-->

Menu Bawah

Iklan

Kerugian Jambi 145 Triliun Begini Potret Pengelolaan Lahan Gambut di PT WKS

Portal Tebo
27/04/20, 22:42 WIB Last Updated 2020-04-27T15:55:22Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Saat cuaca panas, Air di lahan gambut PT Wira Karya Sakti (PT WKS) menguap tujuh centi perminggu, atau susut sebanyak satu centi dalam sehari. Demikian ungkap Taufik, Humas PT.WKS pada media ini, Selasa (21/4) terkait pengelolaan areal gambut di perusahaan mereka. 

Dua hari sebelumnya media ini juga berbincang dengan masyarakat  sekitar Distrik VII perusahaan terkait hal yang sama, Pemanfaatan lahan gambut sebelum dan sesudah ada perusahaan. 

Menurut Taufik, Data penguapan air itu mereka dapat dari alat yang mereka tanam ke dalam tanah. Data dari alat itu selanjutnya dikirim ke situasion room dan situasion room yang akan menentukan langkah apa yang mesti dilakukan oleh mereka.

“Apakah diperlukan pembasahan atau bagaimana” ujarnya, saat menjelaskan metode perusahaan dalam mengantisipasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutka) di areal gambut yang mereka kelola. 

Dirinya mengaku sudah memiliki alat dan sejumlah sarana yang memadai untuk pembasahan hingga mengetahui sebaran titik panas, informasi angin dan cuaca. 

Untuk pengamatan dari ketinggian misalnya, mereka membuat menara api yang tingginya 30 meter yang tersebar di 80 titik. Ada pula drone untuk memantau lokasi yang sulit di jangkau hingga citra thermal untuk menangkap perbedaan suhu di titik yang rawan terbakar. 

Hasil data sejumlah fasilitas itu yang selanjutnya di verifikasi tim lapangan pada pos-pos pantau yang sudah ada. 

“Kami polanya tidak membuat sumur bor atau embung. Karena sumur bor itu justru menyedot atau mengurangi air di titik itu. Makanya kami gunakan metode intake yaitu menyedot air sungai batanghari bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BMKG untuk update cuaca” ujarnya. 

Maksud Taufik, ketika air gambut di areal perusahaan menguap atau turun, Mereka akan gunakan metode intake untuk mengisi kembali air ke kanal-kanal mereka sehingga areal itu kembali basah atau tidak kering. Itulah cara pembasahan dan metode dalam mengantisipasi kekeringan dan karhutla. 

Namun dirinya tidak menampik sekalipun sudah memiliki metode dan sapras yang memadai masih ada areal atau lahan yang terbakar. 

Untuk kasus ini menurutnya api bukan bersumber dari wilayahnya tapi berasal dari kawasan hutan lindung gambut (HLG) Lonrang.

“Menurut WWF disitu terlihat jelas perkembangan api dari hari ke hari. Jadi api di kita itu berasal dari HLG Lonrang karena disitu ada Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan ada Hutan Desa (HD). Itu wilayah open akses, siapa yang yang bertanggung jawab di wilayah itu?”ujarnya. 

Namun ketika ditanya siapa yang membakar di wilayah itu dirinya menjawab tidak tau. 

Perihal menggantung juga terjadi ketika ditanya kenapa menggunakan data WWF jika perusahaan sendiri sudah punya alat dan sapras serta metode canggih.  

Namun Taufik selanjutnya bercerita tentang perbedaan pengelolaan areal perkebunan di indonesia dengan di luar negeri. 

Menurutnya kalau di luar negeri  orang tidak boleh sembarangan masuk ke areal perkebunan karena bisa di sentrum dan di tembak. 

“Lah. Di kita orang kan bebas seperti banyak yang kesitu untuk mancing. Bahkan tidak sedikit akses publik dibiarkan di kawasan izin,” ujarnya.

PERBEDAAN ALAM

Manap (60) warga desa Danau Lamo Kec. Marosebo Kab. Muaro Jambi, Menarik napas panjang ketika mendengar nama PT Wira Karya Sakti saat mengobrol dengan media ini. Persisnya ketika ditanya seperti apa dulu kehidupan di desa ini sebelum lahannya di garap oleh perusahaan. 

“Sayo ini pelakunyo langsung. Pegi pagi balik sore nyadap getah jelutung sambil nyari ikan nyari rotan, disitu hawonyo sejuk karena diatas daun masih lebat, dibawahnyo itulah pas rongga akar banyak tedapat ikan”ujarnya, membuka pemaparan romantisme warga di kampungnya sebelum lahan di desa di garap oleh perusahaan. 

Menurut Manap, Kondisi tanah di lahan tersebut dulu secara kasat mata memang kelihatan seperti tanah tapi ketika di korek sedikit saja sudah keluar air.

Selain sebagai sumber pencarian untuk mencari ikan, getah jelutung dan rotan, disitu juga tempat mencari kayu untuk keperluan bahan membuat rumah. 

Ada juga jernang yang harganya mahal dan bisa untuk mengobati sakit gigi. Begitu pula umbut rotan yang biasa di gulai saat ada hajat di kampung. 

Kemudian di hamparan hutan gambut itulah menurutnya, sering menjadi tempat bertemunya warga antar dusun karena sama-sama mencari rotan, getah jelutung, ikan, dan kayu untuk keperluan rumah. 

“Seperti dengan warga Rukam, Manis Mato, Sekumbung, dan lain-lain. Kami sering betemu di lahan itu karena itu memang satu hamparan,” ujar Manap. Sebab dirinya dulu pelaku sekaligus penjual getah jelutung dan ikan ke pasar angso duo.

Begitu juga dengan sungai berembang yang membelah desa mereka di Danau Lamo menurutnya adalah jalur utama sosial ekonomi sebab disitu dulu ramai aktifitas jual-beli dan transportasi, ikan dan udangnya juga berlimpah. 

“Budak-budak kalu untuk jajan belebih-lebih kerno waktu itu banyak ikan merah yang orang cino bilang ikan botia, Sebab sikoknyo kalu duit sekarang 500-1000 perak. Sekali nyarik biso dapat ratusan hingga ribuan ekok, bayangkan berapo duit itu” ujarnya dengan raut muka kembali cerah.

Sekarang menurut Manap apa yang ia ceritakan itu tidak ketemu lagi. 

Sebab di lahan itu sejak dikuasai perusahan kondisi tanahnya seperti sematang atau tanah biasa yang mudah kering dan tandus. 

“Sejak itulah ilang mato pencarian kami dari mencari ikan, rotan, getah jelutung, kayu, kebun karet dan beladang. Nak mancing disano jugo dilarang kerno katonyo takut tejadi kebakaran lahan. Apolagi nak nyari kayu dan bekebun kerno, katonyo, sudah izin dio. Gitu jugo dengan sungai disini (berembang) dulu aeknyo agak deras dan dalam, sekarang sudah banyak yang hampir buntu dan dangkal. Udang dan ikan jugo sudah payah” ungkapnya kembali kesal.  

Apa yang disampaikan Manap senada dengan apa yang diutarakan oleh Ismail (52) Kepala Desa Danau Lamo, dan Kadir (43) Warga desa sekaligus Pengurus kelompok Tani Pantang Mundur yang berkonflik dengan PT WKS namun cerita ini akan diulas tersendiri.

Untuk diketahui, Desa Danau Lamo adalah sebuah desa dari 20 desa yang punya irisan dengan WKS di Distrik VII perusahaan dan sebuah desa yang wilayahnya masuk peta indikatif restorasi (PIR) gambut Provinsi Jambi.  

Sebuah desa dari 134 ‘Desa binaan PT WKS’ yang berada di kabupaten Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Kabupaten Tebo. 

Sementara PT WKS adalah sebuah perusahan yang sangat luas mengelola lahan di Provinsi Jambi karena konsesinya berada di lima kabupaten seluas 290.378 hektar baik itu diatas tanah mineral maupun di lahan gambut untuk hutan tanaman industri (HTI). 

KARHUTLA JAMBI 2019

Pada rentang Januari hingga Oktober 2019 terdapat 6.473 hotspot (titik panas) di Provinsi Jambi. 

Sebaran hotspot itu berada pada fungsi budidaya ekosistem gambut sebanyak 1.208 titik, Fungsi lindung ekosistem gambut 4.530 titik, dan pada ekosistem non gambut sebanyak 735 titik. Dengan cakupan luas lahan terbakar 165.186 hektar. 

Luasan 165.186 hektar itu terdiri dari dua fungsi kawasan pertama  fungsi lindung ekosistem gambut seluas 85.474 hektar dan bukan ekosistem gambut 50.286 hektar. 

Jika berdasarkan pemanfaatan kawasan maka kawasan 165.186 hektar itu terdiri dari lahan gambut seluas 114.900 hektar dan non gambut seluas 50.286 hektar. 

Menurut identifikasi Badan Restorasi Gambut (BRG) hamparan lahan gambut di Provinsi Jambi seluas 751.000 Hektar.  Luasan itu 595.400 hektarnya sudah menjadi kawasan budidaya dan 146.600 hektar merupakan kawasan lindung. Sisanya 19.000 hektar belum teridentifikasi yang diperkirakan lahan masyarakat. 

Gambut seluas 751.000 hektar itu 70 % sudah menjadi wilayah perijinan dan sudah berkanal untuk kepentingan industri perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Dan pada 70% wilayah perizinan itu ada 84 desa yang berhubungan terhadap hamparan tersebut yakni 36 desa pada wilayah industri perkebunan sawit dan 48 desa pada izin usaha HTI.  Demikian lembar fakta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi Nopember 2019. 

“Walhi membagi siklus karhutla ini menjadi empat bagian yang mana periode 2010-2019 kami menyebutnya sebagai siklus ke empat. Pada siklus ke empat ini menurut kami kasus karhutla meningkat tajam karena terjadi dua kali dalam setahun” ujar Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi. 

Sementara pada siklus ketiga 2006-2010, lanjut Rudi, terjadi satu kali dalam setahun. Pada siklus kedua 2000- 2001 terjadi sekali dalam dua tahun. Dan pada siklus pertama 1997-2000 terjadi sekali dalam empat tahun. 

Menurut analisa yang mereka lakukan sebaran titik panas terdapat di 62 konsesi izin dan dari 46 areal perusahaan yang terbakar, baru 4 perusahaan (kasusnya) berlanjut ke persidangan dan hanya dua perusahaan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Penegakan hukum terjadi pada 12 perusahaan oleh Polda Jambi dua diantaranya berstatus tersangka. Kemudian 7 perusahaan disegel penegakan hukum kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (Gakkum LHK). 

“Masih diragukan kepastian hukumnya jika proses penegakan hukum yang dilakukan sama halnya peristiwa tahun 2015” Ujar Rudi.

Sebab terbakarnya kembali wilayah gambut yang menjadi wilayah prioritas restorasi di tahun 2019 seperti diantaranya PT. RKK di Desa Puding, Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, memunculkan pertanyaan terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan.

“Sebab objek karhutla 2019 ada dua kesamaan secara tipologi wilayah dan kejadian dengan peristiwa karhutla 2015. Pertama hampir seluruh wilayah yang terbakar pada 2019 adalah wilayah yang mengalami kebakaran tahun 2015. Kedua wilayah yang kembali terbakar pada 2019 berada tidak jauh dari izin konsesi dengan batas kanal perusahaan baik itu perusahaan perkebunan sawit maupun HTI” Papar Direktur Walhi Jambi tersebut.

Sementara upaya pemulihan gambut yang terbakar oleh pemerintah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) belum memperlihatkan hasil yang maksimal.

“Sehingga kami berkesimpulan upaya pemulihan tidak dilaksanakan oleh pemegang ijin yang berada di wilayah prioritas restorasi atau wilayah kebakaran. Kemudian fasilitas dan sarpas perusahaan sepertinya tidak tersedia karena karhutla yang terjadi tahun 2019 banyak terdapat pada areal perusahaan”ujarnya menegaskan.

PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN

Taufik, Humas PT. WKS, tampak bingung dengan pertanyaan upaya apa yang dilakukan perusahaan terhadap kubah gambut yang ada pada konsesinya. Sebab hampir 70% wilayah distrik VII berada pada kubah gambut dan masuk peta indikatif restorasi (PIR) Provinsi Jambi. 

Kubah gambut adalah wilayah gambut dalam yang berfungi sebagai zona lindung atau zona yang wajib dilindungi, di konservasi, sesuai perintah UU No. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 71 dan 57 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta kebijakan restorasi gambut Badan Restorasi Gambut (BRG). 

Menurut Taufik, Operasional yang dilakukan perusahaannya di lahan gambut mengacu pada Permen LHK No.16/MenLHK/Setjen/Kum/.1/2/2017 tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut. 

“Di Permen itu ada pembagian zonasi-zonasi, Kami mengacunya kesitu dan dalam hal ini perusahaan juga diawasi oleh kementrian” ujarnya.

“Kalau berada di zona budidaya maka areal itu boleh dilakukan penanaman kembali. Begitu sebaliknya kalau itu masuk zona lindung ya di masukkan sebagai fungsi lindung.”paparnya.

Apakah Permen tersebut tidak berbenturan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut? 

Pengelolaan terhadap wilayah ini, kata Taufik, terbagi dua. Pertama pengelolaan diluar kawasan hutan oleh BRG dan pengelolaan dalam kawasan hutan acuannya Permen LHK No.16 tersebut. 

Pembagian pengelolaan oleh mereka menurutnya sudah sesuai dengan rencana kerja usaha (RKU) yang dikeluarkan Kementrian LHK sekaligus pedoman operasional untuk mengetahui berapa luas untuk budidaya dan berapa luas untuk fungsi lindung. 

“BRG itu bisa sebagai supervisi mereka sering mengajukan itu ke kita. Kalau pengelolaan di dalam izin kita langsung dengan Kementrian melalui Direktorat pengendalian kerusakan gambut,”Taufik Menjelaskan. Menurutnya, Dirjen inilah yang melakukan pengawasan baik pada fungsi lindung maupun budidaya di kawasan gambut perusahaan begitu juga dengan lokasi yang boleh di tanam atau tidak.

