-->

Menu Bawah

Iklan

Patani Pertanyakan Penyelesaian Konflik Tenurial Dengan PT LAJ dan PT ABT

Portal Tebo
21/12/20, 10:45 WIB Last Updated 2020-12-21T03:45:16Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id - Pasca aksi masa yang dilakukan oleh Gabungan Jaringan Petani Bersatu Kabupaten Tebo yang bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September 2020 lalu, hingga saat ini belum menemukan titik terang.


Buntut dari aksi tersebut, akhirnya para petani bersepakat membentuk lembaga berbadan hukum resmi bernama Perkumpulan Petani Pemayungan Mandiri (P3M).


"Ya, masyarakat sudah membentuk sebuah kelembagaan melalui Notaris dan terdaftar dengan nomor : AHU - 0009299 AH.01.07.Tahun 2020  pada Kementerian Hukum dan Ham RI", ujar Manager Penguatan Organisasi dan Pengorganisasian Rakyat WALHI Jambi, Abdullah selaku pendamping saat ditemui PORTALTEBO.id, Senin (21/12/2020).


Dikatakan Abdul, pembentukan lembaga P3M tersebut bertujuan agar perjuangan para petani mempunyai legalitas yang sah," Dalam waktu dekat ini kami juga akan mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Tebo untuk mempertanyakan kembali hasil kelanjutan dari mediasi yang dilakukan antara Petani dengan pihak perusahaan kemarin, diantaranya PT.Lestari Asri Jaya (LAJ ) dan PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT) beberapa waktu yang lalu," kata Abdul lagi.


Abdul berkata pihaknya akan meminta Audience langsung dengan Pihak DPRD Tebo untuk menanyakan sejauh mana proses hasil mediasi kemarin. Pasalnya menurut dia, jika hal ini dibiarkan persoalan

ini bakal semangkin rumit. 


"Saat ini saja masih terjadi intimidasi dari pihak perusahaan kepada para petani penggarap. Jangan sampai Pemerintah Daerah dianggap menutup mata dengan konflik tenurial yang berkepanjangan ini," cetus Abdul.


Senada dengan hal tersebut, Hento Anri selaku Ketua (P3M) mengatakan pihaknya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo melalui DPRD Tebo memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial yang selama ini terjadi antara PT LAJ dan PT ABT dengan para petani penggarap disini.


Dari hasil mediasi yang difasilitasi oleh DPRD Tebo beberapa waktu lalu, kata Anri, sudah jelas bahwa kesepakatannya akan dilakukan inventarisasi lahan bersama dengan melibatkan multi pihak termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo," namun sampai hari ini kesepakatan tersebut belum juga dilaksanakan," ketusnya.


Ditegaskannya, petani akan terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai petani, petani juga berharap negara dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konflik tenurial yang terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Tebo," khususnya di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay," tutup Anri.


Diketahui, gerakan aksi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Tebo untuk menuntut hak-hak atas wilayah yang telah dikelola oleh masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. (wan)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini