-->

Menu Bawah

Iklan

Sekda Tegaskan Tidak Pernah Diajak Rapat Oleh Dinas PTSP Tebo

Portal Tebo
17/05/21, 11:44 WIB Last Updated 2021-05-17T04:44:35Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id – Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menegaskan tidak pernah diajak rapat oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PTSP Koperasi dan UKM) Kabupaten Tebo. Hal ini terkait alasan Kadis PTSP, Alwis untuk menjawab surat dari Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) terkait Permohonan Informasi Publik. 


Pada surat itu, ORIK meminta salinan dokumen PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa. Namun tidak langsung ditanggapi oleh Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo. Alasanya, hal ini meski mereka rapatkan dahulu dengan Sekda dan OPD terkait. 


"Saya tidak pernah diajak maupun memimpin rapat soal itu," kata Teguh Arhadi dikonfirmasi di ruang kantornya, Senin (17/05/2021).


Atas permasalahan ini, Sekda mengarahkan agar ORIK menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Tebo, Sukandar. Pasalnya, yang dia ketahui jika Pemkab Tebo telah menertibkan beberapa dokumen terkait rencana kegiatan pertambangan batubara kedua perusahaan itu. "Coba koordinasikan sama bupati," katanya. 


Diketahui, pada 21 April 2021, Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) menyurati Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PTSP Koperasi dan UKM) Kabupaten Tebo terkait Permohonan Informasi Publik. Pada surat itu, ORIK meminta salinan dokumen PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa.


PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa merupakan perusahaan tambang batubara yang berencana melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 


Diduga lokasi rencana kegiatan tambang tersebut masuk dalam wilayah hidup Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Muara Kilis Kecamatan tengah Ilir. 


Atas dasar itu, ORIK sebagai lembaga yang fokus kegiatan pada pendamping SAD meminta salinan seluruh dokumen kedua perusahaan itu. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya konflik antara SAD dengan pihak perusahaan, dan sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap seluruh izin kedua perusahaan tambang itu.


Permintaan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Dua minggu berlalu, surat yang dilayangkan ORIK belum direspon Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo. Alasanya, hal ini meski mereka rapatkan dahulu dengan Sekda dan OPD terkait. 


Kamis, 06 Mei 2021, Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo mmejawab surat ORIK. Pada surat itu, tanpa keterangan dan alasan Dinas PTSP Koperasi dan UKM Tebo menolak atau belum bisa memberikan salinan dokumen dua perusahaan tambang tersebut. 


Hal ini tertuang pada surat Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo Nomor: 503409/DPMPTSPKUKM/3/2021 yang ditujukan kepada Ketua ORIK. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini