-->

Menu Bawah

Iklan

Banyak Kejanggalan Pada Dokumen AMDAL PT Bangun Energi Perkasa

Portal Tebo
28/09/21, 20:12 WIB Last Updated 2021-09-28T15:35:31Z
masukkan script iklan disini

Gubernur Jambi, Al Haris bersama Kajati Jambi, Sapta Subrata meresmikan wilayah kelola khusus MHA SAD Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis.

PORTALTEBO.id - Kamis kemarin, 23 September 2021, Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jambi, menggelar rapat terbatas perbaikan dokumen AMDAL dan RKL-RPL dua perusahaan yang bakal melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Tebo. Dua perusahaan tambang tersebut yakni PT Bangun Energi Perkasa dan PT Batanghari Energi Prima. 


Rapat yang digelar secara virtual meeting tersebut, diikuti oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi (Bidang Pertambangan), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Bidang Penyuluhan Hutan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tim Konsultan Penyusun AMDAL dari pihak perusahaan, Ahli Sosiologi Ekonomi dan Budaya, serta sejumlah lembaga lingkungan diantaranya Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Pinang Sebatang (Pinse) dan WALHI Jambi.


Dalam rapat terbatas itu, Yayasan ORIK dan LP2LH meminta dilakukan inventarisasi lokasi rencana kegiatan pertambangan PT Bangun Energi Perkasa, di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Pasalnya, dua lembaga ini menilai banyak kejanggalan yang ditemukan pada dokumen AMDAL perusahaan tersebut.


Kejanggalan yang ditemukan diantaranya, dalam dokumen AMDAL menyebutkan jika 100 persen warga mendukung atas rencana kegiatan pertambangan perusahaan itu. Sementara fakta yang ada, ada penolakan dari Kepala Desa (Kedes) Muara Kilis dan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) kelompok Temenggung Apung yang berada di desa itu.


Tidak itu saja, pihak perusahaan melalui konsultan Pemrakarsa menyatakan di lokasi rencana kegiatan tidak ditemukan (tidak ada) MHA SAD. Alasannya, SAD yang ada dikategorikan sebagai masyarakat biasa karena hidup mereka telah maju dan tidak lagi hidup dengan cara yang seperti dulu.


Yang lebih janggalnya lagi, pembahasan AMDAL belum selesai namun Izin Lingkungan dan Keputusan Layak Lingkungan Hidup telah diterbitkan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua ORIK, Ahmad Firdaus, "Untuk dokumen AMDAL dan RKL-RPL PT Batanghari Energi Prima sama sekali tidak dibahas dalam rapat kemarin. Tidak tahu juga mengapa tidak dibahas," kata Firdaus kepada media ini, Selasa (28/09/2021).


Firdaus menjelaskan jika dilokasi rencana pertambangan PT Bangun Energi Perkasa terdapat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) Kelompok Temenggung Apung. Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 330 Tahun 2021. "Kok beraninya pihak perusahaan mengatakan jika disana tidak ada SAD. Apa dasar mereka mengatakan itu. Inikan namanya mengada-ada," kata Firdaus.


Ditegaskan dia, dokumen lingkungan yang telah disusun perusahaan harus dievaluasi kembali, "Dalam dokumen AMDAL mereka (perusahaan) tidak ada pembahasan terkait keberadaan MHA SAD. Apakah pihak perusahaan ingin mengorbankan dan menghilangkan MHA SAD dilokasi kegiatan, ini harus dikaji kembali,” tegas Firdaus yang sudah 10 tahun lebih mendampingi SAD di Desa Muara Kilis.


Hal yang sama juga dikatakan Ketua LP2LH, Hary Irawan. Dia menjelaskan, setelah membaca dan menelaah alur rangkaian proses terbitnya izin, diduga ada indikasi mall administrasi dalam kepengurusan izin perusahaan itu.


Dimana, kata Hary, seharusnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) yang notabene sebagai dasar keluarnya seluruh izin-izin perusahaan itu, seharusnya diterbitkan setelah dilakukannya rapat finalisasi AMDAL.


Namun ungkap dia, yang terjadi justru sebaliknya. SKKL diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2020 kemarin, sementara rapat finalisasi AMDAL dilakukan di Bulan Mei tahun 2021, "ini ada apa, bagaimana bisa Pemkab Tebo menerbitkan Keputusan Layak Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, sementara rapat finalisasi AMDAL dilakukan di Bulan Mei tahun 2021, dan sekarang dilakukan rapat perbaikan AMDAL. Ini sangat aneh," geram dia.


Dia menjelaskan, berdasarkan dokumen RKL-RPL serta dokumen AMDAL, rencana kegiatan pertambangan batu bara PT Bangun Energi Perkasa (BEP) seluas 3.587 hektar berada di wilayah Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.


Menurut Hary, jika rencana kegiatan usaha ini tetap dipaksakan dengan luasan itu, dia khawatir akan menimbulkan konflik sosial baru yang berpotensi bisa membesar, mengingat luasan izin PT. Bangun Energi Perkasa masuk ke dalam dua wilayah yaitu Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir dan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah.


"Ini sudah saya sampaikan kepada tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jambi saat rapat kemarin," katanya.


Hery juga mengungkapkan jika pihak perusahaan telah melakukan kegiatan pengeboran ditengah pemukiman MHA SAD Kelompok Tumenggung Apung Desa Muara Kilis. "Ini sangat kami sayangkan. Akibatnya kegiatan pengeboran kamarin, hampir saja terjadi bentrok antara MHA SAD dengan warga sekitar.


Kemudian, Hary menduga jika pemrakarsa dalam hal ini konsultan Penyusun Dokumen AMDAL dan pihak Perusahaan tidak pernah melakukan konsultasi publik ke tempat MHA SAD dan warga masyarakat sekitar. Ini terbukti dengan adanya surat penolakan dari MHA SAD Kelompok Temenggung Apung dan Kades Muara Kilis pun juga ikut menolak. 


"Artinya inikan ada indikasi manipulasi data dan informasi," jelas Hary dan meminta kepada pihak terkait serta pihak perusahaan agar segera melakukan inventarisasi ke lokasi rencana kegiatan.


"Kita juga minta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di lokasi sampai dokumen AMDALnya selesai diperbaiki dan disetujui oleh semua pihak," tegasnya mengakhiri. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini