-->

Menu Bawah

Iklan

Evaluasi Izin Perusahaan Menjadi Satu Kesepakatan Aksi Petani Di DPRD Jambi

Portal Tebo
25/09/20, 09:00 WIB Last Updated 2020-09-25T02:00:44Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Aksi damai petani dan organisasi masyarakat sipil atas nama Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi (Gestur Jambi) di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (24/9) berujung pertemuan di DPRD Provinsi Jambi yang menghadirkan pihak Dinas kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan poin kesepakatan diantaranya menghentikan aktivitas perusahaan di wilayah garapan petani yang sudah ditanami, memiliki sporadik, dan memiliki alas hak lainnya. 

Demikian bilang Frans Dodi, Korwil Konsorsium Pembaruan agraria (KPA) Jambi, Koordinator aksi dan juga mengikuti proses perundingan di DPRD usai pertemuan.

Pihak dari DPRD, Kata Dodi, Dalam pertemuan ini diwakili oleh Kamaluddin Havis dari Fraksi PPP dan Rusli Kamal Siregar dari Fraksi PAN. Kemudian dari pihak Dinas Kehutanan diwakili oleh Kabid PMPP, Sementara dari pihak BPN diwakili Kabid PPMHA.

Kesepakatan yang sudah dicapai itu, Kata Dodi, Ada empat poin. Seperti yang tertuang secara tertulis dan ditandatangani dalam berita acara pertemuan.

Pertama, Terang Dodi, DPRD Provinsi Jambi, BPN Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bersepakat menghentikan aktivitas PT. Wira Karya Sakti, PT Lestari Asri Jaya, PT Alam Bukit Tigapuluh, PT Erasakti Wira Forestama, PT Indonusa Agromulia, PT Bukit Bintang Sawit, Di lahan garapan petani yang telah ditanami dan telah memiliki sporadik serta alas hak lainnya.

Kedua DPRD Provinsi Jambi, BPN Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bersepakat meminta Polres dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Untuk menghentikan proses hukum terhadap M.Kasim yang berkonflik dengan PT Indonusa Agromulia.

Ketiga, DPRD Provinsi Jambi, BPN Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bersepakat mendorong percepatan terbentuknya Pansus Agraria dan aktif mengkordinasikan dengan masyarakat dan pendamping serta DPRD memfasilitasi pertemuan selanjutnya.

Keempat, DPRD Provinsi Jambi, BPN Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bersepakat mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan perampasan tanah rakyat.

"Sejumlah kesepakatan tuntutan Gestur Jambi yang terdiri dari KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo, Walhi Jambi, STB-Tanjabbar, Perkumpulan Alami, bersama DPRD, Dinas Kehutanan, BPN provinsi Jambi tersebut, Diharapkan dapat dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian konflik agraria dan kerusakan lingkungan di provinsi jambi." Pungkasnya. (red) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini