-->

Menu Bawah

Iklan

Temenggung Apung Protes Bantuan Sosial Tunai Dari Kementerian Tidak Merata

18/07/20, 22:13 WIB Last Updated 2020-07-19T02:54:05Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Pimpinan kelompok Suku Anak Dalam (SAD) Desa Muara Kilis Kacamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo- Jambi, Temenggung Apung protes penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari kementerian sosial tidak merata. Pasalnya, dari 36 Kepala Keluarga (KK) dalam kelompok yang dia pimpin, hanya 10 KK yang menerima bantuan tersebut. 

"Ini yang nantinya membuat warga saya ribut. Soalnya tidak semuanya menerima bantuan," kata Temenggung Apung sepulang dari mengambil bantuan tersebut di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo - Jambi, Sabtu (18/07/2020).

Menurut Apung, saat ini seluruh warga SAD yang dia pimpin telah memiliki data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Sementara, dari sejumlah kelompok SAD yang tidak memiliki data kependudukan hampir rata-rata menerima bantuan tersebut. Bahkan ada per jiwa yang menerima 

"Ada yang perjiwa menerima bantuan. Bahkan ada juga yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai penerima," ujar Apung.

Semestinya kata Apung, harus dilakukan pendataan dahulu sebelum diberikan bantuan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan merata," Kasihan sama warga saya yang seharusnya layak menerima bantuan namun tidak menerimanya," kata Apung lagi. 

Keluhan Temenggung Apung ini dibenarkan pendamping SAD Kabupaten Tebo, Ahmad Firdaus. Dia mengaku binggung atas penetapan data SAD penerima bantuan dari Kementerian Sosial tersebut," Ya binggung, kok yang belum memiliki data kependudukan menerima bantuan dan itu hampir per jiwa bukan per KK. Sementara, kelompok Temenggung Apung, dari 36 KK hanya 10 KK yang terdaftar dan menerima bantuan. Itu datanya dari mana," kata Firdaus. 

Firdaus mengaku jika data SAD penerima bantuan dari Kemensos tersebut sudah diklarivikasinya kepada Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Namun, Dinas Sosial juga tidak mengetahui soal penetapan data tersebut," kata pihak Dinas Sosial data itu dari pusat, bukan mereka yang menerapkan," ujar Firdaus. 

Untuk itu, Firdaus minta kepada pihak yang terkait agar kembali mendata SAD agar bantuan yang diberikan benar-benar merata dan tepat sasaran. (red) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini