-->

Menu Bawah

Iklan

Kasus Tanaman Petani Yang Diracun PT WKS Akhirnya Jadi Sorotan Dunia

19/05/20, 10:25 WIB Last Updated 2020-05-19T03:25:41Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Peracunan tanaman petani oleh PT WKS di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo, Jambi, berbuntut panjang. Hampir seratus organisasi masyarakat sipil di indonesia dan internasional menyatakan sikap atas hal tersebut.

“Totalnya 90 organisasi. 50 dari indonesia 40 dari internasional,” ungkap Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi menyampaikan. 

Walhi Jambi dan Kelompok Tani Sekato Jayo sangat berterima kasih atas dukungan surat terbuka yang telah di kirim ke investor dan buyer Asia Pulp Paper (APP) Sinar Mas, Induk bisnis PT Wira Karya Sakti (WKS) pada (15/5) kemarin.


Surat terbuka itu menurutnya di kirim ke Investor dan pembeli produk APP Sinar Mas yang ada di Eropa dan Amerika. Tujuannya, agar mereka menunda bisnisnya dengan APP dan afisiliasinya hingga perusahaan ini terbukti, terverifikasi, membuat perubahan nyata di lapangan. 

Rudi pun mengingatkan, Cerita APP hingga 2019 telah menyelesaikan konflik dengan masyarakat sebanyak 49% hanya klaim belaka dan untuk mengelabui pasar.

Faktanya, Lanjut Dia, kasus kekerasan, intimidasi, terhadap petani/masyarakat terkait Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.WKS yang jadi pemasok APP masih terjadi dan meresahkan sehingga di respon keras oleh mereka.

Tahun 2015 lalu, Kata Rudi, Security PT.WKS terlibat pembunuhan petani di Lubuk Mandarsah terkait kasus Indra Pelani, Pengurus Serikat Tani Tebo (STT).

Sementara peristiwa peracunan tanaman masyarakat oleh WKS terjadi 4 Maret lalu terhadap tanaman sawit, karet dan sayuran, sehingga berakibat tidak bisa dimanfaatkan lagi tanaman seluas 2 hektar.

Respon keras dari masyarakat ini menurutnya bukan tanpa dasar karena sejak 2013 (APP) telah mengumumkan kebijakan terkait Forest Conservation Policy (FCP) untuk menghormasti hak-hak masyarakat dan berjanji akan menyelesaikan konflik secara bertanggung jawab. 

“Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih aktif lagi melakukan pengawasan atau terlibat langsung dalam penyelesaian konflik agar tindak kekerasan terhadap masyarakat tidak terulang kembali,”Ujarnya. 

Lubuk Mandarsah sendiri menurut Rudi hanya satu desa dari 107 desa yang konfliknya masih aktif sejak 2007 hal itu berdasarkan studi koalisi NGO yang dilakukan tahun 2019.

“Untuk itu kami ingin menegaskan agar para pihak yang selama ini berbisnis dengan APP supaya menunda bisnisnya hingga perusahaan ini memenuhi janji sebagaimana yang telah diumumkan APP melalui FCP itu.” Pungkas Direktur Walhi Jambi tersebut. (red/wil)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini