google-site-verification=dwhumxho11lF8qf4pJiXSK3sIBkhfcmSWtJ8AJGJ7x4 Bupati Tebo, Sukandar Siap Diperiksa KPK

Advertisement

Bupati Tebo, Sukandar Siap Diperiksa KPK

Minggu, 03 Maret 2019

Ilustrasi/NET

PORTALTEBO.id - Bupati Tebo, Sukandar dipastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan atau klasifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal ini dikatakan langsung oleh Kabag Humas Tebo, Defriyanto.

“Undangan dari KPK sudah diterima. Nanti beliau (Bupati,red) dipastikan akan hadir, “kata Defriyanto dikonfirmasi PORTALTEBO.id, Minggu malam (03/03/2019).

Defriyanto menjelaskan bahwa LHKPN wajib dilaporkan setiap tahun dan paling lambat 31 Maret.

Ditanya apakah Sukandar akan memenuhi undangan KPK sama seperti 13 kepala daerah lainnya yakni di kantor Gubernur Jambi, Defriyanto mengatakan,” Dalam undangannya begitu, “singkat dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menerjunkan tim khusus untuk memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 14 kepala daerah di Provinsi Jambi.

"Mulai Senin sampai Rabu, tim KPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 14 orang penyelenggara negara di daerah Jambi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang dikutip PORTALTEBO.id dari kompas.com, Minggu (3/3/2019).

KPK akan mengklarifikasi berbagai informasi terkait kekayaan 14 kepala daerah tersebut. Jika terdapat kekurangan informasi dalam laporan harta kekayaan, kepala daerah bisa melengkapi kekurangan data tersebut.

"Para kepala daerah yang diperiksa kekayaannya diharapkan dapat menjelaskan dengan terbuka jika ada informasi yang dibutuhkan tim KPK. Jika terdapat dokumen yang perlu dibawa dan dijelaskan, akan sangat membantu proses pemeriksaan ini," kata dia.

Pemeriksaan rencananya digelar di kantor Gubernur Provinsi Jambi. Pada Senin (4/3/2019) KPK memeriksa LHKPN Bupati Kerinci Adirozal, Bupati Batanghari Syahirsah dan Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri.

"Selasa, 5 Maret 2019, Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Muaro Jambi; Sofia Joesoef, Wakil Bupati Batanghari; Mashuri, Bupati Bungo; Safrial, Bupati Tanjung Jabung Barat; Masnah, Bupati Muaro Jambi dan Al Haris Bupati Merangin," kata Febri

Hari Rabu (6/3/2019) KPK memeriksa LHKPN Bupati Tebo Sukandar, Wakil Bupati Sarolangun Hilal Latif Badri, mantan Wakil Bupati Merangin Abdul Khafidh, Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zulhelmi.

"Melalui proses pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, KPK mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara negara. Keterbukaan terhadap masyarakat merupakan keniscayaan bagi pejabat publik, sehingga jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan," ujar Febri. (red)