-->

Menu Bawah

Iklan

Ini Respon PT WKS Terhadap Insiden Pre-Planting Spraying

Portal Tebo
20/04/20, 18:34 WIB Last Updated 2020-04-20T11:34:43Z
masukkan script iklan disini
PORTALTEBO.id - Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat tani merilis sikap terkait permasalahan pengerusakan kebun, intimidasi serta aksi tebar racun ke tanaman masyarakat melalui udara oleh PT. Wira Karya Sakti (WKS) di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Jambi. Atas persoalan ini mereka mendesak APP dan PT WKS dijatuhkan sanksi keras. Hal ini pun ditanggapi oleh Public Relatioan Head PT. WKS, Taufik Qurochman, Senin (20/04/2020).

Dijelaskan dia, sebagai perusahaan yang beroperasi di Jambi, pihaknya telah dan senantiasa berupaya mengedepankan dialog untuk mencapai kesepahaman dengan pihak-pihak terkait, serta menjunjung tinggi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai penyemprotan herbisida di area tersebut sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media, proses ini adalah kegiatan Pre-Planting Spraying (PPS) untuk menyiapkan lahan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah konsesi perusahaan. 

"Kami sadar bahwa metode tersebut adalah metode baru, menggunakan teknologi drone. Namun Kami tetap mengedepankan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengutamakan keamanan dan keakuratan penyemprotan tersebut," kata dia. 

Areal yang menjadi target penyemprotan, lanjut dia, juga merupakan areal kawasan HTI yang saat ini merupakan areal bekas tebangan, bukan di areal kebun masyarakat yang sudah eksis. 

Diw mengaku jika kegiatan PPS yang dilakukan pada 9 April 2020 tersebut, telah mengikuti prosedur yang berlaku," Kami menyayangkan penolakan yang dilayangkan oleh STT dan oleh karena itu, sebagai langkah terakhir, Kami juga telah menerima dan memenuhi undangan dari pihak kepolisian untuk proses mediasi pada Rabu, 15 April 2020," ujarnya.

Sejalan dengan semangat dialog yang dijunjung, dia juga mengaku jika telah berdiskusi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat terkait hal ini.

Dan dalam mediasi yang sudah lakukan katanya, tidak disebutkan adanya kerugian yang timbul maupun tuntutan kompensasi ganti rugi apapun. 

"Dalam operasionalnya, PT WKS berkomitmen untuk mematuhi hukum negara Republik Indonesia serta prinsip-prinsip internasional yang berlaku terkait penghormatan hak-hak masyarakat lokal, serta terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait di dalam koridor hukum yang berlaku," pungkasnya. (red) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini