencemaran lingkungan hidup itu sendiri.

Penulisan adalah Sekretaris Forum Komunikasi Hijau (FKH Tebo Kotaku) Kabupaten Tebo, Koko Hadiwana.