-->

Menu Bawah

Iklan

Benarkan Laporannya Ke Polda Jambi Begini Penjelasan Rahima

04/06/20, 17:38 WIB Last Updated 2020-06-04T10:38:50Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Rahima, Istri Gubernur Jambi dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Membenarkan adanya pengaduan dirinya ke Polda Jambi. Pengaduan itu menurutnya dilakukan terhadap Iin Habibi terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Demikian diutarakan Rahima melalui kuasa hukumnya, Ilham Kurniawan Dartias SH,MH, Saat dikonfrmasi media ini, Kamis 4 Juni 2020, Siang.

Menurut Ilham, Pertama yang harus di klarifikasi perihal yang diadukan Rahima melalui kuasa hukum belum masuk laporan polisi tapi adalah pengaduan. 

Nanti, Kata Ilham, Polisi akan melihat apakah masuk unsur-unsur pidananya atau tidak, itu proses penyelidikan lah di kepolisian. 

“Pengaduan itu terkait konten yang disampaikan akun facebook atas nama Iin Habibi. Nah, Siapa yang punya akun Fb itu? Setahu saya Inta Umri Habibi, Kan agak beda, Tapi yang punya akun itu Inta Umri Habibi,” ujarnya memaparkan. 

Kemudian terkait materi postingan, Jelas Ilham, yang di posting itu diduga mengandung pencemaran nama baik, Penghinaan diri pribadi Ibu Rahima, Jadi gak ada konten itu melibatkan apakah kebijakan dia sebagai anggota DPRD atau Pemerintahan Provinsi Jambi, Gak ada, Karena di konten itu ada foto ibu kemudian disebutkan disana dia perempuan, Berarti tujuannya kan ke foto yang dia tag, yang dia upload, Jadi ini murni persoalan personal, Gak ada persoalan dengan HMI, Dengan DRPD, Dengan Pemrop Jambi, Katanya memaparkan.

“Karena pada konten yang ditujukan kepada pribadi ibu, Sehingga itu diduga memenuhilah unsur pidana diri pribadi ibu, atau mencemarkan nama baik ibu,”ujarnya. 

Sebab pada konten itu, Kata Ilham, Banyak yang komen yang diduga merendahkan diri Rahima. Jadi persoalannya itu persoalan pribadi.

Kalau soal kritik, Tambah kuasa hukum Rahima ini, itu wajib dilakukan oleh Social Society, Oleh kawan-kawan NGO, LSM, Organsiasi Pemuda, Mahasiswa, Termasuk dari pihaknya Praktisi Hukum. 

“Kritik terhadap penguasa/pemerintah itu wajib. Tapi yang tidak boleh itu adalah penghinaan terhadap person dan juga mencemarkan nama baik person, Pribadinya itu yang menimbulkan pidana” Ujarnya menjelaskan.

Jadi yang di Polda itu menurut Ilham persoalan pribadinya yang diduga dihina, Dicemarkan nama baiknya, Di sosial media facebook atas nama akun Iin Habibi, Gitu, Jadi gak ada berita-berita yang selama ini terkait dengan kritik, postingan kritik yang dipersoalkan. 

"Supaya berimbang, Nanti dari BAP kan disitu juga materi yang akan dipertanyakan oleh penyidik. Kewenangan penyidik lah itu.' tambahnya lagi.

Permintaan keterangan dari pelapor sendiri menurut Ilham juga sudah dilakukan oleh penyidik. Sekarang ini proses penyelidikan di pihak Polda tentu meminta keterangan dari Iin Habibi terkait dengan postingannya supaya terang juga maksudnya apa.

“Kami tim kuasa hukum ada 4 orang, Selain saya ada Bang Maiful Efendi, Bang Zainurman dan Bang Nasri Umar. Kami dari kantornya Nasri Umar Asociati” Ilham menerangkan. Persoalan ini, Menurutnya memang persoalan pribadi, Gak ada terkait dengan pemerintah. “Kita juga dari kantor profesional, Gak ada hubungannya dengan pemerintah” Tegasnya lagi.

Dalam demokrasi, Tutur Ilham, Kritik terhadap pemerintah itu wajib. Tapi kedepan pembelajarannya adalah jangan kritik itu dititipkan atau mengandung unsur penghinaan terhadap personal atau mencemarkan personal yang merendahkan harkat martabatnya itu yang tidak boleh. Pungkas Kuasa Hukum Rahima tersebut. (red/wil)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini