-->

Menu Bawah

Iklan

PPAT DAN MAFIA TANAH

Portal Tebo
28/12/21, 13:05 WIB Last Updated 2021-12-28T06:05:22Z
masukkan script iklan disini

 


PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Adapun akta yang boleh dibuat oleh PPAT sesuai dengan peraturan jabatan PPAT yaitu:  1. Jual beli; 2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 5. Pembagian hak bersama; 6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 7. Pemberian Hak Tanggungan; 8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

Sedangkan tugas pokok dari PPAT itu sendiri melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Pendaftaran tanah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dan adapun hasil kongkrit dari pendaftaran tanah yaitu dengan adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di setiap wilayah kabupaten /kota di seluruh Indonesia. 

Dengan maraknya terjadi tindakan mafia tanah yang sering melibatkan PPAT, seperti halnya kasus yang menimpah artis nasional nirina zubir yang viral dalam beberapa bulan terakhir ini, yang mana nirina zubir mengaku bahwa "Awalnya ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada Asisten Rumah Tangga untuk diurus suratnya. Namun alih-alih diurus surat tersebut disalah gunakan dengan mengubah nama kepemilikan," jelasnya dalam konferensi pers, Jakarta Selatan, Rabu (17/11). Nirina  menerangkan, total sebanyak enam aset tanah dan bangunan atas nama Ibundanya, Cut Indria Marzuki, yang telah dilakukan perpindahan nama. Dengan rincian, dua sertifikat tanah dan empat sertifikat tanah dan bangunan dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Nirina mengatakan mantan ART-nya dibantu tiga orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut.

Dari keseluruhan aset tersebut, ia mengatakan, dua sertifikat tanah milik Ibundanya telah dijual kepada pihak ketiga. Sedangkan empat aset bangunan tersebut telah digadaikan mantan ART-nya ke bank. Lebih lanjut, ia mengatakan, uang tersebut diduga digunakan yang bersangkutan untuk mengelola bisnis frozen food yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini."[Surat tanah] Itu ditukar dengan nama mereka, kemudian dijual dan dipakai untuk buka cabang ayam Frozen yang saat ini sudah ada lima cabang," tuturnya.

Nirina juga mengaku menyayangkan adanya pihak-pihak dari notaris yang turut membantu penggelapan aset yang dilakukan mantan ART. Lebih lanjut, Nirina mengaku sudah melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses penggelapan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dilakukan atas nama sang kakak Fadhlan Karim di Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan LP/B/2844/VI/SPKT PMJ pada Juni 2021 kemarin. Nirina  menjelaskan, total ada lima pihak yang dilaporkan keluarganya kepada pihak kepolisian. Mereka-mereka yang dilaporkan merupakan Riri Khasmita selaku mantan ART, Edrianto selaku suami ART, dan tiga orang pihak PPAT atas nama Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Riduan.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi mengungkapkan pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan dugaan mafia tanah yang mencaplok lahan keluarga selebrita Nirina Zubir pada Juni lalu. Sejauh ini, kata dia, sebanyak lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjelaskan tersangka Riri Khasmita menggelapkan enam sertifikat, dengan tiga di antaranya milik ibunda Nirina, sementara tiga sisanya milik Nirina dan saudaranya.

"Selanjutnya diketahui pada tahun 2019 bahwasanya (sertifikat) itu sudah beralih nama. Yang ada di dalam sertifikat semua atas nama Riri Khasmita yang kita jadikan tersangka dan sudah kita tahan," katanya. Dalam aksinya itu, kata Petrus, tersangka juga diduga menggunakan akta kuasa jual palsu atas nama ibunda Nirina."Menggunakan akta kuasa jual dari ibunya yang kita duga palsu, karena korban atas nama sertifikat itu tidak pernah sama sekali hadir di kantor notaris atau PPAT ataupun mengetahui penjualan tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun," ujarnya. Berbekal dokumen palsu itu, tersangka berhasil menjual dua sertifikat kepada pihak ketiga, sementara empat sertifikat lainnya diagunkan ke bank. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Kasus ini membuka mata masyarakat untuk tidak muda memberikan surat-surat yang berharga kepada orang lain, harus lebih berhati-hati dalam menjaga setiap sertifikat tanahnya, dan apabila inigin melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut misalnya seperti ingin melakukan jual beli maka lakukanlah dengan cara yang baik dengan PPAT yang dapat dipercaya dengan kerja yang propesional. PPAT pun dalam melakukan setiap pembuatan akta jual beli haruslah melakukan kan prinsip kehati-hatian dengan cermat dan memperhatikan setiap dukumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, Adapun dokumen yang perlu PPAT lihat dari oleh pihak penjual :

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.

  • Fotokopi Kartu Keluarga.

  • Fotokopi buku nikah.

  • Sertifikat tanah asli.

  • Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan.

  • Surat persetujuan suami/istri (bisa diberikan dalam akta jual beli tanah).

  • Surat keterangan kematian asli jika suami/istri sudah meninggal.

  • Surat keterangan ahli waris asli jika suami/istri telah meninggal dan ada anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka.

Dan yang juga dokumen yang harus dilihat dari pihak pembili :

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

  • Fotokopi buku nikah jika sudah menikah.

  • Fotokopi NPWP.

Kalau semua dokumen-dokumen diatas tersebut sudah di lihatkan kepada PPAT dan berdasarkan keyakinan nya bahwa dokumen itu sudah benar dan merupakan dokumen yang asli maka baru lah PPAT dapat membuat akta-akta jual beli terhadap objek jual beli dari pihak penjual kepada pembihak pembeli dengan di hadiri minimal dua saksi untuk menyaksikan terjadinya akad pernjijian jual beli yang ditanda tangani oleh semua pihak yang ada di dalam akta tersebut. Selanjutnya akta dan semua dokumen (warka) jual beli itu disampaikan kepada kantor BPN yang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk selanjutnya di balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama pembeli. 


Pasal 39 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebelumnya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak, kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk Kuasa Mutlak. Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PPAT menolak pembuatan Akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah tertanggal 6 Maret 1982, terdapat surat kuasa yang tidak diperbolehkan lagi untuk dibuat, yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, dan Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan Pemindahan Hak atas Tanah, yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa.


Selanjutnya berdarkan putusan MA No. 702 K/Sip/1973. MA berpendapat bawah: “notaris fungsinya hanya mencatatkan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan notaris tersebut. Kemudian dengan merujuk putusan MA diatas Dr. Adang Oktori SH MH (Penyidik Polri) meyatakan “ apabila pembuatan akta otentik tersebut para pihak menunjukan dokumen pendukung, maka notaris tidak wajib menyelidiki secara materil dokumen dan hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.




Sumber : 

  1. Baca atartikel CNN Indonesia "Kronologi Lengkap Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir" selengapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir/2.

  2. PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah .

  3. MA No. 702 K/Sip/1973 (ig lingkar kenotariatan)

 

Penulis: Abdurrahman Wahid, SH, M.Kn,, warga Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi.


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini