-->

Menu Bawah

Iklan

Soal Dugaan Pencemaran Sungai Batang Sumay, DLH Tebo Bakal Berikan Sanksi Administratif ke PT RAU

Portal Tebo
19/08/21, 00:52 WIB Last Updated 2021-08-18T17:52:14Z
masukkan script iklan disini


 PORTALTEBO.id - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal bersama Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan (DLHP) Tebo, melakukan sidak terkait dugaan pencemaran Sungai Batang Sumay yang dilakukan oleh aktivitas Pabrik PT. Regunas Agri Utama (PT RAU), Rabu (18/08/21).


Didampingi pihak management PT.RAU, rombongan ini langsung mengecek kondisi Sungai Batang Sumay dan beberapa titik anak sungai di Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay.


Dikesempatan ini, petugas DLHP Tebo mengambil sampel air yang nantinya akan dilakukan uji parameter di laboratorium DLHP Tebo.


Pantauan media ini dilapangan, saat mengecek beberapa lokasi, ditemukan adanya limbah cair yang menggenang di salah satu lokasi. Hal hal ini membuat tanda tanya bagi rombongan dewan dari komisi III dan DLHP Tebo.


Saat ditanyai mengenai hal tersebut, General Manager PT. RAU melalui tim ahlinya menjelaskan bahwa, genangan air limbah itu karena lokasi tersebut merupakan areal land aplikasi yang tidak aktif. Akibatnya, disaat turun hujan sisa-siss limbah/kerak limbah terangkat kembali dan terbawa ke areal yg lebih rendah.


Diakui dia jika pihaknya sudah merencanakan perbaikan kondisi di areal tersebut. Selain itu pihaknya juga bakal melakukan pembersihan di sepanjang parit yang menggenang. 


"Kita pastikan tidak ada lagi aliran dari genangan yang masuk ke badan sungai," kata dia.


Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Syamsu Rizal meminta pihak perusahaan membuat surat pernyataan untuk segera melakukan perbaikan. Dia juga minta insiden ini benar-benar menjadi perhatian agar tidak terulang kembali.


Sementara, Kepala DLHP Tebo, Eko Putra SH mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tebo tersebut," Kita akan buat berita acara hasil sidak hari ini, dan meminta perusahaan segera membuat surat pernyataan kesanggupan tidak akan mengulangi kembali kejadian seperti ini," kata Eko.


Eko menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi administratif dalam bentuk surat teguran," Ini kita lakukan sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang tertuang pada pasal 82B ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 82C ayat 1, " tutup Eko. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini