-->

Menu Bawah

Iklan

DPRD: Belum Ada Aksi Penolakan UU Ciptaker di Tebo

Portal Tebo
11/10/20, 18:15 WIB Last Updated 2020-10-11T11:15:27Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id -  Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020). Sayangnya, pengesahan undang undang tersebut menuai berbagai penolakan dari berbagai elemen, mulai serikat buruh hingga mahasiswa dan pelajar.


Penolakan itu berkembang menjadi gelombang aksi demonstrasi turun ke jalan dari pusat hingga ke sejumlah wilayah daerah di Indonesia, termasuk di Propinsi Jambi dan beberapa kabupaten diantaranya Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh.


Aksi demonstrasi ini menuntut agar Undang-Undang Ciptaker dibatalkan dan Presiden segera mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) Ciptaker.


Menyikapi kondisi saat ini, Wakil Ketua I DPRD Tebo, Aivandri mengatakan jika hal itu sudah menjadi isu nasional," Dalam hidup di negara Demokrasi merupakan hal yang wajar apabila warganegara Indonesia dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, karena itu merupakan hak prerogatif dari masing-masing kita warga negara di Indonesia," kata fraksi PDIP ini, Minggu (11/10/2020).


Diakui Ivan,terkait persoalan Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, dia pribadi sudah menyampaikan aspirasi masyarakat melalui group WhatsApp Fraksi PDIP se Indonesia, namun pimpinan menyarankan agar membaca kembali isi undang-undang tersebut secara keseluruhan terlebih dahulu, dan pasal  mana yang dianggap krusial tidak berpihak ke masyarakat.


Lanjut Ivan, jika memang ada indikasi informasi pergerakan masa seperti kabupaten lain, dia secara pribadi akan menanggapi hal ini dengan kooperatif dan tentunya dengan cara yang demokratis, seperti diskusi dan bedah kasus mengenai Undang Undang itu," bukan hanya dengan saya saja,namun juga dengan pimpinan dan anggota DPRD yang lain,"

ujarnya.



Terakhir Ivan menjelaskan, sejauh ini dirinya melihat belum ada aksi-aksi penolakan di Kabupaten Tebo. "Paling hanya lewat media sosial dan group WhatsApp Komunitas Masyarakat Tebo, itu pun hanya sebatas shering, tetapi itupun tetap saya tanggapi dengan kooperatif, " tutupnya. (wan)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini