-->

Menu Bawah

Iklan

Posko Karhutla Yang Dibangun PT ABT Picu Penggalangan Massa

Portal Tebo
07/09/20, 23:56 WIB Last Updated 2020-09-07T16:56:14Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Ratusan warga RT 04, RT 07 dan RT 09 Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo melakukan penggalangan aksi massa untuk menghadiri undangan mediasi dengan pihak PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT) di kantor Desa Pemayungan, Senin (07/09/20).

Aksi ini dipicu setelah kegiatan perusahaan tersebut ditolak oleh masyarakat pada Kamis lalu (03/09/20), terkait keberadaan posko bersama penanggulangan Karhutla di dekat tower pemantau Api yang telah dibangun oleh pihak PT. ABT. Pasalnya, tindakan perusahaan tersebut dinilai selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan masyarakat setempat, dan disinyalir aktifitas perusahaan yang bergerak di bidang restorasi ini akan mengambil lahan yang sudah lebih dulu digarap masyarakat.

Salah seorang karyawan PT ABT, Hendri Marpaung membenarkan adanya kegiatan mediasi tersebut. Dia mengungkapkan pertemuan yang digelar pada pukul 13.00 WIB di balai desa Pemayungan dihadiri oleh masyarakat, pihak pemerintah desa , pihak kepolisian yang diwakili oleh Kasat Intelkam dan kasat Sabhara Polres Tebo, perwakilan KPHP Timur Taufiq dan dari pihak perusahaan sendiri.

Diakui Hendri Marpaung, selama ini kegiatan PT. ABT khususnya di blok 2 Desa Pemayungan memang selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat penggarap, dengan alasan pihak perusahaan ingin mengambil lahan garapan mereka. Namun kata dia, hal ini sudah kita klarifikasi langsung di depan warga yang datang.

"Intinya, hasil mediasi tadi masih ngambang, dan akan diupayakan mediasi di tingkat kabupaten yang direncanakan akan dilaksanakan di DPRD Tebo," kata dia.

Sementara, informasi yang dirangkum media ini, ada beberapa pernyataan sikap yang disampaikan oleh masyarakat saat mediasi diantaranya, swlama ini masyarakat merasa tidak pernah mengetahui izin yang dikantongi PT. ABT untuk mengelola kawasan hutan yang berada di desa Pemayungan menjadi kawasan restorasi.

Masyarakat sendiri tidak pernah menolak keberadaan posko Karhutla, bahkan masyarakat mendukung penanganan Karhutla. Inti dari permasalah tersebut, masyarakat menolak keberadaan PT. ABT dengan alasan apapun.

Kemudian, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proyek Restorasi PT. ABT, dimana masyarakat sudah terlebih dahulu mengelola lahan sebelum PT. ABT masuk.

Selanjutnya, masyarakat tidak pernah mengetahui dan diberi tahu izin yang dikantongi PT. ABT untuk mengelola Desa Pemayungan menjadi kawasan restorasi, padahal lahan ini merupakan tempat kami hidup, sehingga hak kami untuk memutuskan boleh atau tidak proyek restorasi itu berjalan.

Bahwa proyek restorasi ini didukung oleh konsorsium The Orangutan Project (TOP), Frankfurt Zoologi Society (FZS), World Wide Fund for Nature (WWF), dan pendanaan dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Jerman, sehingga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.

Masyarakat tidak ingin penguasaam lahan yang dilakukan oleh PT. ABT akan berdampak konflik terhadap SDA dan agraria, karena masyarakat tidak bisa lagi bertani di wilayah yang sudah menjadi izin PT. ABT.

Perencanaan pembangunan kawasan Restorasi tidak disampaikan langsung kepada masyarakat sehingga tidak ada manfaat dan mengancam ruang hidup masyarakat.

Menolak cara - cara intervensi perangkat Desa dan masyarakat agar meloloskan izin dan kerja PT. ABT, dan agar PT ABT tidak beraktivitas di wilayah TKD Pemayungan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Terpisah, Kasat Sabhara Polres Tebo, AKP.Wibisono dikonfirmasi media ini memgaku tidak tahu persoalan tersebut," kami ngepam di luar, jadi ngak tahu. Yang saya tahu aman," kata Kasat. 

Diketahui, PT Alam Bukit Tigapuluh telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ekosistem (IUPHHK-RE) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1 / IUPHHK- RE / PMDN / 2015 tanggal 24 Juli 2015 bertempat di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, program dari PT. ABT yang bergerak di bidang Restorasi Ekosistem ini didukung oleh konsorsium The Orangutan Project (TOP), Frankfurt Zoologi Society (FZS), World Wide Fund for Nature (WWF), dan pendanaan dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Jerman. (wan) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini