-->

Menu Bawah

Iklan

Melalui Konferensi Pers Masyarakat Lubuk Mandarsah Ungkap Kronologi Konflik Dengan PT WKS

04/06/20, 21:06 WIB Last Updated 2020-06-04T14:06:07Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Petang ini, Kamis 4 Juni 2020, Masyarakat dari kelompok tani (KT) Sekato Jaya, Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Menggelar Konfrensi Pers, Untuk Menyampaikan kronologi konflik yang mereka hadapi selama ini dengan PT Wira Karya Sakti (WKS). 

Adapun pembicara dalam kesempatan ini yaitu perwakilan langsung masyarakat yang selama ini menjadi korban dari Dusun Pelayang Tebat Desa Lubuk Mandarsah, Walhi Jambi, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, Melalui fasilitas zoom atau diskusi online. 

Pada kesempatan ini masyarakat memaparkan, Konflik lahan antara mereka dengan PT WKS Group APP Sinar Mas, di Desa ini khususnya KT Sekato Jaya sudah berlangsung dari 2007, yang mana sampai sekarang belum terselesaikan secara baik.

Di waktu tahun 2007 itu, kata Masyarakat, PT WKS melakukan penggusuran terhadap areal pertanian mereka sehingga mengalami kerugian hancurnya areal padi ladang, kebun karet, dan tanaman penghidupan lainnya yang diubah menjadi tanaman akasia Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan.

Tahun 2013, Sebagian masyarakat yang tergabung dalam KT Sekato Jaya memperjuangkan kembali lahan mereka yang di gusur oleh perusahaan seluas 1.500 Hektar. Untuk dikelola kembali menjadi tanaman kehidupan masyarakat seperti tanaman padi, palawija, karet dan tanaman lainnya yang menjadi sumber kehidupan warga.

Menyikapi itu perusahaan tidak tinggal diam, Mereka melakukan berbagai cara termasuk intimidasi ke masyarakat untuk mencegah penguasaan di lahan tersebut. Puncaknya, Pada Bulan Februari 2015, Terjadi pembununan seorang petani atas nama Indra Pelani, Oleh Security PT. WKS. 

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Walhi Jambi bersama Koalisi NGO mengungkap, Kematian Indra Pelani mengandung unsur terencana, Akibatnya, 5 orang Security PT. WKS ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijatuhi hukuman penjara. Demikian pula hasil temuan Komnas Ham, PT. WKS dinilai melakukan tindakan pengamanan tidak berdasarkan Peraturan Kapolri terkait security.

Peristiwa terbunuhnya Indra Pelani belum merupakan akhir dari intimidasi perusahaan ke masyarakat. 

Sebab pada rentang Februari - Mei 2020, Tindakan intimidasi kembali terjadi oleh perusahaan bersama aparat keamanan. Dengan merusak, mencabuti, menebar racun melalui drone terhadap tanaman masyarakat. Bahkan penyemprotan racun secara manual oleh pekerja perusahaan.

“Konflik yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. WKS sudah cukup lama, Tindakan kekerasan dan intimidasi kerap terjadi di masyarakat, Keserius perusahaan untuk menyelesikan konflik sosial itu tidak berjalan di lapangan. Kami meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik yang kami alami ini” ungkap Andriyan, Perwakilan masyarakat yang hadir dalam konfrensi pers online hari ini (4/6/2020).

Sementara Halim, Masih dari perwakilan masyarakat menyampaikan, Tanaman masyarakat yang rusak akibat peracunan melalui drone luasnya mencapai  2 Hektar. Dimana disitu ada jenis tanaman seperti sawit, pisang, jengkol, cabai dan pohon sialang (madu). 

“Lahan-lahan yang kami kelola merupakah areal untuk penghidupan kami seluas 1.500 Ha dan kami tidak pernah menggarap dan menggangu lahan PT. WKS” Ujarnya.

Seolah tak puas telah meracuni tanaman masyarakat. PT WKS pada 31 Maret juga melaporkan petani atas nama Ahmad ke Polres Tebo. Dengan dalih melanggar UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Padahal masyarakat beraktifitas di lahan mereka sendiri yakni di lahan adat seluas 1.500 Hektar itu.

“Karena dalam situasi pandemi Covid 19, Pada tanggal 15 April 2020 Polres Tebo mengundang secara lisan warga untuk hadir dan bertemu dengan Kapolres di Mapolres Tebo dengan tujuan silahturahmi. Namun dalam pertemuan tersebut hadir juga pihak PT. WKS dan beberapa kelompok masyarakat lain yang berkonflik dengan perusahaan. Dalam pertemuan Kapolres minta agar warga bersama-sama menjaga kondisi yang kondusif dilapangan apalagi dalam situasi pandemi. Menahan diri agar tidak terjadi kerusuhan dilapangan pada saat pandemi Covid-19. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan tidak mengganggu tanaman masyarakat dan saling berkomunikasi, jadi pertemuan di Polres Tebo bukan pertemuan mediasi Konflik” ujar Martamis dari masyarakat.

Namun menurut masyarakat, Pihak perusahaan ternyata tidak menjalankan hasil kesepakatan itu.  PT. WKS tetap melakukan intimidasi dan pengrusakan tanaman warga dengan cara mencabut dan menyemprotkan racun secara manual. 

Pada tanggal 28 April 2020 pihak perusahaan PT. WKS Bersama 2 orang TNI melakukan intimidasi kepada warga bernama Bapak Agus yang sedang melakukan aktifitas di kebunnya, Dalam intimidasi tersebut sempat menembakan senjata api keatas sebanyak 2 kali.

“Pertemuan di Polres sama sekali bukan mediasi konflik antara KT Sakato Jaya dengan PT. WKS. Masyarakat datang diundang dalam rangka silaturahmi dengan Kapolres baru dan juga antisipasi Covid 19, Dilatarbelakangi laporan PT.WKS terhadap petani, sebagai antisipasi situasi yang bisa menimbulkan keributan /kericuhan dilapangan dan kerumunan orang, Menyikapi itu ada inisiatif dari Polres mengundang KT Sakato Jaya yang juga melibatkan pendamping”. Ujar Abdullah, Dari Walhi Jambi dalam konfrensi pers ini. 

“Hasil pertemuan di Polres Tebo melahirkan berita acara yang poinnya pertama untuk menyikapi Pandemi covid 19 supaya sama-sama menjaga situasi agar tidak ada kerumunan orang. Kemudian PT. WKS harus mengevaluasi penggunaan drone yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan kesehatan masyarakat sekitar. 

“Serta masyarakat dan perusahaan harus saling berkomunikasi. Akan tetapi setelah pertemuan tersebut PT. WKS masih melakukan intimidasi dan perusakan tanaman masyarakat” Ujar Frans Dodi, Ketua KPA Jambi menyampaikan pada konfrensi pers.

Sebelumnya, Menyikapi persoalan terkait intimidasi perusahaan ke masyarakat di wilayah ini, Walhi Jambi bersama 90 NGO sudah mengirimkan surat ke investor dan pembeli APP di pasar global.

Sejumlah NGO dari dalam dan luar negeri tersebut meminta agar pihak investor menghentikan bisnis mereka dengan APP/Sinarmas. (red/wil)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini