-->

Menu Bawah

Iklan

Pemkab Tebo Surati Kemen LHK, Minta Izin PT LAJ, PT WW Dan PT ABT Dievaluasi

Portal Tebo
05/10/20, 20:33 WIB Last Updated 2020-10-05T13:33:03Z
masukkan script iklan disini

PORTALTEBO.id - Menindak lanjuti hasil kesepakatan bersama antara masyarakat Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan perusahaan pemegang izin konsesi IUPHHK - HTI diantaranya PT. LAJ, PT. Wanamukti Wisesa (WW) dan pemegang izin IUPHHK - RE yaitu PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT) pada Kamis (24/09/20) lalu, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tebo menyurati Kementerian LHK RI.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Tebo pada 30 September 2020, berisi laporan hasil kesepakatan bersama dan meminta agar kementerian LHK mengevaluasi perizinan yang telah dikeluarkan untuk pemegang IUPHHK dan tuntutan masyarakat dilahan konsesi yang sudah diusahakan oleh masyarakat Desa Pemayungan.

Terkait hal ini, Wakil Ketua 1 DPRD Tebo, Aivandri membenarkan perihal surat yang yang ditujukan kepada menteri LHK RI tersebut. Diakuinya surat tersebut diantar langsung ke Kementrian LHK RI di Jakarta pada hari Kamis lalu (01/10/20).

"Pemda Tebo sudah tanggap dalam menyikapi persoalan ini, mudah-mudahan tim dari kementerian LHK RI segera dapat turun ke Tebo untuk melihat langsung persoalan dibawah," kata Ivan sapaan Aivandri dikonfirmasi di ruangan kerjanya, Senin (05/10/20).

Diketahui, hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Minggu lalu antara pihak PT.LAJ, PT.Wana Mukti Wisesa dan PT.ABT dengan masyarakat, bersama KPHP Tebo akan turun kelapangan untuk menginventarisasi lahan yang sudah terlanjur digarap oleh Petani dikawasan konsensi. Selanjutnya kedua belah pihak akan sama-sama menahan diri menjelang hasil evaluasi tim dari kementerian LHK RI.

Ditegaskan Ivan, jika nanti hasil evaluasi dari Tim kementerian LHK RI membuahkan solusi, apakah nanti diarahkan dengan pola kemitraan sesuai dengan Peraturan, atau jika memang layak apabila lahan yang terlanjur di  kelola oleh masyarakat tersebut untuk dikeluarkan dari izin konsesi, semua tergantung dari lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.

"Intinya pemerintah daerah tetap akan mendukung langkah langkah yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan, sehingga di tingkat tapak tidak akan terjadi lagi permasalahan," tutupnya. (wan) 


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini