-->

Menu Bawah

Iklan

Hak Jawab DPC APRI Tebo Atas Pemberitaan Pelaku Mengaku Jual Emas Hasil PETI ke APRI

Portal Tebo
30/07/21, 22:15 WIB Last Updated 2021-07-30T15:19:37Z
masukkan script iklan disini


PORTALTEBO.id
- DPC APRI Kabupaten Tebo melayangkan hak jawab terkait pemberitaan tentang pengakuan salah seorang tersangka pelaku Penambang Emas Tampa Izin (PETI) berinisial Irh, Jumat, 30 Juli 2021.


Pada hak jawabnya, DPC APRI membantah jika pernyataan tersangka Irh yang telah diberikan di laman  PORTALTEBO.id dengan judul Pelaku Mengaku Jual Emas Hasil PETI ke APRI (https://www.portaltebo.id/2021/07/pelaku-mengaku-jual-emas-hasil-peti-ke.html) adalah tidak benar.


Ini hak jawab tertulis dari DPC APRI Kabupaten Tebo: 


Nomor : 037/DPC-APRI-KAB-TEBO/VII/2021

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Hak Jawab Atas Pemberitaan.


Kepada Yth,

Pimpinan Media Online PORTALTEBO.id

Di

Tempat.


Dengan Hormat


Sehubungan dengan pemberitaan saudara melalui media online PORTALTEBO.id dengan judul/tajuk “Pelaku Mengaku Jual Emas Hasil PETI ke APRI” diunggah pada tanggal 26 Juli 2021. 


Maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat  11 dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2, bersama ini saya menyampaikan BANTAHAN dan HAK JAWAB bahwa apa yang saudara sampaikan dan diterbitkan itu TIDAK BENAR.


Faktanya : Perlu kami jelaskan bahwa setiap anggota resmi Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA), sedangkan inisial Irh alias Ilham Maulana memang pernah mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota Responsible Mining Community (RMC) Tambang Rakyat Makmur dibawah naungan  Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang beralamatkan di Jalan 5 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Tetapi sejak mulai mendaftarkan diri menjadi anggota Responsible Mining Community (RMC) Tambang Rakyat Makmur yang bersangkutan tidak pernah mengikuti aturan dan rapat – rapat yang dilakukan oleh Responsible Mining Community (RMC) Tambang Rakyat Makmur, maka dari itu Saudara Ilham Maulana tidak diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) jadi yang 

bersangkutan belum resmi menjadi anggota Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI).


Selanjutnya perlu kami jelaskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) tidak menaungi person/perorangan, tetapi para penambang rakyat yang bersepakat membuat kelompok tambang yang kami sebut RMC (Responsible Mining Community), lalu kelompok tambang/RMC inilah yang mengajukan diri untuk minta dibina dan didampingi oleh Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) agar mengupayakan tambang rakyat menjadi legal, aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat lokal. Serta secara bertahap melaksanakan 10 komitmen pengelolaan tambang rakyat yang bertanggungjawab (Responsible Mining).


10 komitmen tersebut adalah :

1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan RMC

2. Pengurusan Izin (mendorong penetapan WPR, setelah itu mengurus IPR)

3. Rencana kerja dan konservasi sumber daya mineral

4. SOP dan Implementasi kegiatan penambangan yang aman (Good Mining Practice)

5. SOP dan Implementasi kegiatan pengolahan ramah lingkungan

6. SOP dan Implementasi pengelolaan paska tambang

7. Keberlanjutan dan Diversifikasi usaha

8. Keterlibatan/peranan perempuan (Gender Issue)

9. Pengembangan jaringan pasar

10.Pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat lingkar tambang.


Jadi terkait uang pendaftaran dan pembuatan baju, dan lain-lain itu tidak ada sangkut paut dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), itu adalah hasil rapat para penambang dari masing – masing Kelompok Tambang/RMC.


Perlu kami jelaskan juga, bahwa berdasarkan hasil rapat bersama Kelompok Tambang/RMC, maka bersepakat mendirikan Koperasi milik seluruh penambang rakyat Kabupaten Tebo khususnya dan Provinsi Jambi umumnya, koperasi tersebut bernama Koperasi Bumi Agro Penambang Rakyat Indonesia (KOBAPRI) Provinsi Jambi dengan badan hukum SK MENKUMHAM : NO. AHU-0009379.AH.01.26. TAHUN 2021 sebagai dasar badan hukum para penambang rakyat untuk melakukan kegiatan agar bisa membayar pajak ke negara.


Jadi perihal iuran 10 ribu yang disebutkan Saudara Ilham Gunawan adalah iuran wajib/bulanan anggota Koperasi Bumi Agro Penambang Rakyat Tebo (KOBAPRI) Provinsi Jambi dan iuran 5 ribu per minggu adalah hasil kesepakatan seluruh Kelompok Tambang/RMC sebagai sumbangan solidaritas untuk pengurusan biaya advokasi dan pengurusan salah satu ketua Kelompok Tambang/RMC yang ditahan oleh Polres Tebo. Iuran solidaritas itu hanya berjalan selama 3 minggu.


Selama ini emas hasil tambang rakyat dibeli oleh pembeli liar/black market yang akan diseludupkan ke Singapura, setelah sampai di Singapura emas tersebut dicetak dan diberi merk/logo/lisensi Singapura, lalu dijual kembali ke Indonesia dengan harga lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menjalin kerjasama dengan ANTAM RESOURCINDO yang merupakan BUMN untuk membeli hasil dari penambang rakyat agar kekayaan sumber daya mineral khususnya emas tidak lagi di seludupkan ke negara asing. Dan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) berkomitmen untuk membantu meningkatkan Devisa Negara.


Untuk itu dengan dijembatani oleh Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Koperasi Bumi Agro Penambang Rakyat Indonesia (KOBAPRI) Provinsi Jambi membawa sample emas ke ANTAM RESOURCINDO sebanyak 3 (tiga) kali untuk membuktikan bahwa Kabupaten Tebo khususnya dan Provinsi Jambi umumnya memiliki potensi emas, agar ANTAM RESOURCINDO ikut mendorong penetapan WPR agar masyarakat bisa mengurus 

IPR.


Sekali lagi kami tegaskan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Kabupaten Tebo bukan hanya membela penambang rakyat yang bergabung di APRI, tapi kami membela hak-hak seluruh penambang rakyat seKabupaten Tebo khususnya agar bisa menikmati hasil sumber daya mineral untuk mencukupi kebutuhan ekonominya dengan tetap menjaga lingkungan.


Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Kabupaten Tebo akan terus berjuang menyampaikan aspirasi penambang rakyat agar Pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Minerba pasal 24 dengan segera menetapkan WPR agar penambang rakyat Tebo khususnya bisa mengurus IPR. Kami Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Kabupaten Tebo meminta terhadap media online PORTALTEBO.id agar memuat isi dari hak jawab dan keseluruhan penjelasan yang kami susun ini tanpa ada proses editing  terutama penambahan kalimat yang tidak kami tulis. 


Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terim kasih


Plt Ketua DPC APRI Kabupaten Tebo

( SEPRIADI )

NIK : 1503.002


Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pers di Jakarta

2. Ketua Umum DPP APRI di Jakarta

3. Ketua DPW APRI Provinsi Jambi di Jambi

4. Arsip


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini