google-site-verification=dwhumxho11lF8qf4pJiXSK3sIBkhfcmSWtJ8AJGJ7x4 Miris ! Nenek di Desa Jambu Ini Layak Terima PKH, Sayang Tak Tersentuh

Advertisement


Miris ! Nenek di Desa Jambu Ini Layak Terima PKH, Sayang Tak Tersentuh

Selasa, 03 September 2019


PORTALTEBO.id - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tebo kembali menuai protes warga. Pasalnya, bantuan PKH yang seharusnya diperuntukan bagi keluarga prasejahtra di Kabupaten Tebo ini, diduga banyak tidak tepat sasaran. 

Dari pantauan PORTALTEBO.id, masih ditemukan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu yang layak menerima bantuan tapi justru tidak mendapatkan. Seperti yang dalami oleh dua orang nenek yakni Muna (74) dan Bahari (74).


Dilihat dari kondisi tempat tinggal dan kehidupan kedua nenek ini, mereka sangat layak menerima bantuan dari program yang dianggap bisa menurunkan angka kemiskinan. 

Kondisi inipun mendapat sorotan dari warga sekitar. "Kok kedua nenek tersebut tidak menerima bantuan PKH, begitu juga beras miskin (Raskin). Padahal kehidupannya tidak mampu, "kata salah seorang warga Desa Jambu yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (03/09/2019).

Sementara, kata warga ini, kedua nenek tersebut menerima bantuan PKH maupun Raskin tersebut. "Dulu kedua nenek itu pernah mendapat bantuan, tapi sekarang tidak dapat lagi. Sementara beberapa warga yang kita anggap mampu justru menerima bantuan, "kata dia. 

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Jambu membenarkan jika kedua nenek tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. "Iya, ada sebagian warga yang semesti layak menerima sembako dan bantuan PKH namun tidak menerima. Sementara, ada juga warga yang semestinya tidak layak menerima Sembako dan bantuan PKH, justru bisa mendapatkannya,"kata Kades. 

Kades mengaku jika dirinya pernah mengusulkan agar dilakukan verifikasi data terkait penerima bantuan PKH. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan verifikasi. "Sudah pernah saya usulkan ke atas agar warga yang tidak layak menerima bantuan untuk diganti dengan warga yang layak atau prasejahtera, "katanya. (red)