-->

Menu Bawah

Iklan

Penyaluran BST Kemensos Tidak Merata, MHA SAD Nyaris Ribut

Portal Tebo
29/07/21, 19:38 WIB Last Updated 2021-07-29T12:38:19Z
masukkan script iklan disini

Pemimpin MHA SAD Muara Kilis, Temenggung Apung.

PORTALTEBO.id
- Pemimpinan kelompok Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) Desa Muara Kilis Kacamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo- Jambi, Temenggung Apung protes penyaluran bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial (BST Kemensos) tidak merata. Pasalnya, dari 36 Kepala Keluarga (KK) dalam kelompok yang dia pimpin, hanya 10 KK yang menerima bantuan tersebut. 


"Ini yang nantinya membuat warga saya ribut. Soalnya tidak semuanya menerima bantuan. Katanya ini mau diselesaikan, tapi sampai sekarang belum juga," kata Temenggung Apung beberapa waktu lalu. 

 

Apung menjelaskan, sesuai syarat penerima BST harus memiliki data kependudukan berupa KTP dan KK. Sementara, menurutnya, seluruh warga MHA SAD yang dia pimpin telah memiliki data kependudukan tersebut. "Kami tidak tahu apa masalahnya. Kok di kelompok kami banyak yang tidak terdaftar dan tidak menerima BST," ujarnya.


Hal yang sama juga dikatakan Ketua RT.32 Simpang Stop Sungai Bungin, Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis, Malenggang, Pemimpin RT wilayah MHA SAD Kelompok Temenggung ini mengungkapkan, sebelum dilakukan penyaluran BST Kemensos, ada petugas yang mengaku dari lembaga WARSI melakukan pendataan. 


Petugas tersebut mendata jumlah MHA SAD yang telah memiliki data kependudukan dengan alasan untuk didaftarkan sebagai calon penerima BST Kemensos. "Waktu itu kita disini di data semuanya. Tapi ketika BST keluar, kok dari kita yang menerima cuma 10 KK. Gara-gara itu hampir saja terjadi keributan antar sesama kita," ujarnya.


Diakui Malenggang, selama ini apa yang menjadi progam dan arahan pemerintah selalu mereka jalani. Mulai dari hidup menetap, tidak boleh menjual lahan, tidak boleh merambah dan membakar hutan hingga pendataan data kependudukan. Semua dilakukan oleh kelompok MHA SAD." Tapi kok ketika ada bantuan, malah banyak dari kami tidak menerimanya," kata dia.


Yang diherankan, lanjut Malenggang, ada sekelompok SAD yang menerima BST Kemensos tanpa memenuhi syarat yang ditentukan. Dia adalah SAD kelompok Temenggung Lidah Pembangun. Tidak satupun dari anggota kelompok tersebut yang memiliki data kependudukan. 


"Anehnya, walau mereka tidak memiliki data kependudukan. Tapi mereka semua menerima BST Kemensos. Bukan per KK, tapi per jiwa. Bahkan yang sudah meninggal dunia pun masih terdata dan menerima bantuan. Waktu itu anaknya yang mengambil bantuan itu," kata Malenggang.


Tentang ketimpangan ini pernah disampaikan Malenggang dan beberapa warga MHA SAD Kelompok Temenggung Apung kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Kata pihak Dinas Sosial, mereka tidak tahu soal data SAD penerima BST Kemensos. "Kata pemerintah SAD yang menerima BST Kemensos tersebut sesuai data yang diusulkan oleh WARSI. Nah, sebelumnya kan kelompok kami juga sudah didata oleh WARSI. Kok dari kami cuma 10 KK yang menerima bantuan. Sementara dari kelompok Temenggung Lidah Pembangun, semuanya menerima (per jiwa). Mulai dari yang tua hingga anak-anak menerima bantuan itu. Bahkan yang matipun masih menerima," ketus Malenggang.


Untuk itu, atas nama MHA SAD Kelompok Temenggung Apung, dia minta kepada pemerintah agar benar-benar melakukan pendataan agar bantuan yang diserahkan sesuai dan tepat sasaran." Waktu penyerahan bantuan tersebut hampir saja terjadi keributan. Untungnya masih bisa didiamkan," katanya.


Keluhan ini dibenarkan pendamping MHA SAD Kabupaten Tebo, Ahmad Firdaus. Dia mengaku binggung atas penetapan data SAD penerima bantuan dari Kementerian Sosial tersebut," Ya binggung, kok yang belum memiliki data kependudukan menerima bantuan dan itu hampir per jiwa bukan per KK. Sementara, kelompok Temenggung Apung, dari 36 KK hanya 10 KK yang terdaftar dan menerima bantuan. Itu datanya dari mana," kata Firdaus. 


Firdaus mengaku jika data MHA SAD penerima bantuan dari Kemensos tersebut sudah diklarivikasinya kepada Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Namun, Dinas Sosial juga tidak mengetahui soal penetapan data tersebut," kata pihak Dinas Sosial data itu dari pusat, bukan mereka yang menetapkan," ujar Firdaus. 


Untuk itu, Firdaus minta kepada pihak yang terkait agar kembali mendata SAD agar bantuan yang diberikan benar-benar merata dan tepat sasaran. (nja/red)


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini