-->

Menu Bawah

Iklan

Dinas PTSP Tebo Tolak Permintaan ORIK

Portal Tebo
07/05/21, 12:01 WIB Last Updated 2021-05-07T05:01:34Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id – Akhirnya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PTSP Koperasi dan UKM) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi merespon Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) terkait Permohonan Informasi Publik, yakni meminta salinan dokumen dua perusahaan yang berencana melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Tebo. 


Pada respon ini, tanpa alasan yang jelas Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo menolak atau belum bisa memberikan salinan dokumen dua perusahaan tambang tersebut kepada ORIK. 


Hal ini tertuang pada surat Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo Nomor: 503409/DPMPTSPKUKM/3/2021 yang ditujukan kepada Ketua ORIK. 


"Iya. Surat dari Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo sudah saya terima. Intinya mereka tidak bisa memberikan salinan dokumen dua perusahaan tambang tersebut, " kata Ahmad Firdaus Ketua ORIK, Jumat (07/05/2021).


Firdaus mengaku kecewa dengan sikap Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo yang tampa alasan menolak memberikan salinan dokumen dua perusahaan tersebut. 


Menurut dia, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya dia atau lembaganya berhak meminta salinan dokumen tersebut. Apalagi hal ini menyangkut rencana kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tebo yang menyentuh wilayah hidup Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Muara Kilis, Kacamatan Tengah Ilir. 


"Sudah 10 tahun lebih kami melakukan pendampingan SAD di wilayah itu. Jadi rasanya kami berhak meminta dokumen perusahaan yang bakal melakukan kegiatan di sana. Permintaan ini sudah kami sampaikan, begitu juga alasan mengapa kami meminta dokumen itu, " kata Firdaus menjelaskan. 


Diketahui, dua minggu yang lalu ORIK menyurati Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo terkait Permohonan Informasi Publik. Pada surat itu, ORIK meminta salinan dokumen PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa.


PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa merupakan perusahaan tambang batubara yang berencana melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 


Diduga lokasi rencana kegiatan tambang tersebut masuk dalam wilayah hidup Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Muara Kilis Kecamatan tengah Ilir. 


Atas dasar itu, Yayasan ORIK sebagai lembaga yang fokus kegiatan pada pendamping SAD meminta salinan seluruh dokumen kedua perusahaan itu. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya konflik antara SAD dengan pihak perusahaan, dan sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap seluruh izin kedua perusahaan tambang itu.


Permintaan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (red) 

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini