-->

Menu Bawah

Iklan

Demo di Kantor Bupati Tebo, Aktivis Minta Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana PKK

Portal Tebo
11/01/22, 17:20 WIB Last Updated 2022-01-11T10:20:44Z
masukkan script iklan disini


 PORTALTEBO.id - Puluhan Aktifis Anti Korupsi Tebo kembali  geruduk kantor Bupati Tebo untuk menggelar aksi demo, Selasa (11/01/21).


Adapun tuntutan pada aksi tersebut diantaranya meminta Hj. Saniatul Lativa mundur dari jabatan Ketua PKK Tebo karena bertentangan dengan undang-undang NO.17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah menjadi UU NO 13 Tahun 2019 (Rangkap Jabatan)


Selanjutnya dalam orasi yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hafizan Romi Faisal, meminta penjelasan atas dugaan adanya tumpang tindih penggunaan anggaran dana PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tebo.


Kemudian, dalam orasi itu pula, Korlap aksi juga meminta penjelasan tentang penggunaan dana PKK Kabupaten Tebo sebesar Rp1,1 Miliyar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, yang diketahui jarang buka dan tidak ada aktifitas sama sekali.


Setelah itu, Korlap Aksi menyampaikan agar  Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo memberikan data penggunaan dana PKK Kabupaten Tebo berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, karena mengingat hal ini  berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2006 hasil audit BPK setelah diserahkan ke Pemda dan DPRD terbuka untuk umum.


Dalam tuntutannya, para aktifis Anti Korupsi ini juga menginginkan Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana PKK Tebo dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.


Pantauan media ini dilapangan, dalam gelaran aksi tersebut, delegasi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam hal ini Wakil Bupati Tebo, Syahlan Arfan,SH  turun dan berkesempatan langsung untuk mendengarkan aspirasi dan melakukan dialog dengan para pendemo.


Setelah melakukan mediasi dan berdialog secara persuasif dengan para demonstran, Wakil Bupati Tebo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari para aktifis ini.


Dikatakan Wakil Bupati Tebo, Syahlan, dirinya sangat mengapresiasi aksi tersebut."Jika menurut kawan-kawan aktifis memang ada indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran PKK tersebut, silahkan kawan kawan untuk melaporkan ke pada Aparat Penegak Hukum, atau bisa langsung ke kami pihak pemerintah daerah," katanya.


Dalam pengelolaan nya, anggaran yang digunakan, SPJ setiap tahunnya telah dilaporkan kepada pihak inspektorat bahkan sampai ke BPK, "Jika hal tersebut masih dianggap menyalahi aturan, silahkan kawan kawan untuk melaporkannya kepada pihak Aparat Penegak Hukum", tutup Syahlan. (wan)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini