Perusahaan di Tebo Laporkan PT. POS Indonesia ke YKLI Cabang Bengkulu

Advertisement

Perusahaan di Tebo Laporkan PT. POS Indonesia ke YKLI Cabang Bengkulu

Rabu, 27 Februari 2019


PORTALTEBO.id - Salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, PT Elang Hijau Tebo Sejahtera (EHTS) terpaksa melaporkan PT. POS Indonesia ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) cabang Provinsi Bengkulu, Rabu (27/02/2019).

Pasalnya, dokumem penting perusahaan tersebut yang dikirim melalui kantor POS Kabupaten Tebo yang berada di Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi, Jambi, ke Provinsi Bengkulu sejak Rabu lalu (20/02) dengan mengunakan jasa pengiriman kilat khusus, hingga sekarang belum sampai ke alamat yang dituju. Hal ini dikatakan oleh Direktur PT. EHTS, Ade Dharma Putra.

“Kami sangat kecewa atas kinerja PT. POS Indonesia. Hari ini laporannya sudah Kami kirim ke kantor YKLI Bengkulu, “kata Ade Dharma Putra yang kesal dan merasa dirugikan oleh pelayanan PT. POS Indonesia, Rabu (27/02).

Akibat keterlambatan pengiriman dokumen tersebut kata Ade, perusahaannya yang bergerak menanggani limbah medis mengalami kerugian secara material dan moral, karena perusahaan yang dipimpinnya memiliki tanggungjawab komitmen dengan klien-klien yang harus dan wajib dipenuhi.

Dikatakan dia, pengiriman limbah sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup PP 56/2015 untuk melakukan proses pengangkutan 2 x 24 jam, dan menandatangani dokumen wajib Manifest Pengangkatan segera mungkin. “Mengingat jumlah pengangkutan yang padat, akibat keterlambatan pengiriman dokumen oleh PT. POS Indonesia, kami menerima dampak proses pengajuan yang terlambat. Dimana biaya operasional angkutan dan biaya ending yang harus kami keluarkan belum bisa ditagihkan yang seharusnya bisa dicairkan pada bulan Februari,”kata dia.

“Dampaknya lagi, sampai sekarang kami belum bisa melakukan pemusnahan karena dokumen yang dikirim dari Tebo sampai sekarang belum kami terima, “kata dia lagi.

Selain itu ujar Ade, limbah yang telah diangkut sampai saat ini belum dilakukan pembongkaran karena dokumen tersebut belum diterima oleh pihak vendor ending atau pemusnah. “Jadinya kami harus menambah biaya sewa kendaraan angkut karena belum diterimanya dokumen tersebut. Ini kerugian material yang kami alami saat ini,”kata dia lagi.

Dikatakan Ade, karena muatan limbah tersebut termasuk limbah infeksius yang dalam aturan kementerian wajib segera dimusnahkan, akibat keterlambatan ini perusahaan dia berpotensi melakukan pencemaran lingkungan di wilayah tempat angkutan tersebut.

Sementara untuk kerugian moral kata Ade, perusahaannya sebagai pihak ketiga perusahaan daerah yang menjunjung tinggi profesionalitas manajemen, akan berdampak buruk pada customer-customer di daerah. “Perusahaan kami terancam dianggap wanprestasi oleh customer,”ujarnya.

Tidak itu saja kata Ade, sebagai perusahaan daerah, perusahaannya sangat berisiko kehilangan customer. Bahkan bakal berujung pada hilangnya penghasilan perusahaan dan ditinggal oleh karyawan.

“Semoga pengaduan ini bisa dijadikan pelajaran atas sikap profesionalitas sebuah perusahaan jasa untuk tidak merugikan pihak lain,”katanya. (red)