Taufik balik bertanya tanaman asli gambut itu apa? Ketika ditanya apa wujud pemulihan terhadap lahan gambut yang menjadi fungsi lindung di areal perusahaan? Apakah ada ditanami kembali dengan tanaman asli setempat? 

Karena menurutnya beberapa jenis tanaman yang mereka tanam di areal lindung justru banyak yang mati.

“Kami sudah tanam jenis jelutung tapi mati, kami tanam bibit durian mati juga, kami sudah tabur bibit dari helikopter tetap tidak tumbuh. Seperti di daerah rukam itu ada 2 ribu - 3 ribu hektar yang diusahakan tapi gagal. Sebab lahan disitu sering banjir kalau musim rob”ujarnya menjelaskan.

Menurutnya, Pilihan pengelolaan pada lahan fungsi lindung di izin mereka akhirnya dibiarkan begitu saja.  Maksudnya mereka membiarkan apa yang tumbuh secara alami di daerah itu termasuk misalnya jika yang tumbuh disitu akasia. 

Taufik kemudian memaparkan pembagian tata ruang hasil revisi rencana kerja usaha (RKU) perusahaan periode 2018-2027 sesuai lampiran keputusan Mentri LHK tahun 2019 terhadap perusahaan mereka dengan luas 290.378 hektar, Ketika ditanya ada berapa dan dimana fungsi lindung pada areal izin mereka.

Rincian tata ruang pada RKU menurutnya terbagi tiga peruntukan pertama untuk kawasan lindung setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 49.245 hektar atau 16.96% dari total luasan izin. Kedua untuk tanaman pokok seluas 188.058 hektar atau 64.76% dan ketiga untuk tanaman kehidupan seluas 53.075 hektar atau 18.28% dari luasan izin yang mereka kelola .

Peruntukan yang pertama itu menurutnya terbagi menjadi delapan fungsi yaitu bufer hutan lindung gambut seluas 3.375 hektar, Bufer taman nasional bukit tiga puluh seluas 1.346 hektar, Koridor satwa seluas 916 hektar, Kawasan pelestarian plasma nutfah 2.203 hektar, Kawasan perlindungan satwa liar 7.670 hektar dan Kawasan sempadan sungai seluas 24.355 hektar.  Kemudian untuk lereng diatas kemiringan 40% seluas 877 hektar dan untuk puncak kubah gambut seluas 8.502 hektar.   

KERUGIAN JAMBI 145 TRILIUN

Nilai kerugian akibat karhutla pada areal gambut di Jambi tahun 2019 jumlahnya sangat fantastis. 

Nilai ini di hitung berdasar teori hilangnya gambut yang disetarakan dengan pemberian kompos sebesar Rp1.2 miliar/hektar. Hilangnya unsur Nitrogen (N) sebesar Rp51,8 juta/hektar, Hilangnya unsur Fosfor (P) sebesar Rp644 ribu/ hektar, Hilangnya unsur Kalium (K) sebesar Rp382,2 ribu/ hektar, Hilangnya unsur Kalsium (Ca) sebesar Rp 10,560 juta/hektar, dan hilangnya unsur Magnesium (Mg) sebesar Rp739 ribu/ hektar. Sehingga total kerugian dalam setiap hektar pada lahan gambut yang terbakar Rp1.264.125.200 atau lebih dari RP1,2 miliar/hektar.

“Total kerugian itu mencapai Rp145 triliun karena Rp1,2 miliar dikali 114.900 hektar gambut yang terbakar.” Ujar Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi. 

Itu belum termasuk jumlah kerugian di sektor usaha, kesehatan, pendidikan, wisata, hingga sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

Metodologi penghitungan tersebut menurut Rudi secara regulasi tertuang dalam Permen KLH No.7/2014 pasal 4 Ayat (1). 

Sementara biaya pemulihan untuk lahan gambut yang terbakar  menurutnya mencapai Rp2.8 triliun. 

Penghitungan itu diperoleh dari biaya sekat kanal Rp10 juta/hektar dan biaya revegetasi atau penanaman kembali dengan tanaman setempat senilai Rp25 juta/hektar. 

“Jadi rekomendasi kami untuk perihal karhutla ini ada empat. Pertama melakukan evaluasi dan audit terhadap subjek dan objek yang terlibat dalam pelaksanaan restorasi gambut yang dilakukan. Kedua melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayahnya terbakar secara cepat dan transparan.”Ujar Rudi.  

Kemudian negara dan pihak perusahaan yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab secara materil untuk memberikan biaya pemulihan bagi korban karhutla. 

“Selanjutnya untuk sektor perbankan yang memberi pinjaman ke perusahaan harus bertanggung jawab dan menghentikan dukungan pendanaannya” pungkas Direktur Walhi Jambi tersebut. (red/wil) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini