-->

Menu Bawah

Iklan

Sertifikat Di Areal PT. WKS Keliru, STT Disebut Ganggu Proses Perhutanan Sosial

Portal Tebo
24/09/20, 21:50 WIB Last Updated 2020-09-24T14:50:05Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Kelompok Tani Sungai Landai Bersatu (SLB) dan masyarakat Tanjung Pauh, Mengklarifikasi pemberitaan soal sertifikasi tanah di area izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berada di Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Jambi.  

Seperti yang diutarakan Arbai selaku Ketua kelompok tani SLB.  M.Taufik selaku Kades Lubuk Mandarsah, dan Bhaza Tulo selaku pendamping kelompok SLB, Yang mana nama-nama tersebut dianggap oknum oleh warga setempat dan telah bersurat hingga ke presiden Joko Widodo (17/9) kemarin.

Bhaza Tulo, Ketika dikonfirmasi menyampaikan, Arbai, Selaku ketua SLB hanya ingin meluruskan, Katanya, Tidak ada sertifikat lahan di kawasan hutan yang sekarang menjadi areal kerja PT. Wira Karya Sakti, dan hal itu menurutnya hanya isu yang mengiming-iming masyarakat.

Proses sertifikat lahan itu, Kata Arbai, Masih sebuah permohonan dan itupun dinilai banyak kekeliruan. Misalnya, Terkait tata cara permohonan maupun syaratnya,  Kemudian, Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dicanangkan oleh pemerintah sering dimanfaatkan kepentingan segelintir orang. 

"Permohonan TORA itukan bukan sekedar disampaikan ke Presiden tapi juga dengan persetujuan Pemerintah Daerah," Jelasnya, Dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria. 

Selain itu, Kata Arbai, Dia juga menepis perihal yang terkait dengan pekerjaannya saat ini selaku kontraktor di PT. WKS. 

‘’Soal pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan penyelesaian konflik. Saya tetap independen dan pro rakyat. Yang saya lakukan cuma ingin mencari tambahan nafkah,’’ ujarnya.

Begitupun menurut Bhaza Tulo, Isu sertifikasi lahan hanya upaya  sekelompok orang untuk mengganggu program Perhutanan Sosial yang diajukan oleh masyarakat yang berhak dengan perusahaan pemegang konsesi.

Perjuangan petani untuk mendapatkan akses legal berupa Kemitraan melalui Perhutanan Sosial, Kata Dia, Sudah berlangsung tiga tahun ini. Dan ini merupakan proses panjang sejak tahun 2018 yang telah dilakukan verfikasi teknis terkait petaninya maupun lahan garapannya.

Jadi, Menurut Bhaza, Keberadaan Kelompok Tani SLB justru kelompok yang sudah diakui secara sah karena sudah diverfikasi baik oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan maupun oleh perusahaan pemegang konsesi. 

‘’Sejak tahun 2018 kami diminta oleh pengurus dan anggota SLB menjadi pendamping dan penasehat, Ada SK-nya kok. Bahkan dengan sepengetahuan Pemerintah Desa. Kamilah kelompok tani dan pendamping yang sah sedangkan yang lain hanya claim, ’’ tegasnya.

Soal adanya keberatan dari Kelompok Tani Serikat Tani Tebo (STT) terkait pertemuan masyarakat dengan pemegang konsesi pada (20/9) menurutnya itu salah besar. Sebab, Pembahasan kerjasama kemitraan kehutanan dengan PT. WKS adalah tindak lanjut dari hasil verifikasi resmi dengan lembaga negara baik KLHK hingga KPHP Tebo. 

"Kami membahas kepastian akses lahan untuk masyarakat dan keberlanjutan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang sudah dirumuskan sejak lama dan ini yang diakui." Tuturnya.

Ia pun menyebutkan bahwa klaim kelompok STT juga salah alamat karena objek lahan yang di klaim sebagai objek permohonan sertifikasi berbeda dengan objek yang dijadikan mitra dengan PT. WKS.

"Objek yang dipermasalahkan dalam surat tanggal (17/9) itu berbeda lokasi dengan yang akan dimitrakan dengan PT WKS karena kami sudah cek ke lokasi bersama PT WKS. Kita juga siap kok jika ada yang ingin mengecek ulang,’’ katanya lagi.

Ditambahkannya, Jika ada anggota Kelompok Tani yang keluar dari SLB dan melakukan pendudukan lahan secara sendiri maka perusahaan bisa meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan.

Sementara itu M. Taufik, Selaku Kades Lubuk Mandarsah, Kata Bhaza, Juga memberikan tanggapan terkait surat keberatan Kelompok STT yang ditujukan kepada dirinya.

Kehadirannya M. Taufik sebagai Kades di pertemuan SLB dengan PT. WKS menurutnya adalah untuk mengetahui proses kesepakatan penyelesaian secara baik di antara pihak yang berkonflik.

Jika ada yang keberatan dengan kehadiranya di pertemuan itu, Kata M. Taufik, Silahkan melapor kepada pihak yang berwajib. Sebab sudah tugas dirinya menjamin masyarakat untuk mendapat hak akses lahan dan penyelesaian konflik berlangsung damai.

Untuk itu dirinya selaku kades  meminta agar semua pihak melakukan upaya penyelesaian konflik secara damai dan menghormati kewenangan pemerintah ditiap tingkatan.

"Saya berharap masyarakat tidak jadi korban isu dari kelompok tertentu yang ingin ambil untung.  Terkait permohonan lahan di dalam kawasan itukan masyarakat bisa minta saran ke Dinas Kehutanan atau KPH selaku pengelola kawasan hutan yang sah," pungkasnya. (wil) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini