-->

Menu Bawah

Iklan

Gara-gara Materai, Puluhan SAD Tanah Garo Gagal Dapat Data Kependudukan

Portal Tebo
08/03/21, 16:36 WIB Last Updated 2021-03-08T09:37:05Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id - Puluhan Suku Anak Dalam (SAD)  kelompok Temenggung Ngadap Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, saat ini tengah mengurus data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo. 

Lebih dari 30 Kepala Keluarga (KK) telah mengisi formulir F-1.01 (bio data keluarga), F-1.04 (surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan), F-1.68 (surat permohonan pencetakan KK bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), F-1.69 (surat pernyataan perubahan agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), F-1.70 (surat pernyataan perubahan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama), dan F-1.71 (surat pernyataan tangguh jawab mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).


Formulir tersebut diisi sesuai arahan dari Disdukcapil Tebo pada November 2020 lalu. 


Pada setiap formulir, tampak tertempel materai 6000 dan sebagian lagi sama sesekali tidak bermeterai. "Yang ini memang belum bermeterai, ada sekitar 18 berkas," kata salah seorang perwakilan SAD, Nyerah saat menunjukan berkas data kependudukan di kantor Disdukcapil Tebo, Senin (08/03/2021).


Nyerah berkata, saat ini lebih dari 200 KK SAD di Desa Tanah Garo sudah mau mengurus data kependudukan. Namun mereka terkendala pengetahuan dan akses untuk mengurusnya. Apalagi kata dia, pada formulir harus ditempel materai, "Kemarin harga materai masih 6.000, kalo sekarang harganya sudah 10.000. Satu berkas dibutuhkan 5 materai. Jadi kami harus mengeluarkan dana Rp50 ribu untuk satu berkas. Ini sangat memberatkan kami sebagai warga SAD," katanya. 


SAD di Desa Tanah Garo, lanjut Nyerah, sangat berat mengeluarkan dana Rp50 ribu untuk pengurusan data kependudukan. Selain faktor ekonomi, bagi mereka data kependudukan belum dianggap penting. 


Meski begitu, Nyerah berharap ada solusi agar warga SAD kelompoknya bisa terdata dan memiliki data kependudukan.


Hal ini dibenarkan oleh Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus. Dia bilang, sudah tiga bulan ini pihaknya bersama warga SAD berjibaku melakukan pendataan sesuai arahan dari petugas Disdukcapil. Sayangnya, hasil pendataan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan aturan Kementerian Dukcapil Tahun 2019.


"Kami diminta untuk melakukan mendataan ulang. Anehnya, pada formulir yang katanya aturan terbaru itu dikeluarkan Tahun 2019. Sementara kami minta formulir dan melakukan pendataan pada November 2020 kemarin," kata dia. 


Firdaus berkata, pendampingan SAD dalam pengurusan data kependudukan bukan yang pertama kali dilakukan. Biasanya, kata dia, jika data sudah lengkap langsung diproses, selanjutnya petugas turun ke lokasi untuk melakukan perekaman," Sekarang kok ribet nian, terkesan bertele-tele. Banyak formulir yang harus diisi dan harus diberi meterai. Setelah selesai, malah dimintai melakukan pemadatan ulang," kata dia.


Ditanya kapan bakal melakukan pendataan ulang, Firdaus berkata, "Itu kita serahkan kepada SADnya. Katanya mereka mau datang ramai-ramai ke Dukcapil, minta langsung didata," kata Firdaus dan dibenarkan Nyerah. 


Terkait persoalan ini, Kepala Disdukcapil Tebo, Supriyano mengatakan, pihaknya segera mungkin akan melakukan koordinasi dengan intansi terkait, terutama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tebo yang biasa menanggani SAD.


Semestinya, menurut dia, harus dibentuk panitia atau tim khusus untuk melakukan pendataan terhadap SAD, "Kami mau kordinasi dulu, nanti akan kita informasikan," katanya. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

NEWS

+