-->

Menu Bawah

Iklan

Tolak Omnibus Law, AMPPT Audiensi Dengan DPRD Tebo

Portal Tebo
13/10/20, 19:22 WIB Last Updated 2020-10-14T08:46:12Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id - Sejumlah pemuda dan pemudi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Tebo (AMPPT) mendatangi kantor DPRD Tebo, Selasa (13/10/2020). Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi terkait Rencana Undang-undang Cipta Kerja (RUUCK) atau Omnibus Law dengan wakil rakyat di kantor tersebut. 


Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan bersama unsur pimpinan DPRD Tebo di ruang Banggar kantor DPRD Tebo. Tampak juga hadir Kapolres Tebo AKBP Gunawan Tri Laksono, S.IK, Pabung Kodim 0416/Bute Mayor Inf. M. Tony W,  dan perwakilan dari intansi terkait. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan. 


Dalam audiensi tersebut, AMPPT mengutarakan beberapa tuntutan diantaranya, mendesak seluruh pimpinan dan Fraksi DPRD  Kab. Tebo mengeluarkan surat dan sikap menolak UU Cipta Kerja secara tertulis, Mendesak presiden mengeluarkan PERPPU pasca cipta kerja menjadi undang-undang, Mendesak untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal yang dianggap kontroversial pasca RUU Ciptakerja disahkan menjadi undang-undang, Mendesak Wakil Ketua I DPRD Kab. Tebo untuk mengklarifikasi pernyataannya disalah satu media cyber.


Pada audiensi, perwakilan AMPPT Akbar mengatakan jika AMPPT menolak UU Cipta Kerja dengan alasan menghilangkan hak-hak kaum buruh. Dimana menurut dia, segala hak hak buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dihapuskan, selanjutnya Meminta DPRD Kab. Tebo membentuk Tim penyuluhan hukum yang berisi dari Anggota DPRD Kab. Tebo, Pemda, Tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya, guna menemukan dan memberikan pemahaman hukum dan fakta hukum yang sebenarnya di dalam RUU Ciptakerja.


"UU Ciptakerja ini adalah isu nasional, dimana kami menilai terdapat cacat hukum dalam UU tersebut, maka meminta DPRD menolak dengan tegas UU Ciptakerja," tegasnya.


Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Tebo Mazlan mengajak AMPPT tidak memperdebatkan isi UU Cipta Kerja. Alasan dia, karena ini adalah materi dan kewenangan pusat," jika mendesak kami untuk ikut menolak UU Cipta Kerja, kami tidak bisa, tapi jika kami memfasilitasi menyampaikan aspirasi maka kami siap, " kata Mazlan dan menjelaskan terkait pembentukan tim penyuluhan hukum, DPRD tidak dapat melakukannya karena tidak ada regulasinya.


Pantauan media ini, perdebatan yang cukup alot ini akhirnya mengeluarkan kesepakatan bersama melalui berita acara kesimpulan. AMPPT merilis tuntutan terkait RUU Ciptaker yang akan diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat melalui DPRD Tebo. 


Selanjutnya, sepakat untuk menandatangani pres rilis, dan permintaan untuk membentuk Tim penyuluhan hukum untuk mensosialisasikan RUU Ciptaker kepada masyarakat/atau buruh Tebo yang akan di fasilitasi oleh pihak pemerintah daerah khususnya bagian hukum Sekretariat daerah kabupaten Tebo. (wan) 

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini