-->

Menu Bawah

Iklan

Akhirnya Petani Tebo dan Perusahaan Menemukan Kesepakatan

Portal Tebo
24/09/20, 21:24 WIB Last Updated 2020-09-24T14:26:53Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo terhadap aksi masa yang tergabung dalam Jaringan Petani Bersatu Tebo dengan PT.LAJ, PT Wana Mukti Wisesa dan PT ABT, Kamis (24/09/20), di ruangan Banggar kantor DPRD Tebo sempat menemukan jalan buntu. 

Mediasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabuten Tebo Aivandri sempat di skorsing beberapa saat, akhirnya tepat pada pukul 17.45 WIB melahirkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. 

Berikut beberapa poin kesepakatan Antara kedua belah pihak yang ditandatangani bersama antara lain :

a. Berdasarkan surat pengaduan Masyarakat Desa Pemayungan Kecamatan  Sumay, pihak Pemerintah Kabupaten Tebo akan menindaklanjuti dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang untuk mengevaluasi Perizinan PT. ABT, PT. LAJ, dan PT. Wana Mukti Wisesa dan tuntutan masyarakat di lokasi Konsesi yang sudah diusahakan oleh Masyarakat;

b. PT. LAJ tidak akan menggusur lahan-lahan masyarakat dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Luas di bawah 10 Ha;
2) Dikelola secara produktif;
3) Yang bersangkutan bertempat tinggal di dalam wilayah konsesi;
4) Menjadi satu-satunya sumber penghidupan;
5) Penyerahan lahan dilakukan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Masing-masing pihak agar menahan diri sampai dengan keluarnya hasil evaluasi dari Kementerian terkait, agar keadaan tetap kondusif;

d. Untuk keperluan Evalusi perlu dilakukan inventarisasi lahan-lahan masyarakat yang berada dalam kawasan konsesi PT. ABT yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan KPHP Tebo Barat;

e. Selama usulan evaluasi diproses di Kementerian terkait maka bekas lahan terbakar tidak boleh ditanami dengan sawit, namun dapat ditanami dengan padi dan jagung serta petugas pengamanan hutan dan karhutla bertugas sebagaimana mestinya;

f. Tidak ada melakukan kriminalisasi dan intimidasi bagi masyarakat yang mengelola kebun/lahan yang terlanjur digarap dan ditanami sawit, begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak boleh mengintimidasi pihak perusahaan dan masyarakat yang bermitra dengan perusahaan. (wan)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini