-->

Menu Bawah

Iklan

Bungo Bakal Gelar Deklarasi Pemberantasan PETI

11/06/20, 00:04 WIB Last Updated 2020-06-10T17:04:04Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Forum Peduli Hijau Bungo (FPHB) dan PERMAHI bersama tim terpadu telah melakukan diskusi online terkait pencegahan dan pemberantasan PETI. Hasil diskusi disepakati bahwa pemberantasan PETI semua pihak  diminta harus bersinergi. Hasil diskusi inipun dalam waktu dekat akan dideklarasikan di Kabupaten Bungo.

Pada diskusi online, banyak faktor dan penyebab masyarakat melakukan aktifitas PETI diantaranya, rendahnya kesadaran masyarakat serta budaya komsumtif dengan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. 

Bahkan tidak heran jika aktivitas PETI yang hanya menguntungkan pihak pemodal, tanpa memikirkan dampak negatif dari aktifitas illegal tersebut.

Hal ini akan menjadi kendala jika kesadaran masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, dan memikirkan efek dari pemakaian mercuri.

Belum lagi terjadinya pengrusakan ekosistem di sepanjang aliran sungai yang akan dirasakan masyarakat dalam waktu yang panjang.

"Hasil kesimpulan diskusi online tim terpadu dari Pemprov dan Pemkab Bungo, akan dilakukan deklarsi penolakan aktifitas PETI," kata koordinator FPBH, H. Hasan Ibrahim.

"Jadi perlu adanya sosialisasi ke masyarakat dampak bahaya dari aktifitas PETI yang sebelumnya belum diketahui masyarakat secara keseluruhan. FPBH selaku Forum  atau wadah akan melakukan pengawasan dengan target tidak ada lagi aktifitas PETI di Kabupaten Bungo," kata dia lagi. 

Lanjut H. Hasan, deklarasi penolakan PETI akan melibatkan seluruh Rio yang di wilayah desa ada aktivitas PETI. Rio harus sepakat, jika terlibat dalam aktifitas PETI diminta untuk mengundurkan diri, dan Pemkab akan memberi sanksi tegas.

"Semoga deklarasi penolakan PETI nanti menjadi contoh bagi desa dan kecamatan lainnya, tentu dimulai dari masyarakat tingkat bawah untuk tidak tergiur dengan penghasilan dari aktivitas illegal tersebut," ujar H. Hasan.

Sementara itu, Ketua PERMAHI Jambi, Hasbi Assidiqi yang juga pencetus gagasan diskusi online mengatakan, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku PETI di jajaran Polda Jambi yakni Polres Bungo sangat dibutuhkan, juga peran dan sinergi dari masyarakat.

Dimana kata dia, masyarakat secara langsung dapat memberikan informasi akurat terkait aktivitas ilegal tersebut. 

"Masyarakat harus cepat merespon dan memberikan informasi jika di daerah lingkungan tempat tinggal terdapat aktifitas penambang illegal," ungkap putra kelahiran Bungo yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jambi ini.

Kapolda Jambi melalui Dirreskrimsus, Kombes Pol Edi Pariyadi menyebutkan, sulitnya akses menuju ke lokasi PETI menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum.

Untuk upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian kata dia, adalah mendahulukan pencegahan, karena kepolisian punya kewajiban untuk melakukan pemiliharaan keamanan, melayani baru melakukan penegakan hukum, "artinya dalam proses penegakan hukum juga membutuhkan dukungan dari masyarakat desa itu sendiri," kata dia. 

Diketahui, diskusi online yang diprakarsai Forum Peduli Hijau Bungo (FPHB) dan PERMAHI ini diikuti langsung oleh tim terpadu yang terdiri dari, Bupati Bungo melalui Assiten II Ir Syaiful Azhar, Polda Jambi melalui Dirreskrimsus Kombes Pol Edi Pariyadi, Kepala Dinas ESDM Ir.Harry Andria, Direktur WALHI Rudiansyah, dan Direktur Yayasan CAPPA Muhamad Zuhdi. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini