-->

Menu Bawah

Iklan

Petani Yang Dituduh Karhutla Bebas Dan Siap Melaporkan Balik PT REKI

Portal Tebo
17/04/20, 13:16 WIB Last Updated 2020-04-17T06:16:26Z
masukkan script iklan disini
PORTALTEBO.id - Sembilan belas petani yang ditangkap dan ditahan pada (21/9/2019) akibat laporan PT REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kemarin, Kamis (16/4) menghirup udara bebas melalui proses asimilasi covid-19 dan cuti bersyarat yang diberikan Kemenkumham RI. 

"Iya, Alhamdulilah, berkat dukungan dan perjuangan Petani SPI yang solid dan tak menyerah serta dukungan berbagai pihak melalui proses asimilasi Covid-19 dan cuti bersyarat yang diberikan Kemenkumham RI, Kemarin (16/4) semua petani yang dituduh Karhutla telah dibebaskan dan kembali pada keluarganya masing-masing." Ujar pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi, Ahmad Azhari, Hari ini Jum'at (17/4/2020) mengabarkan.

Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Hukum DPW SPI beserta Lawyer, Gerakan Mahasiswa Petani Jambi (Gema Petani), Rekan-rekan media dan segenap petani SPI dan relawan kemanusiaan yang sudah turut membantu.

Sebelumnya, SPI Jambi menilai 19 petani yang ditangkap pada (21/4/2019) tidak terbukti di persidangan melakukan pembakaran dan penebangan hutan di areal yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT.REKI).

"Mereka ditangkap tanpa dokumen yang jelas dan juga tanpa pemberitahuan. Kami juga sudah ajukan praperadilan, hanya saja ditolak oleh hakim PN Muara Bulian. Kini kami akan terus berjuang di persidangan," kata Tim Pengacara SPI, Kurdiyanto dalam jumpa pers, Minggu (23/2/2020).

Ia menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap para petani sebab  berdasarkan fakta persidangan tak ada satu pun saksi yang melihat atau mendengar secara langsung para petani ini melakukan pembakaran dan penebangan hutan.

“PT REKI mendapatkan izin pada tahun 2010 sementara para petani telah tinggal di sana sejak tahun 2002 silam. Jadi masyarakat lebih dulu tinggal di sana ketimbang PT REKI,” ujarnya.

Sarwadi, Ketua SPI Jambi menyesalkan sikap PT REKI yang tidak menghormati proses mediasi yang tengah berlangsung. Menurutnya, kriminalisasi terhadap petani sejak tahun 2012 hingga kini telah memenjarakan 28 petani.

Hari ini, Jum'at (17/4) ketika disinggung apakah SPI Jambi akan melaporkan balik PT REKI Pengurus SPI Jambi tidak menampiknya. Menurutnya saat ini pihaknya sedang pulbaket terkait kebakaran hutan dan lahan di PT REKI sesuai dengan apa yang terungkap dan diakui PT REKI sewaktu  persidangan.

"Iya, Saat ini kami rehat sejenak sembari berkonsultasi dengan tim hukum terkait upaya melaporkan balik perusahaan tersebut. Karena sesuai fakta persidangan di lokasi PT REKI ada ratusan hektar yang terbakar dan itu diakui oleh PT REKI sewaktu di persidangan," ujar Azhari, Pengurus SPI Jambi.

Saat ditanya kapan jadwal mereka akan melaporkan pihaknya hanya menjawab nanti akan dikabari setelah ada hasil konsultasi dengan tim hukum organisasi dan lawyer yang menangani.

Sementara itu, Polda Jambi sebelumnya pernah membidik 12 perusahaan yang diduga pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dimana dua perusahaan diantaranya sudah menjadi tersangka.

Seperti yang disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Thein Tabero, dua perusahaan sudah jadi tersangka. Sementara 10 lainnya masih dalam proses penyelidikan.

"Laporan polisi sebanyak 27 laporan. Dengan rincian berstatus sidik 17 kasus,  Tahap 1 satu kasus, P19 6 kasus, Tahap 2 sebanyak 3 kasus dengan total tersangka perorangan 41 orang an Korporasi 2 tersangka dengan luas areal lahan terbakar 1.544,74 hektare," katanya, pada Selasa (1/10/2019) lalu seperti yang dilansir sejumlah media.

Dia menyampaikan, bahwa untuk perusahaan yang masih dalam tahap penyelidikan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap manajer dan karyawan perusahaan itu. Sedangkan untuk yang berstatus tersangka sudah dilakukan pengambilan sampel tanah. PT DSSP Sampel tanah.

Perusahaan yang terbukti melakukan tindakan pembakaran lahan akan dijerat dengan pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf  a dan b, UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hudup dan pasal 105 junto pasal 47 ayat 1 undang undang nomor 24 tahun  2014 serta denda paling Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. 

Dari 12 perusahaan yang ditangani Pada waktu itu diketahui diantaranya adalah PT REKI dengan kejadian pada 4 Agustus 2019 di Desa Bungku, Kec. Bajubang Kab. Muarojambi Jambi yang berstatus Lidik. (red) 



Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini