-->

Menu Bawah

Iklan

Terkait Dugaan Kejanggalan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT BEP, Ini Kata WALHI Jambi

Portal Tebo
29/09/21, 11:48 WIB Last Updated 2021-09-29T05:26:02Z
masukkan script iklan disini

 

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Abdullah (baju hitam) foro bersama Ketua ORIK, Ahmad Firdaus dan Jenang SAD, Salim usai menghadiri peresmian wilayah kelola khusus MHA SAD Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis.

PORTALTEBO.id - Dugaan kejanggalan dokumen Andal dan RKL-RPL PT Bangun Energi Perkasa (BEP) dan PT Batanghari Energi Prima (BEP), yang diungkapkan oleh Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) dan Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH, ternyata menarik perhatian WALHI Jambi.


Terkait kejanggalan tersebut, WALHI Jambi bakal berkoordinasi dengan ORIK dan LP2LH untuk menelusuri terbitnya izin dua perusahaan tambang batubara tersebut. Ini dikatakan langsung oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Abdullah, Rabu (29/09/2021).


Menurut dia, harus ada kajian yang mendalam terkait perizinan dua perusahaan tambang batubara tersebut. "Harus dikaji soal dugaan tumpang tindih wilayah kelola rakyat dalam hal ini Suku Anak Dalam Muaro Kilis, koperasi Sepenat Alam Lestari dan juga proses pinjam pakai kawasan hutan untuk dijadikan izin eksplorasi," kata Abdullah.


Dalam statement dari  perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jambi, kata Abdullah, izin perusahaan tambang batubara tersebut sudah naik ke tahapan produksi. Artinya akan ada perampasan lahan dan wilayah kelola yang kemudian penghancuran kawasan hutan untuk dijadikan pertambangan.


"Ini akan memicu konflik dan bisa dipastikan akan ada gesekan kepentingan. Tentu yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat," kata dia.


Untuk itu, Abdullah menegaskan jika WALHI akan melakukan advokasi bersama, dan memastikan hak atas wilayah kelola rakyat dan hak atas wilayah adat yang sudah disahkan dapat dipertahankan. "Yang jelas akses terhadap sumber daya alam tidak hanya untuk korporasi dan mereka yang bermodal besar," pungkasnya.


Diberikan sebelumnya, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Jambi, menggelar rapat terbatas perbaikan dokumen Amdal dan RKL-RPL dua perusahaan yang bakal melakukan kegiatan pertambangan batu bara di wilayah Kabupaten Tebo pada Kamis kemarin, 23 September 2021. Dua perusahaan tambang tersebut yakni PT Bangun Energi Perkasa dan PT Batanghari Energi Prima. 


Rapat yang digelar secara virtual meeting tersebut, diikuti oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi (Bidang Pertambangan), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Bidang Penyuluhan Hutan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tim Konsultan Penyusun Amdal dari pihak perusahaan, Ahli Sosiologi Ekonomi dan Budaya, serta sejumlah lembaga lingkungan di antaranya Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Pinang Sebatang (Pinse) dan Walhi Jambi.


Dalam rapat terbatas itu, Yayasan ORIK dan LP2LH meminta dilakukan inventarisasi lokasi rencana kegiatan pertambangan PT Bangun Energi Perkasa, di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Pasalnya, dua lembaga ini menilai banyak kejanggalan yang ditemukan pada dokumen Amdal perusahaan tersebut.


Kejanggalan yang ditemukan di antaranya, dalam dokumen Amdal menyebutkan jika 100 persen warga mendukung atas rencana kegiatan pertambangan perusahaan itu. Sementara fakta yang ada, ada penolakan dari Kepala Desa Muara Kilis dan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) kelompok Temenggung Apung yang berada di desa itu.


Tidak itu saja, pihak perusahaan melalui konsultan Pemrakarsa menyatakan di lokasi rencana kegiatan tidak ditemukan (tidak ada) MHA SAD. Alasannya, SAD yang ada dikategorikan sebagai masyarakat biasa karena hidup mereka telah maju dan tidak lagi hidup dengan cara yang seperti dulu.


Yang lebih janggalnya lagi, pembahasan Amdal belum selesai namun Izin Lingkungan dan Keputusan Layak Lingkungan Hidup telah diterbitkan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua ORIK, Ahmad Firdaus.


"Untuk dokumen Amdal dan RKL-RPL PT Batanghari Energi Prima sama sekali tidak dibahas dalam rapat kemarin. Tidak tahu juga mengapa tidak dibahas," kata Firdaus pada Selasa, 28 September 2021.


Firdaus menjelaskan jika di lokasi rencana pertambangan PT Bangun Energi Perkasa terdapat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) Kelompok Temenggung Apung. Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor 330 Tahun 2021. 


"Kok beraninya pihak perusahaan mengatakan jika di sana tidak ada SAD. Apa dasar mereka mengatakan itu. Ini kan namanya mengada-ada," kata Firdaus.


Ditegaskan dia, dokumen lingkungan yang telah disusun perusahaan harus dievaluasi kembali.


"Dalam dokumen AMDAL mereka (perusahaan) tidak ada pembahasan terkait keberadaan MHA SAD. Apakah pihak perusahaan ingin mengorbankan dan menghilangkan MHA SAD di lokasi kegiatan, ini harus dikaji kembali,” ujar Firdaus yang sudah 10 tahun lebih mendampingi SAD di Desa Muara Kilis.


Hal yang sama juga dikatakan Ketua LP2LH, Hary Irawan. Dia menjelaskan, setelah membaca dan menelaah alur rangkaian proses terbitnya izin, diduga ada indikasi mal administrasi dalam kepengurusan izin perusahaan itu.


Di mana, kata Hary, seharusnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) yang notabene sebagai dasar keluarnya seluruh izin-izin perusahaan itu, seharusnya diterbitkan setelah dilakukannya rapat finalisasi Amdal.


Namun ungkap dia, yang terjadi justru sebaliknya. SKKL diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2020 kemarin, sementara rapat finalisasi Amdal dilakukan di bulan Mei tahun 2021.


"Ini ada apa, bagaimana bisa Pemkab Tebo menerbitkan Keputusan Layak Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, sementara rapat finalisasi Amdal dilakukan di bulan Mei tahun 2021, dan sekarang dilakukan rapat perbaikan Amdal. Ini sangat aneh," ujar dia geram.


Dia menjelaskan, berdasarkan dokumen RKL-RPL serta dokumen AMDAL, rencana kegiatan pertambangan batu bara PT Bangun Energi Perkasa (BEP) seluas 3.587 hektare berada di wilayah Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.


Menurut Hary, jika rencana kegiatan usaha ini tetap dipaksakan dengan luasan itu, dia khawatir akan menimbulkan konflik sosial baru yang berpotensi bisa membesar, mengingat luasan izin PT Bangun Energi Perkasa masuk ke dalam dua wilayah yaitu Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir dan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah.


"Ini sudah saya sampaikan kepada tim Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi saat rapat kemarin," katanya.


Hary juga mengungkapkan jika pihak perusahaan telah melakukan kegiatan pengeboran di tengah pemukiman MHA SAD Kelompok Tumenggung Apung Desa Muara Kilis. "Ini sangat kami sayangkan. Akibatnya kegiatan pengeboran kemarin, hampir saja terjadi bentrok antara MHA SAD dengan warga sekitar,” ujar Hary.


Kemudian, Hary menduga jika pemrakarsa dalam hal ini konsultan Penyusun Dokumen Amdal dan pihak perusahaan tidak pernah melakukan konsultasi publik ke tempat MHA SAD dan warga masyarakat sekitar. Ini terbukti dengan adanya surat penolakan dari MHA SAD Kelompok Temenggung Apung dan Kades Muara Kilis pun juga ikut menolak. 


"Artinya ini kan ada indikasi manipulasi data dan informasi," ujar Hary dan meminta kepada pihak terkait serta pihak perusahaan agar segera melakukan inventarisasi ke lokasi rencana kegiatan.


"Kita juga minta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di lokasi sampai dokumen Amdal -nya selesai diperbaiki dan disetujui oleh semua pihak," ucapnya mengakhiri. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini