-->

Menu Bawah

Iklan

Soal Surat ORIK, Dinas PTSP Tebo: Mau Dirapatkan Dahulu Sama Sekda

Portal Tebo
06/05/21, 03:21 WIB Last Updated 2021-05-05T20:22:11Z
masukkan script iklan disini

Foto: jambiotoritas.com

PORTALTEBO.id – Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) sudah dua pekan menyurati Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PTSP Koperasi dan UKM) Kabupaten Tebo. Namun hingga kini, surat tersebut belum juga berbalas.


Padahal, surat Yayasan ORIK hanya meminta salinan dokumen PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa terkait permohonan informasi publik.


Kepala Dinas PTSP Koperasi Dan UKM Tebo, Alwis membenarkan adanya surat tersebut. "Iya ada surat dari Yayasan ORIK. Saya baru lihat sebab sudah dua minggu ini saya dinas luar. Ini baru masuk pulang ke Tebo, " kata Alwis di ruang kantornya, Rabu (05/05/2021).


Terkait perihal surat tersebut, kata Alwis, dirinya belum bisa memberi keputusan. Alasanya harus dirapatkan dahalu dengan Sekda dan OPD terkait. "Soal dokumen PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa, itu dokumen rahasia. Jadi kita tidak bisa sembarangan membagikan salinannya. Makanya harus dirapatkan dahalu dengan atasan saya dalam hal ini pak Sekda, " alasan dia.


Ditanya kapan akan dilaksanakan rapat, Alwis belum bisa memastikan,"Yang jelas sudah kita jadwalkan. Kalau tidak Kamis besok, kemungkinan lusa," katanya. 


Diketahui, PT Batanghari Energi Prima dan PT Bangun Energi Perkasa merupakan perusahaan tambang batubara yang berencana melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 


Diduga lokasi rencana kegiatan tambang tersebut masuk dalam wilayah hidup Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Muara Kilis Kecamatan tengah Ilir. 


Atas dasar itu, Yayasan ORIK sebagai lembaga yang fokus kegiatan pada pendamping SAD meminta salinan seluruh dokumen kedua perusahaan itu. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya konflik antara SAD dengan pihak perusahaan, dan sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap seluruh izin kedua perusahaan tambang tersebut.


Permintaan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


"Itu dokumen seharusnya wajib diumumkan, dipublikasikan biar banyak diketahui oleh publik khususnya warga yang bakal terkena dampak. Kok kita meminta secara tertulis terkesan ada yang ditutup-tutupi," kata Ahmad Firdaus Ketua Yayasan ORIK. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

NEWS

+