google-site-verification=dwhumxho11lF8qf4pJiXSK3sIBkhfcmSWtJ8AJGJ7x4 Baru Dilantik, Anggota DPRD Tebo Ini Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Advertisement

Baru Dilantik, Anggota DPRD Tebo Ini Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Kamis, 03 Oktober 2019

PORTALTEBO.id - Kasus pengunaan gelar palsu dengan tersangka anggota DPRD Tebo dari partai Gerindra, Jamawarzi terancam hukuman 10 tahun penjara atau denda sekitar Rp1 miliar. Ini dikatakan langsung oleh Kapolres Tebo melalui Kasat Reskrim, AKP Muhammad Reidho Syawaluddin Taufan S.I.K, Kamis (03/10/2019).

"Tersangka kita kenakan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 28 ayat (7) yang berbunyi: Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Atau Undang-undang RI Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ancamannya 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta, "kata Riedho saat confrence perss di Mako Polres Tebo.

Riedo menjelaskan jika tersangka yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Tebo ini mendapatkan gelar akademik berupa Sarjana Hukum (SH) berikut ijazahnya dari Universitas Ibnu Chalbun, di Jakarta.

Namun kata dia, tersangka tidak pernah melaksanakan kegiatan perkuliahan. "Gelar akademis itu didapat tersangka dengan dengan cara membayar sekitar Rp30 juta,"katanya lagi.

Setelah mendapat ijazah tersebut, tersangka mencantumkan gelarnya tersebut di SIM, KTP, KK dan juga digunakan untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019 kemarin. "Jadi gelar yang seharusnya tidak digunakan oleh tersangka namun digunakan untuk identitas tersangka,"kata Riedho.

Terkait kasus ini lanjut Riedho, pihaknya menyita sejumlah barang bukti dari tersangka berupa KK, Ijazah, Skripsi serta berkas terkait pendaftaran Pemilu kemarin. "Saat pendaftaran Pemilu kemarin, tersangka mengunakan Ijazah SMA atau tidak mengunakan ijazah S1, namun gelarnya tetap dicantumkan, "kata Riedho lagi. 

Dari keterangan KPU, Riedo menjelaskan jika mereka mengunakan gelar sesuai dengan yang tercantum di KTP, "Karena di KTP gelar tersangka adalah SH jadi persyaratan yang di gunakan adalah gelar gelar SH,"katanya. 

Riedo berkata jika berkas tersangka sudah P21 sejak 27 September 2019 kemarin. Saat ini pihaknya masih menunggu pelimpahan ke kejaksaan, "Kita tinggal menunggu pelimpahan ke kejaksaan, kalau sudah siap kami akan melakukan pelimpahan terkait barang bukti dan tersangka ke kejaksaan,"katanya. (red)