-->

Menu Bawah

Iklan

Kades Juga Tolak Menghadiri Rapat Finalisasi Dokumen Amdal PT BEP

Portal Tebo
05/04/21, 14:40 WIB Last Updated 2021-04-05T07:40:08Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id - Tidak hanya Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) menolak menghadiri undangan Rapat Finalisasi Dokumem Amdal PT Batanghari Energi Prima (BEP) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, di Jambi, namun tolakan yang sama juga dilakukan oleh Sopaturahman, Kepala Desa (Kades) Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 


Dijelaskan Kades, ada dua hal yang mendasar pada penolakan menghadiri rapat finalisasi dokumen Amdal tersebut yakni, belum ada sosialisasi dari PT Batanghari Energi Prima kepada masyarakat yang terdampak di Desa Muara Kilis.


"Kami merasa belajar dari pengalaman, saran dan tanggapan hanya dijadikan catatan yang dirasa bukan menjadi persyaratan penyempurnaan dokumen Amdal," kata Sopaturahman, Senin (05/04/2021).


Selain alasan itu kata Kades, dirinya menolak tidak menghadiri rapat finalisasi tersebut karena ada kegiatan di desa yang meski harus dihadiri. 


"Intinya saya tidak bisa menghadiri rapat finalisasi dokumen Amdal PT Batanghari Energi Prima. Surat klarifikasi ketidakhadiran undangan tersebut sudah saya saya sampaikan kepihak perusahaan," kata dia. 


Informasi yang dirangkum PORTALTEBO.id, PT Batanghari Energi Prima bakal melaksanakan kegiatan pertambangan batubara seluas 4.380 Ha di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 


Pada Desember 2020 kemarin, telah dilakukan rapat teknis dan rapat komisi dokumen Amdal PT Batanghari Energi Prima. Hasilnya, dokumen Amdal tersebut secara prinsip dapat diterima oleh seluruh peserta rapat dengan bersyarat dan banyak catatan.


Melanjutkan hal itu, hari ini kembali dilakukan rapat Finalisasi Dokumem Amdal PT Batanghari Energi Prima di Jambi. Tidak hanya pendamping SAD dan Kades Muara Kilis, rapat finalisasi ini tidak dihadiri oleh Camat Tebo Tengah dan Camat Tenggah Ilir. 


Sebelumnya, Yayasan ORIK mendapat undangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tebo. Ketua Yayasan ORIK, Ahmad Firdaus mengatakan, undangan rapat finalisasi dokumem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Batanghari Energi Prima (BEP) tersebut dianggap rancu. Pasalnya, pada daftar undangan nomor 9 disebutkan, instansi/nama yang diundang adalah Pembina Masyarakat Suku Anak Dalam.


"Kami Yayasan Orang Rimbo Kito adalah pendamping Suku Anak Kelompok Temenggung Apung, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kami bukan pembina," kata Firdaus, Senin (05/04/2021).


Tidak cuma itu kata Firdaus, pengakuan dari Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung dan pemantauan ORIK selama ini, belum ada sosialisasi terkait Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara PT Batanghari Energi Prima di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.


.Selama ini lanjut dia, Yayasan ORIK sebagai pendamping Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung tidak pernah dilibatkan/diikutsertakan pada penyusunan dokumem AMDAL.


"Sebelumnya, kami juga tidak diundang dan tidak hadir pada rapat pembahasan dokumen AMDAL PT Batanghari Energi Prima yang dilaksanakan sebelumnya, " ujar dia. 


Atas dasar itu, Firdaus menegaskan bahwa dia menolak menghadiri undangan Rapat Finalisasi Dokumen Amdal PT Batanghari Energi Prima. Penolakan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. (red) 


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini