-->

Menu Bawah

Iklan

Rapat Finalisasi Amdal PT Batanghari Energi Prima, Firdaus: Jangan Asal-asalan

Portal Tebo
02/04/21, 19:47 WIB Last Updated 2021-04-02T12:50:31Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id – Acaman wilayah hidup dan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) di desa Muara Kilis, Kacamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bukan saja dari rencana kegiatan pertambangan batubara PT Bangun Energi Perkasa, namun acaman yang sama juga dari rencana kegiatan tambang PT Batanghari Energi Prima. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Firdaus pendamping MHA SAD di Tebo. 


"Ternyata ada dua perusahaan pertambangan batubara yang bakal beraktivitas di Desa Muara Kilis, pertama PT Bangun Energi Perkasa, kedua PT Batanghari Energi Prima. Kalo diangkat keduanya perusahaan tersebut PT BEP," kata Firdaus. 


Senin, 05 April 2021 besok, kata Firdaus, akan dilaksanakan rapat finalisasi dokumem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Batanghari Energi Prima di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Anehnya ujar dia, tidak ada undangan rapat untuk MHA SAD sebagai masyarakat yang bakal terdampak. 


"Kalo bahas Amdal ya yang serius. Jangan kesannya asal-asalan. Nanti kalau ada masalah, kita yang di Tebo bakal repot," ketus Firdaus. 


Firdaus menjelaskan, di Desa Muara Kilis Kacamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo terdapat MHA SAD Kelompok Temenggung Apung dan kelompok Temenggung Tupang Besak. MHA SAD ini diperkirakan sudah ratusan tahun berdomisili di wilayah desa Muara Kilis. Menurut dia, jika perusahaan tambang batubara itu tetap beroperasi, bakal menimbulkan konflik yang berkepanjangan.


Diakui dia jika kawasan MHA SAD dua kelompok temenggung tersebut belum masuk data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) karena belum dilakukan pemetaan partisipatif. Namun secara sejarah mereka sudah ratusan tahun berada di wilayah itu, dan hal ini diakui oleh masyarakat desa Muara Kilis dan masyarakat desa sekitar. Ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Kilis Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung. (red) 

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini