-->

Menu Bawah

Iklan

Pembelajaran PT REKI & PT RLU Sebagai Upaya Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Jambi

19/07/20, 14:44 WIB Last Updated 2020-07-19T07:44:56Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Perhutanan Sosial menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memberikan akses pengelolaan lahan untuk masyarakat miskin yang berada di sekitar kawasan hutan negara secara adil dan berkelanjutan. Skema perhutanan sosial di kawasan hutan yang telah diberikan izin Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan ke perusahaaan adalah Kemitraan Kehutanan yang juga menjadi kebijakan untuk melakukan potensi resolusi konflik.

Robert Aritonang, Program Manager KKI WARSI dalam webinar Sekber PSDH Jambi bertema ”Kemitraan Kehutanan Sebagai Upaya Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Konsesi” Rabu, 8 Juli 2020 memaparkan, salah satu banyak kasus konflik antara Orang Rimba dengan perusahaan kehutanan maupun perkebunan sawit yang disebabkan sebagian kelompok Orang Rimba yang tinggal di area kerja perusahaan. 

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa, kemitraan kehutanan berpeluang untuk dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk memberikan ruang penghidupan bagi Orang Rimba.

Robert Aritonang mengatakan, Orang Rimba merupakan salah satu komunitas paling marginal di provinsi Jambi. Dia mengaku jika sudah banyak mengusulkan agar pemegang izin konsesi mengalokasikan areal kerjanya sebagai areal kemitraan dengan OR. KKI WARSI banyak memberikan usulan kepada perusahaan, namun dia mencatat hanya dua konsesi yang membuka diri yaitu PT Wana Perintis dan PT LAJ.

PT Wanaperintis kata dia, mengalokasikan lahan dari rencana kerja mereka seluas 114 ha untuk 4 kelompok OR, dan PT LAJ mengalokasikan areal mereka seluas 9.000 ha untuk Wildlife Conservation Area yang di dalamnya memberi ruang kehidupan tiga kelompok Orang Rimba.

Dalam pembukaan webinar yang juga juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tersebut, Akhmad Bestari, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai keynote speaker mengungkapkan bahwa, luas wilayah hutan di Jambi seluas 2,1 juta hektar merupakan potensi sumber daya penting untuk pembangunan. Namun di sisi lain berpotensi mengahadapi konflik sekitar 69 kasus sebagian besar konflik terjadi di area konsesi pemegang izin. 

Salah satu upaya resolusi konflik yang telah diatur secara regulasi adalah Kemitraan Kehutanan yang di atur di dalam Permen LHK No 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan dasar tersebut maka tugas pemerintah adalah melindungi kepastian hukum pemegang izin konsesi dengan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal. 

Sampai saat ini lanjut dia, sudah terdapat 7 SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan di Jambi yaitu 5 di konsesi PT REKI, 1 di konsesi PT LAJ dan 1 di konsesi PT Wanamukti Wisesa.

Dalam  Webinar tersebut Sekber PSDH mengundang beberapa narasumber yang berasal dari pemegang izin konsesi, yakni Arifadi Budiarjo, Public Affairs General Manager PT. Royal Lestari Utama dan Adam Aziz, Direktur Operasional PT. Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI) serta Robert Aritonang Program Manager KKI. 
Selain itu hadir juga empat orang penanggap atau panelis yaitu Bambang Irawan, Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi, Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau dan Musri Nauli, penggiat resolusi konflik. 
Sedangkan di penghujung webinar  Daru Adianto, Kepala Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapuk untuk memberikan catatan penutup. Sementara Umi Syamsiatun pegiatan Alam Hijau Indonesia menjadi moderator webinar 
Dalam paparannya Arifadi menjelaskan bahwa kemitraan kehutanan merupakan bagian penting dalam upaya resolusi konflik di  PT LAJ dan PT Wanamukti Wisesa yang mulai dirintis dengan riset pemetaan potensi konflik dan pembentukan Tim Resolusi Konflik PT LAJ dan PT Wanamukti di tahun 2018. 

Sejak tahun lalu sudah terjalin kesepakatan kemitraan kehutanan di PT LAJ dan PT Wanamukti dan pada tahun 2020 ini telah mendapatkan SK Menteri LHK Pengakuan & Perlindungan Kemitraan Kehutanan.

Dalam kemitraan tersebut setidaknya PT LAJ dan PT Wanamukti bekerjasama dengan ratusan petani kecil dan bermitra dengan 3 kelompok Suku Anak Dalam di wilayah konsesi tersebut.

“Kami merasa berterimakasih atas dukungan pemerintah, rekan – rekan LSM serta berbagai pihak lainnya sehingga PT LAJ dan PT Wanamukti Wisesa merupakan pemegang izin Hutan Tanaman Industri yang pertama mendapatkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemitraan Kehutanan. Skema kemitraan kehutanan yang dijalankan PT LAJ dan PT Wanamukti adalah tanaman karet masyarakat yang dipadukan dengan pertanian terpadu tanaman pangan dan perikanan. Perusahaan melakukan serangkaian pelatihan peningkatan produktivitas budidaya karet, hingga pembelian hasil karet masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran ditingkat tengkulak. Sedangkan untuk hasil pertanian dan perikanan berupa hasilnya bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan pangan para petani mitra dan kelebihan panennya ditampung oleh koperasi karyawan sehingga juga menjadi pendapatan tambahan para petani ”, ungkap  Arifadi. 

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam situasi pandemic COVID 19, kegiatan pertanian terpadu berhasil meningkatkan resiliensi masyarakat. Selain itu KTH mitra yang ada di PT.LAJ dan PT.WW juga diajak untuk memiliki kesadaran akan fungsi ekologi hutan dan menerapkan  pengelolaan lahan tanpa bakar serta dikembangkan menjadi Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) untuk bersama sama pemerintah dan perusahaan menanggulangi karhutla.

Adam Azis menggambarkan bahwa di Hutan Harapan telah dirintis banyak model – model kemitraan termasuk dengan suku Bathin IX. Dalam membangun kemitraan hutan harapan lebih menekankan pada proses berdiskusi dan bernegosiasi sehingga dalam bermitra dan memunculkan inovasi-inovasi baru dan skema yg dapat diterima semua pihak.

 “Saat ini kami juga melakukan inovasi dengan mengembangkan skema kemitraan tidak berbasis lahan namun kerjasama dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola HHBK”. 

Adam Azis menyampaikan bahwa pendekatan resolusi konflik yang dilakukan adalah Litigasi dan Non Litigasi dengan berpedoman kepada regulasi yang ada salah satunya adalah Kemitraan Kehutanan dengan menghormati hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar dan didalam areal kerja. Dengan pendekatan tersebut saat ini ada 10 NKK yang sudah disepakati para pihak dan 5 Kulin KK yang sudah diterbitkan oleh KLHK. “kami juga melakukan loncatan skema kemitraan kehutanan bukan berbasis tanah, tetapi kemitraan manfaat dengan masyarakat di kabupaten Sarolangun dalam pemanfaat HHBK yang ada di konsesi PT REKI”. Ungkap Adam Azis.

Dalam tanggapannya Bambang Irawan, mengapresiasi atas upaya kemitraan kehutanan yang sudah dirintis oleh perusahaan sebagai upaya resolusi konflik dan juga mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Dia mengungkapkan bahwa penanganan konflik harus secara sistematis. Salah satunya adalah dengan cara penyusunan road map yang jelas dalam penanganan konflik dengan memperhatikan segala peraturan dan sumber daya yang ada. Kolaborasi para pihak adalah kunci untuk pencapaian target resolusi konflik. Penegakan hukum secara tegas untuk kasus tertentu.

Sedangkan Rudiansyah menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, keadilan dalam mengembangkan skema kemitraan kehutanan serta Kejujuran dan keterbukaan dalam proses resolusi konflik termasuk KK adalah pondasi dasar yang harus dipahami, disepakati dan dipenuhi oleh para pihak. Kesetaraan posisi terutama pengakuan antar para pihak . Perlu dilakukan identifikasi secara komperhensif, untuk mereumuskan strategi penyelesaian.

Musri Nauli menekankan bahwa ada nilai nilai kearifan lokal yang perlu diaktualisasikan dalam kemitraan kehutanan sehingga lebih memiliki legitimasi secara sosial dan budaya serta penyelesaian konflik harus memperhatikan tipologi masyarakat. Beda kelompok masyarakat beda interensi. Pemahaman ini harus komperhensif. Pemahaman harus melingkupi aspek historis, sosial, budaya dan politik lokal kelompok masyarakat.

Feri Irawan kembali menekankan bahwa kunci kemitraan adalah bagaimana perusahaan dengan masyarakat saling menguntungkan dengan kerjasama pengelolaan sumber daya hutan. Dalam penekanan mengenai  kemitraan harus di tekankan pada proses dialog yang menguntungkan kedua belah pihak juga, hal ini didasarkan dengan adanya proses yang panjang akan menjadi dasar yg kuat dalam bermitra dan yang terpenting adalah memastikan pemahaman masyarakat terkait status kawasan, perhutanan sosial, dll serta memastikan implementasi paska izin atau paska kesepakatan. Agar manfaat nyata dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.

Daru Ardianto dalam catatan penutupnya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Jambi dan para pemangku kepentingan sektor kehutanan di Jambi. Menurutnya Jambi merupakan suatu provinsi yang aktif melakukan dialog dalam berbagai upaya resolusi konflik di sektor kehutanan dan dia sendiri banyak belajar dari dinamika yang terjadi di Jambi. (wan)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini