-->

Menu Bawah

Iklan

UGM Bersama Yayasan Kehati Gelar Workshop Penangganan Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan

Portal Tebo
29/09/20, 16:57 WIB Last Updated 2020-09-29T09:57:27Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id -   Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) bersama Yayasan KEHATI dengan difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo melalui Bappeda Kabupaten Tebo telah menyelangarakan Workshop dengan tema Solusi Penanganan Sawit Rakyat Di Kawasan Hutan Di Kabupaten Tebo, di Aula kantor Bapedda Tebo, Selasa (29/09 /2020)

Workshop yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan Proponsi, Konsultan Forest Programe II, BPDAS Propinsi Jambi, KPHP Tebo Barat dan KPHP Tebo Timur serta unsur dari NGO, Swasta dan Akademisi,  ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai persoalan sawit di kawasan hutan dan untuk sosialisasi program penanganan yaitu Program Strategi Jangka Benah, menguji solusi serta menjaring masukan dari berbagai pihak terhadap solusi persoalan sawit di kawasan hutan di kabupaten Tebo Propinsi Jambi. 

Dalam sambutan tertulis Bupati Tebo yang dibacakan oleh Asisten Bidang Ekonomi Supandi, mengapresiasi kegiatan Workshop dan megharapkan adanya kerjasama parapihak dalam mencari solusi untuk mengatasi persoalan kebun Sawit di kawasan hutan di Kabupaten Tebo. Solusi yang tidak menimbulkan konflik, solusi yang bijak, solusi jalan tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo akan selalu mendukung setiap upaya penanganan persoalan di kawasan, penyelamatan Lingkungan, Pemulihan Ekologi dan Perbaikan Ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan Solusi yang ditawarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada bersama Yayasan KEHATI dalam Program Strategi Jangka Benah.

Narasumber yang dihadirkan pada Workshop ini antara lain akademisi dari Universitas Negeri Jambi Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Bambang Irawan, Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tebo, Perwakilan Bappeda bidang ekonomi dan Kepala KPHP Tebo Timur.
Semua bersepakat bahwa Booming ekonomi Sawit yang diikuti dengan ekspansi kebun Kelapa Sawit ke dalam kawasan hutan telah memberikan dampak yang besar terhadap fungsi ekosistem hutan. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif, bukan saja semata bagaimana menghentikan ekspansi kebun kelapa sawit, tetapi juga bagaimana meminimalisir dampak dari ekspansi terebut, baik dampak terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat.

Strategi Jangka Benah (SJB) merupakan salah satu upaya yang ditawarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada bersama Yayasan KEHATI untuk menyelesaikan masalah kebun kelapa sawit rakyat monokultur yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Dalam Strategi Jangka Benah (SJB), perbaikan struktur dan fungsi ekosistem hutan yang rusak akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur dilakukan secara bertahap, dengan fokus perbaikan pada aspek ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat. 

Strategi Jangka Benah (SJB) adalalah rencana yang berisi sekumpulan strategi berupa tindakan silvikultur dan perlakuan lainnya seperti aspek sosial ekonomi masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek kebijakan pendukung, yang diperlukan untuk mencapai kondisi hutan yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya di masyarakat.

Strategi Jangka Benah (SJB) merupakan tantangan sekaligus terobosan. Di tataran praktis, terobosan semacam itu memberikan jalan tengah terhadap pilihan-pilihan sulit yang selama ini dihadapi parapihak dalam melakukan penataan sawit di kawasan hutan, yakni antara pelepasan kawasan dan pengusuran/ penutupan kebun di kawasan hutan.

Penerapan Strategi Jangka Benah sebagai solusi penyelesaian kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan akan masuk melalui skema Perhutanan Sosial. Dengan masuk melalui skema keluarnya ijin Perhutanan Sosial bagi pemilik kebun sawit di dalam kawasan hutan, maka implementasi Strategi Jangka Benah (SJB) akan lebih optimal karena sifatnya yang mandatory, wajib dilakukan oleh para pemegang ijin Perhutanan Sosial. Sehingga mememungkinkan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 5 tahun sekali, sesuai peraturan mengenai Perhutanan . (red) 
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini