-->

Menu Bawah

Iklan

LP2LH Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kadis PMPTSP-KUKM Tebo

Portal Tebo
18/05/21, 10:04 WIB Last Updated 2021-05-18T03:04:31Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id - Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) minta kepada Bupati Tebo, Sukandar untuk mengevaluasi kinerja Alwis, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PMPTSP-KUKM) Kabupaten Tebo. Ini disampaikan langsung oleh Ketua LP2LH, Hary Irawan, Senin (17/05/2021).


"Sebaiknya bupati mengevaluasi kinerja Kadis PMPTSP- KUKM,"kata Hary Irawan yang akrab disapa Wawan. 


Permintaan Wawan ini merupakan bentuk keprihatinan dia terhadap kinerja Dinas PMPTSP- KUKM Tebo. Dia beranggapan jika dinas tersebut tidak transparan dalam menerbitkan sejumlah izin perusahaan di Tebo. Dan hal ini akan berdampak buruk pada akhir masa jabatan Bupati Tebo. 


Hal ini terkait cara Kadis PMPTSP- KUKM Tebo menanggapi surat dari Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) terkait Keterbukaan Informasi Publik.


Pada surat tersebut, ORIK meminta salinan dokumen izin PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa. Namun tampa alasan dan keterangan yang jelas, permintaan tersebut ditolak oleh Dinas PMPTSP- KUKM Tebo. Penolakan itu tertuang pada DPMPTSP KUKM Tebo Nomor: 503409/DPMPTSPKUKM/3/2021 yang ditujukan kepada Ketua ORIK.


"Saya sudah membaca surat tersebut. Pada surat itu tidak ada penjelasan mengapa mereka belum bisa memberi salinan dokumen izin dua perusahaan itu. Ini jadi tanya besar bagi kita, ada apa dengan Dinas PMPTSP- KUKM Tebo?" kata Wawan. 


Yang anehnya lagi kata Wawan, sebelum pihak DPMPTSP KUKM Tebo menerbitkan surat tersebut atau sebelum menjawab surat dari ORIK, mereka bilang akan merapatkan dahalu dengan Sekda Tebo dan dinas terkait. 


Nyatanya, lanjut Wawan, setelah dikonfirmasi dengan Sekda Tebo, Sekda mengaku tidak pernah diajak rapat oleh DPMPTSP KUKM Tebo. "Saudara Firdaus (Ketua ORIK) sudah konfirmasi langsung ke pak Sekda, dan beliau menjawab belum pernah diberitahukan tentang permasalahan ataupun rapat mengenai masalah ini, nah kan sudah semakin jelas dugaan kita, mereka mau menghindar atau mengelak dengan persoalan ini, " katanya.


Atas persoalan ini, Wawan menduga DPMPTSP KUKM Tebo melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf j dan tentunya denga sanksi pada Pasal 113, serta Undang Undang nomor 14 Tahun 2008.


"Jika merujuk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja, pada pasal 39 sudah jelas mengatakan bahwa, keputusan layak lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat, artinya sangat jelas bahwa seluruh dokumen yang diminta oleh ORIK yang didalamnya termasuk salinan putusan kelayakan lingkungan terkait rencana usaha PT. Bangun Energi Perkasa dan PT. Batanghari Energi Prima bersifat transparan untuk kepentingan membela hak-hak masyarakat yang diabaikan," ujar dia. 


Untuk itu, Wawan kembali mengingatkan Bupati Tebo agar dapat mencermati apa yang sudah dilakukan oleh bawahannya, dan meminta kepada bupati untuk mengevaluasi kinerja Kepala DPMPTSP-KUKM Tebo yang bersikap tidak kooperatif dan terkesan tidak transparan dalam memberikan informasi terkait rencana kegiatan usaha dari dua perusahaan tersebut. Hal ini dikhawatirkan berdampak tidak baik terhadap lingkungan. Dimana didalamnya mencakup aspek sosial, ekonomi, masyarakat dan budaya.


"Selama dua priode bapak Sukandar memimpin (menjabat Bupati) Tebo dan satu priode sebagai Wakil Bupati Tebo, saya anggap aman-aman saja. Sayang jika diakhir masa jabatan beliau, hanya gara-gara ini justru endingnya tidak baik," kata Wawan kembali mengingatkan. 


Diketahui, 21 April 2021, Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) menyurati Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PTSP Koperasi dan UKM) Kabupaten Tebo terkait Permohonan Informasi Publik. Pada surat itu, ORIK meminta salinan dokumen PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa.


PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa merupakan perusahaan tambang batubara yang berencana melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 


Diduga lokasi rencana kegiatan tambang tersebut masuk dalam wilayah hidup Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Muara Kilis Kecamatan tengah Ilir. 


Atas dasar itu, ORIK sebagai lembaga yang fokus kegiatan pada pendamping SAD meminta salinan seluruh dokumen kedua perusahaan itu. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya konflik antara SAD dengan pihak perusahaan, dan sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap seluruh izin kedua perusahaan tambang itu.


Permintaan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Dua minggu berlalu, surat yang dilayangkan ORIK belum direspon Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo. Alasanya, hal ini meski mereka rapatkan dahulu dengan Sekda dan OPD terkait. 


Kamis, 06 Mei 2021, Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo mmejawab surat ORIK. Pada surat itu, tanpa keterangan dan alasan Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo menolak atau belum bisa memberikan salinan dokumen dua perusahaan tambang tersebut. 


Hal ini tertuang pada surat Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo Nomor: 503409/DPMPTSPKUKM/3/2021 yang ditujukan kepada Ketua ORIK.


Anehnya, Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menegaskan tidak pernah diajak rapat oleh Kadis PMPTSP- KUKM Tebo. "Saya tidak pernah diajak maupun memimpin rapat soal itu," kata Teguh Arhadi dikonfirmasi di ruang kantornya, Senin kemarin (17/05/2021).


Atas permasalahan ini, Sekda mengarahkan agar ORIK menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Tebo, Sukandar. Pasalnya, yang dia ketahui jika Pemkab Tebo telah menerbitkan beberapa dokumen terkait rencana kegiatan pertambangan batubara kedua perusahaan itu. "Coba koordinasikan sama bupati," katanya. (red) 

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini